Kendati ada nama Menteri Sosial Tri Rismaharini yang beberapa kali mencuat, namun Arya menilai jika posisi Risma akan sangat dilematis.
Sebab saat ini, Risma baru saja menjabat sebagai pimpinan di Kementerian Sosial setelah mensos sebelumnya tersandung kasus korupsi.
"Jadi Bu Risma sangat dilematis, tergantung izin Jokowi (Presiden Joko Widodo). Kalau pun dia maju ya berarti itu menunjukkan bahwa jabatan menteri hanya baru loncatan saja dan sayang juga Kemensosnya ditinggal dalam situasi memprihatinkan," tutur dia.
Skenario kedua bagi non-petahana yakni PDI-P bisa mengajukan tokoh lain seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun hingga saat ini, Arya menilai belum ada tokoh kuat yang bisa diusung oleh PDI-P.
Baca juga: Pengamat: Anies Cenderung Rugi jika Pilkada Jakarta Digelar 2024
"Jadi bisa untuk menyiapkan kuda-kuda di Pilpres misalnya. Tapi kemungkinan itu susah juga krena kan Puannya ingin maju Pilpres," kata Arya.
Pemerintah dan DPR saat ini tengah membahas rencana revisi UU Pemilu. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan mustopa sebelumnya mengatakan, di dalam draf revisi RUU Pemilu, pelaksanaan Pilkada akan dilangsungkan pada 2022 dan 2023.
Penyelenggaraan Pilkada serentak ini lebih cepat dibandingkan dengan UU Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana Pilkada akan diselenggarakan serentak bersama dengan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024.
"Ya kalau di draf RUU Pemilu kita memang seperti itu ya, 2024 rencana Pilkada diserentakan itu dinormalkan. Jadi 2022 ada Pilkada, 2023 ada pilkada, dan nanti kalau diserentakan itu di 2027 Pilkada," kata Saan saat dihubungi, Senin (25/1/2021).
Dalam draf revisi diatur, Pilkada 2022 diselenggarakan di daerah yang sebelumnya menyelenggarakan Pilkada pada 2017.
Sedangkan, Pilkada 2023 diselenggarakan di daerah yang sebelumnya menyelenggarakan Pilkada pada 2018.
Khusus pada tahun 2022, ada 101 daerah yang rencananya akan menggelar pemilihan serentak, salah satunya adalah DKI Jakarta.
Terakhir, Ibu Kota menggelar Pilkada pada tahun 2017 sehingga masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad riza Patria akan berakhir pada 2022.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.