Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Nota Keberatan John Kei

Kompas.com - 27/01/2021, 15:04 WIB
Suasana agenda sidang pembacaan putusan kepada 22 terdakwa anak buah John Kei di PN Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Kamis (21/1/2021) siang. KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFALSuasana agenda sidang pembacaan putusan kepada 22 terdakwa anak buah John Kei di PN Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Kamis (21/1/2021) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan kuasa hukum John Kei.

Hal tersebut disampaikan JPU dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan yang melibatkan John Kei pada Rabu (27/1/2021) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

"Kami selaku penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim supaya menolak keberatan yang diajukan tim penasihat hukum John Kei untuk seluruhnya," kata salah seorang jaksa penuntut dalam sidang Rabu.

Baca juga: 13 Anak Buah John Kei Divonis 2 Tahun Penjara, 9 Lainnya Dijatuhi Hukuman 1 Tahun 8 Bulan Bui

Jaksa menyatakan bahwa surat dakwaan yang dibacakan pihaknya pada Rabu (13/1/2021), telah menguraikan secara lengkap unsur tidak pidana yang dilakukan oleh John Kei.

"Surat dakwaan kami telah sesuai dengan maksud pasal 143 ayat (2) KUHAP," lanjutnya.

Jaksa juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan yang disusun sudah sesuai sehingga dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara.

Kemudian, jaksa memohon agar Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara.

"Memohon melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan barang bukti," lanjutnya.

Pada sidang Rabu (20/1/2021), tim kuasa Tim John Kei menyampaikan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut terhadap John.

Baca juga: Eksepsi John Kei, Perintah Pembunuhan Hanya Fiksi hingga Dakwaan Bersifat Labelling

Dalam sidang tersebut, kuasa hukum membantah seluruh dakwaan yang dijatuhkan jaksa penuntut dan meminta John dibebaskan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkarier dari 0 di PD Sarana Jaya, Berikut Rekam Jejak Yoory Pinontoan yang Tersandung Korupsi

Berkarier dari 0 di PD Sarana Jaya, Berikut Rekam Jejak Yoory Pinontoan yang Tersandung Korupsi

Megapolitan
Sejarah Hari Ini: 9 Maret 1978, Peresmian Jagorawi Sebagai Jalan Tol Pertama di Indonesia

Sejarah Hari Ini: 9 Maret 1978, Peresmian Jagorawi Sebagai Jalan Tol Pertama di Indonesia

Megapolitan
Wagub DKI: Dirut Pembangunan Sarana Jaya Jadi Tersangka KPK Sejak Jumat Lalu

Wagub DKI: Dirut Pembangunan Sarana Jaya Jadi Tersangka KPK Sejak Jumat Lalu

Megapolitan
Alasan Pesepeda Keluar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin dan Ancaman Sanksi dari Polisi

Alasan Pesepeda Keluar Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin dan Ancaman Sanksi dari Polisi

Megapolitan
UPDATE: Tambah 126 Kasus di Depok, 2 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 126 Kasus di Depok, 2 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Selasa: Hujan Guyur Jabodetabek Intensitas Ringan-Sedang

Prakiraan Cuaca BMKG Selasa: Hujan Guyur Jabodetabek Intensitas Ringan-Sedang

Megapolitan
Soal Realisasi Program Rumah DP 0 Tak Sampai 1 Persen dan Terganjal Korupsi, Fraksi PSI: Ini Peringatan Buat Pak Anies

Soal Realisasi Program Rumah DP 0 Tak Sampai 1 Persen dan Terganjal Korupsi, Fraksi PSI: Ini Peringatan Buat Pak Anies

Megapolitan
Pemkot Tangerang Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Pemkot Tangerang Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Megapolitan
Dirut Sarana Jaya Terganjal Korupsi, Wagub DKI Pastikan Proyek Strategis Tetap Jalan

Dirut Sarana Jaya Terganjal Korupsi, Wagub DKI Pastikan Proyek Strategis Tetap Jalan

Megapolitan
Dirut Pembangunan Sarana Jaya Dinonaktfikan, Program Rumah DP Rp 0 Diharapkan Berlanjut

Dirut Pembangunan Sarana Jaya Dinonaktfikan, Program Rumah DP Rp 0 Diharapkan Berlanjut

Megapolitan
Berstatus Penyintas, Besok Wali Kota Jakarta Barat Akan Terima Vaksin Covid-19

Berstatus Penyintas, Besok Wali Kota Jakarta Barat Akan Terima Vaksin Covid-19

Megapolitan
Update 8 Maret: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 1.783

Update 8 Maret: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 1.783

Megapolitan
Dinas PUPR Perbaiki 14 Tanggul Rusak akibat Banjir di Kota Tangerang

Dinas PUPR Perbaiki 14 Tanggul Rusak akibat Banjir di Kota Tangerang

Megapolitan
Jalan Moh Kahfi 1 Kerap Macet hingga 2 Km dan Dikeluhkan Warga, Ini Kata Camat Jagakarsa

Jalan Moh Kahfi 1 Kerap Macet hingga 2 Km dan Dikeluhkan Warga, Ini Kata Camat Jagakarsa

Megapolitan
Kritik Anggaran Penataan Trotoar Rp 100 Miliar, Anggota DPRD DKI: Prioritaskan BLT Masyarakat

Kritik Anggaran Penataan Trotoar Rp 100 Miliar, Anggota DPRD DKI: Prioritaskan BLT Masyarakat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X