Kasus Covid-19 Meningkat di DKI, Ombudsman: Terlalu Dini Menilai Efektivitas Perda Covid-19

Kompas.com - 24/01/2021, 08:16 WIB
Ilustrasi corona virus (Covid-19) shutterstockIlustrasi corona virus (Covid-19)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penambahan kasus Covid-19 di Ibu Kota semakin tinggi.

Padahal, DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki peraturan daerah (perda) khusus untuk menanggulangi Covid-19.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) efektif menanggulangi Covid-19 di Jakarta?

Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho, masih terlalu dini untuk menilai efektivitas Perda Penanggulangan Covid-19.

Baca juga: Cerita Fiersa Besari dan Aqia tentang Pengalaman Menghadapi Covid-19

Sebab, meski Perda tersebut telah resmi berlaku sejak November 2020, aturan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Perda baru diterbitkan pada awal Januari.

Aturan turunan dari Perda tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19).

"Terlalu dini untuk menilai efektif atau tidaknya saat ini. Waktunya terlalu pendek," kata Teguh kepada Kompas.com, Sabtu (23/1/2021).

Menurut Teguh, kenaikan kasus Covid-19 di Jakarta terjadi karena berbagai faktor, seperti lemahnya kesadaran masyarakat akibat kejenuhan terhadap pandemi.

Kemudian, adanya inkonsistensi pengawasan dari pemerintah. Memburuknya pandemi Covid-19 di Jakarta juga terjadi karena dampak kebijakan dari pemerintah pusat, seperti pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan adanya libur panjang.

Baca juga: UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Selain itu, lemahnya koordinasi antara daerah dan wilayah lain di sekitar Jakarta pun menjadi faktor penyumbang penambahan kasus Covid-19.

Teguh menyebut, seluruh faktor tersebut memiliki efek panjang terhadap kondisi pandemi di Ibu Kota.

"Efektivitas peraturan daerah Jakarta baik Perda 2/2020 maupun turunannya Pergub 3/2021 hanya bagian dari keseluruhan problem yang harus diselesaikan tersebut," kata Teguh.

Kasus Covid-19 di Jakarta

Penambahan kasus Covid-19 di Jakarta mencapai 3.285 kasus pada Sabtu.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan, jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 3.109 kasus harian dan tambahan 176 kasus dari 1 laboratorium swasta yang baru saja dilaporkan.

"Namun, total penambahan kasus positif sebanyak 3.285 kasus, lantaran terdapat akumulasi data sebanyak 176 kasus dari 1 Laboratorium RS Swasta 3 hari terakhir yang baru dilaporkan," kata Dwi melalui keterangan tertulis.

Baca juga: Wagub DKI : Krisis Lahan Pemakaman Bukan Hanya Terjadi di Jakarta

Dengan penambahan ini, kasus konfirmasi positif di Jakarta menjadi 246.303 kasus hingga sabtu.

Dari jumlah tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 219.287 dengan tingkat kesembuhan 89,0 persen.

Sementara itu, total 3.980 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6 persen. Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta turun sejumlah 323 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 23.036.

Baca juga: DKI Siapkan Lahan Seluas 1,2 Hektar di Srengseng Sawah untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 15,6 persen.

Sementara itu, persentase kasus positif secara total sebesar 9,8 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surat Eksekusi Lahan di Pinang Tak Bisa Dicabut, Ini Penjelasan PN Tangerang

Surat Eksekusi Lahan di Pinang Tak Bisa Dicabut, Ini Penjelasan PN Tangerang

Megapolitan
2 Sepeda Motor Bertabrakan di Duren Sawit, 1 Pengendara Tewas

2 Sepeda Motor Bertabrakan di Duren Sawit, 1 Pengendara Tewas

Megapolitan
Pencuri Koil Mobil di Karang Tengah, Tangerang, Ditangkap Warga

Pencuri Koil Mobil di Karang Tengah, Tangerang, Ditangkap Warga

Megapolitan
Pembangunan Jalur MRT Bawah Tanah Fase 2A Disebut Lebih Menantang

Pembangunan Jalur MRT Bawah Tanah Fase 2A Disebut Lebih Menantang

Megapolitan
Update 16 April: 228 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Kota Tangerang

Update 16 April: 228 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Kota Tangerang

Megapolitan
Mafia Tanah Saling Gugat Pakai Surat Palsu, Mengapa PN Tangerang Keluarkan Surat Eksekusi Lahan?

Mafia Tanah Saling Gugat Pakai Surat Palsu, Mengapa PN Tangerang Keluarkan Surat Eksekusi Lahan?

Megapolitan
[Update 16 April]: Bertambah 979, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini 397.088

[Update 16 April]: Bertambah 979, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini 397.088

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Seleksi PPDB 2021 Utamakan Zona RT/RW

Anggota DPRD DKI: Seleksi PPDB 2021 Utamakan Zona RT/RW

Megapolitan
Begal di Tebet Tewas Diduga karena Kepala Terbentur dan Diamuk Massa

Begal di Tebet Tewas Diduga karena Kepala Terbentur dan Diamuk Massa

Megapolitan
Anggota DPRD: 5 Tahun Tak Ada Penambahan Sekolah Negeri di Jakarta

Anggota DPRD: 5 Tahun Tak Ada Penambahan Sekolah Negeri di Jakarta

Megapolitan
Kronologi Begal Tewas di Tebet: Tabrak Pot Besar, Terpental lalu Masuk Got dan Sekarat

Kronologi Begal Tewas di Tebet: Tabrak Pot Besar, Terpental lalu Masuk Got dan Sekarat

Megapolitan
Depok Catat 192 Kasus Baru Covid-19 pada 17 April

Depok Catat 192 Kasus Baru Covid-19 pada 17 April

Megapolitan
Antrean Vaksinasi Lansia di Bogor Membludak, Bima Arya Kecewa dengan Halodoc

Antrean Vaksinasi Lansia di Bogor Membludak, Bima Arya Kecewa dengan Halodoc

Megapolitan
Modus Mafia Tanah di Kota Tangerang, Saling Gugat di Pengadilan Pakai Surat Palsu

Modus Mafia Tanah di Kota Tangerang, Saling Gugat di Pengadilan Pakai Surat Palsu

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pertahankan Mekanisme PPBD Tahun Lalu di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Pertahankan Mekanisme PPBD Tahun Lalu di Tahun 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X