Tunggu Sidang MK, KPU Tangsel Belum Tetapkan Pasangan Terpilih

Kompas.com - 25/01/2021, 14:12 WIB
Para calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) menunjukkan nomor urut untuk Pilkada Tangsel 2020, Kamis (24/9/2020). KOMPAS.com/TRIA SUTRISNAPara calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) menunjukkan nomor urut untuk Pilkada Tangsel 2020, Kamis (24/9/2020).
|

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangerang Selatan (Tangsel) sampai saat ini belum menetapkan Benyamin Davnie - Pilar Saga Ichsan sebagai pasangan calon pemenang Pilkada 2020.

Ketua KPU Tangsel M. Taufik menjelaskan, penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih pada Pilkada Tangsel harus dilakukan melalui sidang pleno di tingkat Kabupaten/Kota.

Namun, pihaknya belum bisa menggelar sidang pleno penetapan pemenang lantaran adanya gugatan hasil Pilkada Tangsel 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK)

"Tentu aturannya selagi ada gugatan atau permohonan di MK, maka Pleno Penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih belum bisa dilaksanakan," ujar Taufik kepada Kompas.com, Senin (25/1/2021).

Baca juga: Tuding Ada Kecurangan TSM di Pilkada Tangsel 2020, Muhamad-Sara Ajukan Gugatan ke MK

Taufik mengatakan, pasangan calon nomor urut satu Muhamad - Rahayu Saraswati Djojohadikusumo keberatan dengan hasil Pilkada Tangsel sudah melayangkan gugatan ke MK.

Dengan begitu, kata Taufik, pelaksanaan sidang pleno masih harus menunggu keputusan persidangan sengketa hasil Pilkada di MK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sudah teregister di MK dan sudah masuk agenda persidangan," kata Taufik.

"Menunggu proses di MK, maka apapun keputusan MK paling lama lima hari kita melaksanakan keputusan MK," sambungnya.

MK segera menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa hasil Pilkada 2020. Sidang tersebut rencananya digelar mulai Selasa (26/1/2021) atau besok hingga 24 Maret 2021.

MK sudah meregistrasi 132 perkara sengketa hasil Pilkada 2020.

"Sidang pendahuluan dibagi ke dalam tiga panel sidang, yaitu panel satu, panel dua dan panel tiga," kata Komisioner KPU Hasyim Asyari kepada wartawan, Minggu (24/1/2021).

Baca juga: Gugat Hasil Pilkada Tangsel ke MK, Sara: Banyak Masukan dari Simpatisan

Hasyim mengatakan, sidang pendahuluan akan dilakukan dengan kehadiran secara fisik.

Namun, pelaksanaan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi kehadiran kehadiran pemohon dan termohon.

"Pihak termohon dibatasi hanya dua orang satu anggota KPU dan satu kuasa hukum yang hadir sidang," ujar dia.

Gugatan Muhamad-Sara

Berdasarkan dokumen permohonan gugatan yang dipublikasikan dalam situs resmi www.MKRI.id, yang dipantau Kompas.com Selasa (22/12/2020), terdapat sejumlah tudingan kecurangan yang menjadi landasan Muhamad - Sara mengajukan Perselisihan Hasil Pilkada.

Pertama adalah dugaan penyaluran dana Baznas yang digunakan sebagai alat untuk memenangkan pasangan calon nomor urut tiga Banyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan oleh Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany.

Baca juga: Muhammad–Saraswati Gugat Hasil Pilkada Tangsel ke MK, Tim Benyamin–Pilar: Sudah Kami Laporkan ke Bawaslu

Kubu Muhamad-Sara menyebutkan, pembagian dana Baznas tersebut dilakukan pada periode 2 - 8 Desember 2020 di 54 Kelurahan yang ada di Tangsel.

Selain itu, terdapat dugaan pengerahan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Tangsel dan oknum polisi untuk membantu menggalang suara bagi Benyamin selaku petahana wakil wali kota Tangsel dan Pilar Saga yang merupakan keponakan Airin.

Kerucangan lain yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan adalah dugaan keterlibatan penyelenggara pemilihan dalam pemenangan pasangan calon nomor urut tiga.

Kubu Muhamad-Sara mengklaim terdapat 280 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terlibat langsung dalam tim sukses Benyamin - Pilar Saga.

"Termohon sebagai penyelenggara tidak menjaga netralitas dan independensi dalam pelaksaan Pilkada Tangerang Selatan," demikian antara lain bunyi dokumen permohonan gugatan Muhamad - Sara.

Untuk itu, kubu Muhamad - Sara meminta MK mengabulkan permohonan Phpkada yang diajukan.

Mereka juga meminta agar MK membatalkan keputusan KPU Tangsel terkait penetapan hasil rekapitulasi suara, kemudian menyatakan pasangan nomor urut 3 didiskualifikasi.

Kubu Muhamad - Sara juga meminta MK agar memerintahkan penyelenggara pemilu untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Tangsel.

"Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)," demikian bunyi dokumen permohonan tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kawasan Gambir Ditutup karena Ada Reuni 212, Penumpang Kereta Jarak Jauh Bisa Naik dari Stasiun Jatinegara

Kawasan Gambir Ditutup karena Ada Reuni 212, Penumpang Kereta Jarak Jauh Bisa Naik dari Stasiun Jatinegara

Megapolitan
Hari Ini, Reuni 212 Akan Digelar di Patung Kuda meski Belum Kantongi Izin

Hari Ini, Reuni 212 Akan Digelar di Patung Kuda meski Belum Kantongi Izin

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bodebek Berpotensi Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bodebek Berpotensi Hujan

Megapolitan
Yayasan Az Zikra Tolak Pelaksanaan Reuni 212 di Masjid Miliknya di Bogor

Yayasan Az Zikra Tolak Pelaksanaan Reuni 212 di Masjid Miliknya di Bogor

Megapolitan
Syarat Pendaftar Kartu Anak Jakarta (KAJ), Terima Rp 300.000 Per Bulan

Syarat Pendaftar Kartu Anak Jakarta (KAJ), Terima Rp 300.000 Per Bulan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Ancaman Pidana untuk Peserta Reuni 212 | Aturan Terbaru Masuk Mal di Jakarta

[POPULER JABODETABEK] Ancaman Pidana untuk Peserta Reuni 212 | Aturan Terbaru Masuk Mal di Jakarta

Megapolitan
ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

Megapolitan
Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Megapolitan
Pada Akhir Pekan, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Capai 90.000 Orang

Pada Akhir Pekan, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Capai 90.000 Orang

Megapolitan
PPKM Level 2, Regulasi PTM di Jakarta Barat Tidak Berubah

PPKM Level 2, Regulasi PTM di Jakarta Barat Tidak Berubah

Megapolitan
Massa Reuni 212 Bakal Kumpul di Patung Kuda, Ini Respons Wagub DKI

Massa Reuni 212 Bakal Kumpul di Patung Kuda, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
Selidiki Tewasnya Anggota FBR Joglo, Polisi: Pemeriksaan Saksi Tanpa Bawa Nama Ormas

Selidiki Tewasnya Anggota FBR Joglo, Polisi: Pemeriksaan Saksi Tanpa Bawa Nama Ormas

Megapolitan
Warga Akan Patungan jika Pemkot Tak Segera Ganti Tutup Gorong-gorong di Margonda yang Hilang

Warga Akan Patungan jika Pemkot Tak Segera Ganti Tutup Gorong-gorong di Margonda yang Hilang

Megapolitan
Harga Minyak Goreng di Jakut Tembus Rp 22.000 per Liter, Pedagang: Naik Terus Tiap Minggu

Harga Minyak Goreng di Jakut Tembus Rp 22.000 per Liter, Pedagang: Naik Terus Tiap Minggu

Megapolitan
UPDATE: Tambah 70 Kasus di Jakarta, 462 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 70 Kasus di Jakarta, 462 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.