Wali Kota Depok Usul Kolaborasi Biaya Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Kompas.com - 22/01/2021, 11:50 WIB
Wali Kota Depok Mohammad Idris di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Kamis (6/2/2020). KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANWali Kota Depok Mohammad Idris di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Kamis (6/2/2020).

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris menyambut baik permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar pemerintah pusat mengintervensi penanganan pandemi Covid-19 di Jabodetabek.

Ia mengatakan, usul kolaborasi serupa pernah ia layangkan sekitar Juni 2020.

Kini, ia menambahkan usulannya, yakni kolaborasi pembiayaan antarwilayah Jabodetabek untuk penanganan Covid-19.

"Kalau ini ditangani oleh Pusat, misalnya kementerian ditunjuk satu bidang khusus untuk Jabodetabek atau Kementerian Dalam Negeri, ditunjuk saja oleh menteri, dialah yang mengatur kami dengan ketentuan pembiayaan mungkin," kata Idris kepada Kompas.com, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Wali Kota Depok Harap Pemerintah Pusat Segera Beri Arahan Refocusing APBD Tangani Covid-19

Ketimpangan anggaran dan sumber daya antara Jakarta dan wilayah-wilayah tetangga memang tak dapat ditepis.

Sudah berstatus provinsi/daerah tingkat I, Jakarta menyandang predikat Ibu Kota dengan dana jumbo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Depok dan juga Bogor Raya, Bekasi Raya, Tangerang Raya, atau Tangerang Selatan hanya berstatus kota/kabupaten alias daerah tingkat II.

Sebagai perbandingan, ABPD Kota Depok 2021 hanya Rp 3,5 triliun, sedangkan APBD DKI Jakarta mencapai Rp 84 triliun tahun ini.

Di samping itu, kolaborasi pembiayaan dianggap juga memudahkan satu sama lain, sebab pergerakan penduduk Jabodetabek begitu cair dari satu kota ke kota lain.

DKI Jakarta dapat melakoni hingga belasan ribu tes PCR sehari dengan jejaring laboratorium yang mereka punya, sedangkan Depok, sebagai perbandingan, kurang lebih 500-1.000 tes per hari.

Baca juga: Anggap Darurat, Wali Kota Depok Setuju Covid-19 Jabodetabek Ditangani Pemerintah Pusat

Padahal, kasus Covid-19 di Depok mungkin disumbang dari Jakarta dan sebaliknya karena mobilitas yang cair ini.

"Bisa jadi nanti pembiayaan lintas wilayah. Kan bisa jadi. Misalnya Depok kehabisan biaya, Bekasi lagi banyak duit, nanti transaksinya bisa apa, bisa apa," kata Idris.

Idris berujar bahwa Depok telah menganggarkan anggaran biaya tak terduga (BTT) murni Rp 99 miliar untuk penanganan Covid-19 tahun ini.

Jumlah tersebut sejauh ini dianggap cukup, di atas kertas, tetapi bisa saja jadi tidak cukup karena situasi pandemi berubah-ubah.

Idris berharap pemerintah pusat segera menerbitkan arahan untuk daerah melakukan refocusing anggaran.

"Kalau hanya membuat kerja sama rumah sakit dan memberikan bantuan rumah sakit tertentu dan RSUD untuk membuat ICU dan RSUD, ini (BTT Rp 99 miliar) sekiranya cukup," ujar Idris.

Baca juga: Memburuknya Pandemi Covid-19 di Jakarta dan Permintaan Pemerintah Pusat Turun Tangan

"Tetapi kalau pemeliharaan yang lain, misalnya dari sisi bansos, logistik bagi yang isolasi mandiri, itu enggak akan cukup. Harus ada pergeseran. Memang permasalahannya adalah refocusing," lanjutnya.

Hingga data diperbarui kemarin, pandemi Covid-19 di Depok, sebagaimana banyak wilayah lain di Indonesia, terus memuncak.

Per kemarin, masih ada 4.569 warga yang positif Covid-19 dan harus menjalani isolasi atau dirawat. Angka ini merupakan yang tertinggi selama hampir 11 bulan pandemi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta (KPJ)

Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta (KPJ)

Megapolitan
Kekerasan Anak di Depok Meningkat, Pemkot Singgung Himpitan Ekonomi karena Pandemi

Kekerasan Anak di Depok Meningkat, Pemkot Singgung Himpitan Ekonomi karena Pandemi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak BPN Evaluasi Penerbitan Sertifikat Tanah lewat PTSL karena Marak Pungli

Komisi A DPRD DKI Desak BPN Evaluasi Penerbitan Sertifikat Tanah lewat PTSL karena Marak Pungli

Megapolitan
34 Pasien Akan Dipindahkan ke Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

34 Pasien Akan Dipindahkan ke Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
Daftar Upah Minimum di Jabodetabek, Mana yang Paling Cuan?

Daftar Upah Minimum di Jabodetabek, Mana yang Paling Cuan?

Megapolitan
Polda Metro: Polantas Penembak di Exit Tol Bintaro Mengenal Warga yang Lapor Dibuntuti

Polda Metro: Polantas Penembak di Exit Tol Bintaro Mengenal Warga yang Lapor Dibuntuti

Megapolitan
Munarman: Kasus Saya Fitnah Besar

Munarman: Kasus Saya Fitnah Besar

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Penunjukan Bendahara Nasdem Jadi Ketua Pelaksana Formula E Bersifat Politis

Anggota DPRD DKI: Penunjukan Bendahara Nasdem Jadi Ketua Pelaksana Formula E Bersifat Politis

Megapolitan
Seminggu Terakhir, Jumlah Tes Covid-19 di Jakarta Turun hingga 25 Persen

Seminggu Terakhir, Jumlah Tes Covid-19 di Jakarta Turun hingga 25 Persen

Megapolitan
Azas Tigor Minta Status Kota Layak Anak Depok Dicabut, Ini Jawaban Pemkot

Azas Tigor Minta Status Kota Layak Anak Depok Dicabut, Ini Jawaban Pemkot

Megapolitan
Lapaknya di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim Dibongkar, Pedagang Minta Solusi Pemkot Depok

Lapaknya di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim Dibongkar, Pedagang Minta Solusi Pemkot Depok

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Simak Aturan ‘Ngantor’ di Ibu Kota

Jakarta PPKM Level 2, Simak Aturan ‘Ngantor’ di Ibu Kota

Megapolitan
Polisi Tutup Jalan di Kawasan Monas dan Patung Kuda untuk Cegah Reuni 212, Berikut Lokasinya

Polisi Tutup Jalan di Kawasan Monas dan Patung Kuda untuk Cegah Reuni 212, Berikut Lokasinya

Megapolitan
Antisipasi Varian Omicron, Wali Kota Tangsel Minta Puskesmas Waspada dan Bersiap Diri

Antisipasi Varian Omicron, Wali Kota Tangsel Minta Puskesmas Waspada dan Bersiap Diri

Megapolitan
Polda Metro Jaya Imbau Warga Tak Terpancing Ikut Reuni 212 di Patung Kuda

Polda Metro Jaya Imbau Warga Tak Terpancing Ikut Reuni 212 di Patung Kuda

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.