Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Kompas.com - 22/01/2021, 18:46 WIB
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh P Nugroho di Kantor Ombudsman RI, Kamis (31/1/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh P Nugroho di Kantor Ombudsman RI, Kamis (31/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan, penghapusan denda progresif untuk para pelanggar PSBB (pembatasan sosial berskala besar) mengakibatkan adanya potensi kenaikan pelanggaran. PSBB bertujuan untuk menekan laju penularan Covid-19.  

Teguh mengingatkan, penindakan terhadap pelanggaran PSBB seharusnya menjadi upaya terakhir dalam menanggulangi dampak Covid-19 di Ibu Kota.

"Potensi kenaikan pelanggaran mungkin terjadi kalau denda progresif dicabut. Namun sebetulnya penindakan bagaimana pun harus menjadi upaya terakhir atau ultimatum remedium," kata Teguh kepada Kompas.com, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Wagub DKI Benarkan Sanksi Denda Progresif Pelanggar Protokol Kesehatan Dihapus

Dia mengemukakan, jika denda progresif tidak dihapus, potensi kenaikan pelanggaran tetap akan tinggi kalau tidak dibarengi konsistensi dalam penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan (prokes).

Menurut Teguh, pemerintah seharusnya mendahulukan upaya pencegahan dan pengawasan, tetapi tidak mengabaikan penindakan.

"Kalau pun ada penindakan, diutamakan pada konsistensi penindakan itu sendiri. Walau pun tercantum di dalam pergub sebagai turunan perda, ketika itu tidak dilaksanakan maka potensi pelanggaran akan tetap tinggi," ujar Teguh.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya menyatakn bahwa denda progresif bagi pelanggar protokol kesehatan di Jakarta dihapus. Penghapusan dilakukan seiring dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19).

Riza menjelaskan, sanksi progresif bagi pelanggar protokol kesehatan di Jakarta dihapus  karena dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tidak mencantumkan denda progresif.

"Jadi jangan sampai Pergub membuat kebijakan melebihi daripada Perda. Karena di Perdanya tidak ada progresif, jadi kami juga tidak ada progresif," kata Riza.

Denda progresif bagi pelanggar protokol kesehatan atau pelanggar PSBB sebelumnya tercantum dalam Pergub Nomor 101 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 3 Maret: Tambah 35 Kasus di Kota Tangerang, 307 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 3 Maret: Tambah 35 Kasus di Kota Tangerang, 307 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Kamis, 1.000 Sopir Angkot di Kota Tangerang Akan Divaksin Covid-19

Kamis, 1.000 Sopir Angkot di Kota Tangerang Akan Divaksin Covid-19

Megapolitan
Bocah 4 Tahun yang Sendirian di Pinggir Jalan Fatmawati Bertemu Ibunya di Polsek Cilandak

Bocah 4 Tahun yang Sendirian di Pinggir Jalan Fatmawati Bertemu Ibunya di Polsek Cilandak

Megapolitan
Tangsel Masuk Zona Kuning, Total 7.802 Kasus Covid-19

Tangsel Masuk Zona Kuning, Total 7.802 Kasus Covid-19

Megapolitan
Sejumlah Guru di Tangsel Berharap KBM Tatap Muka Digelar Juli 2021

Sejumlah Guru di Tangsel Berharap KBM Tatap Muka Digelar Juli 2021

Megapolitan
Kontroversi Vaksinasi Keluarga Anggota Dewan, DPRD Klaim Perlu tetapi Ditolak Pemprov DKI

Kontroversi Vaksinasi Keluarga Anggota Dewan, DPRD Klaim Perlu tetapi Ditolak Pemprov DKI

Megapolitan
Karyawati Korban Pelecehan Seksual oleh Bos di Ancol Bertambah Menjadi 4 Orang

Karyawati Korban Pelecehan Seksual oleh Bos di Ancol Bertambah Menjadi 4 Orang

Megapolitan
UPDATE 3 Maret: DKI Jakarta Catat Penambahan 1.437 Kasus Covid-19

UPDATE 3 Maret: DKI Jakarta Catat Penambahan 1.437 Kasus Covid-19

Megapolitan
Kisah Warga Kampung Pulo Saat Banjir, Pernah Terperosok hingga Menyusui di Atas Lemari

Kisah Warga Kampung Pulo Saat Banjir, Pernah Terperosok hingga Menyusui di Atas Lemari

Megapolitan
Kuasa Hukum: Bukti Tidak Kuat, John Kei Harus Bebas

Kuasa Hukum: Bukti Tidak Kuat, John Kei Harus Bebas

Megapolitan
Varian Baru Corona Masuk Indonesia, Wagub DKI Minta Masyarakat Waspada

Varian Baru Corona Masuk Indonesia, Wagub DKI Minta Masyarakat Waspada

Megapolitan
Kota Bekasi Catat 781 Kasus Baru Covid-19, 21 Pasien Meninggal

Kota Bekasi Catat 781 Kasus Baru Covid-19, 21 Pasien Meninggal

Megapolitan
Satu Tahun Covid-19, Saat Warga Sudah Capek dan Berharap Pandemi Segera Berlalu..

Satu Tahun Covid-19, Saat Warga Sudah Capek dan Berharap Pandemi Segera Berlalu..

Megapolitan
Siswa SMA Racik Ganja Sintetis, Polisi: Diedarkan ke Para Remaja

Siswa SMA Racik Ganja Sintetis, Polisi: Diedarkan ke Para Remaja

Megapolitan
Guru di Depok Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19: Biar Bisa Tatap Muka dengan Murid

Guru di Depok Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19: Biar Bisa Tatap Muka dengan Murid

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X