Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Kompas.com - 22/01/2021, 18:46 WIB
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh P Nugroho di Kantor Ombudsman RI, Kamis (31/1/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh P Nugroho di Kantor Ombudsman RI, Kamis (31/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan, penghapusan denda progresif untuk para pelanggar PSBB (pembatasan sosial berskala besar) mengakibatkan adanya potensi kenaikan pelanggaran. PSBB bertujuan untuk menekan laju penularan Covid-19.  

Teguh mengingatkan, penindakan terhadap pelanggaran PSBB seharusnya menjadi upaya terakhir dalam menanggulangi dampak Covid-19 di Ibu Kota.

"Potensi kenaikan pelanggaran mungkin terjadi kalau denda progresif dicabut. Namun sebetulnya penindakan bagaimana pun harus menjadi upaya terakhir atau ultimatum remedium," kata Teguh kepada Kompas.com, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Wagub DKI Benarkan Sanksi Denda Progresif Pelanggar Protokol Kesehatan Dihapus

Dia mengemukakan, jika denda progresif tidak dihapus, potensi kenaikan pelanggaran tetap akan tinggi kalau tidak dibarengi konsistensi dalam penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan (prokes).

Menurut Teguh, pemerintah seharusnya mendahulukan upaya pencegahan dan pengawasan, tetapi tidak mengabaikan penindakan.

"Kalau pun ada penindakan, diutamakan pada konsistensi penindakan itu sendiri. Walau pun tercantum di dalam pergub sebagai turunan perda, ketika itu tidak dilaksanakan maka potensi pelanggaran akan tetap tinggi," ujar Teguh.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya menyatakn bahwa denda progresif bagi pelanggar protokol kesehatan di Jakarta dihapus. Penghapusan dilakukan seiring dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19).

Riza menjelaskan, sanksi progresif bagi pelanggar protokol kesehatan di Jakarta dihapus  karena dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tidak mencantumkan denda progresif.

"Jadi jangan sampai Pergub membuat kebijakan melebihi daripada Perda. Karena di Perdanya tidak ada progresif, jadi kami juga tidak ada progresif," kata Riza.

Denda progresif bagi pelanggar protokol kesehatan atau pelanggar PSBB sebelumnya tercantum dalam Pergub Nomor 101 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Upaya RW 009 Kelurahan Grogol yang Berhasil Ubah Zona Merah Covid-19 Jadi Zona Hijau

Upaya RW 009 Kelurahan Grogol yang Berhasil Ubah Zona Merah Covid-19 Jadi Zona Hijau

Megapolitan
Jajaran Polres Jakpus Mulai Divaksin Covid-19

Jajaran Polres Jakpus Mulai Divaksin Covid-19

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Megapolitan
Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Megapolitan
Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Megapolitan
Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Megapolitan
Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Megapolitan
Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Megapolitan
Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Megapolitan
Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Megapolitan
Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Megapolitan
Banyak Pesepeda Keluar Jalur Khusus Sepeda di Sudirman

Banyak Pesepeda Keluar Jalur Khusus Sepeda di Sudirman

Megapolitan
Jika Diizinkan Sekolah Tatap Muka, Disdik Depok Akan Batasi Murid dan Mata Pelajaran

Jika Diizinkan Sekolah Tatap Muka, Disdik Depok Akan Batasi Murid dan Mata Pelajaran

Megapolitan
Sekolah Tatap Muka di Depok Butuh Persetujuan Satgas Covid-19 dan Orangtua

Sekolah Tatap Muka di Depok Butuh Persetujuan Satgas Covid-19 dan Orangtua

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X