Viral Transaksi Pakai Dinar dan Dirham di Depok, Penjelasan Lurah dan Potensi Langgar Hukum

Kompas.com - 28/01/2021, 21:14 WIB
Uang dirham. ThinkstockUang dirham.

Meski begitu, diakui Zakky, Pasar Muamalah ini kembali disoroti baru-baru ini karena menerima transaksi dinar dan dirham.

Peraturan BI

Dugaan adanya transaksi jual beli dengan mata uang asing tersebut melanggar Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 17/3/PBI/2015 yang mengatur tentang kewajiban transaksi menggunakan rupiah di mana berlaku sejak 1 Juli 2015.

Beleid tersebut bertujuan untuk menegakkan penggunaan rupiah serta mendukung stabilitas ekonomi makro.

Baca juga: Viral Transaksi Pakai Dinar dan Dirham, BI: Cuma Rupiah Alat Pembayaran yang Sah di NKRI!

Hanya ada beberapa transaksi yang dikecualikan dari wajib rupiah, dilansir dari Kontan, yakni:

1) transaksi-transaksi dalam pelaksanaan APBN
2) perdagangan internasional
3) pembiayaan internasional yang dilakukan oleh para pihak yang salah satunya berkedudukan di luar negeri
4) kegiatan usaha bank dalam valuta asing yang dilakukan sesuai undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah
5) transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder yang sudah diatur dengan undang-undang
6) transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan undang-undang.

Bank Indonesia (BI) lantas memberi tanggapan terkait kabar transaksi tanpa menggunakan mata uang rupiah tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

BI menyatakan dengan tegas bahwa mata uang rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang diakui di Indonesia.

"Seiring dengan adanya indikasi penggunaan alat pembayaran selain rupiah di masyarakat, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujar Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam siaran pers, Kamis (28/1/2021).

Erwin menuturkan, rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah sesuai dengan Pasal 23 B UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang.

Dengan begitu, setiap transaksi dengan tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan nilai tukar rupiah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Buaya Peliharaan di Kemayoran Diamankan, Pemiliknya Menangis Saat Evakuasi

Dua Buaya Peliharaan di Kemayoran Diamankan, Pemiliknya Menangis Saat Evakuasi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Baru 51,3 Persen dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Baru 51,3 Persen dari Target

Megapolitan
Taman Margasatwa Ragunan Dibuka, Pengelola Terapkan Screening Berlapis Lewat Aplikasi PeduliLindungi

Taman Margasatwa Ragunan Dibuka, Pengelola Terapkan Screening Berlapis Lewat Aplikasi PeduliLindungi

Megapolitan
Hendak Selundupkan Sabu di Pesawat, Seorang Pria di Kota Tangerang Ditangkap Polisi

Hendak Selundupkan Sabu di Pesawat, Seorang Pria di Kota Tangerang Ditangkap Polisi

Megapolitan
Ajak Kerja Sama Antardaerah, Anies: Indonesia Terlalu Besar untuk Bekerja Sendiri-sendiri

Ajak Kerja Sama Antardaerah, Anies: Indonesia Terlalu Besar untuk Bekerja Sendiri-sendiri

Megapolitan
UPDATE 21 Oktober: Bertambah 7 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel

UPDATE 21 Oktober: Bertambah 7 Kasus Baru Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
TransJakarta Buka Kembali Empat Rute Layanan

TransJakarta Buka Kembali Empat Rute Layanan

Megapolitan
Sebelum Ditangkap, Tiga Pengedar di Bekasi Sudah Jual 60 Kilogram Ganja

Sebelum Ditangkap, Tiga Pengedar di Bekasi Sudah Jual 60 Kilogram Ganja

Megapolitan
Pemprov DKI Kirim Surat ke Kedubes RI di Turki Terkait Rencana Penamaan Jalan Ataturk

Pemprov DKI Kirim Surat ke Kedubes RI di Turki Terkait Rencana Penamaan Jalan Ataturk

Megapolitan
Memasuki Musim Hujan, PUPR Kota Tangerang Normalisasi Drainase hingga Sungai

Memasuki Musim Hujan, PUPR Kota Tangerang Normalisasi Drainase hingga Sungai

Megapolitan
Antisipasi Banjir di Kemang, Kelurahan Bangka Pastikan Pompa Air Berfungsi Baik

Antisipasi Banjir di Kemang, Kelurahan Bangka Pastikan Pompa Air Berfungsi Baik

Megapolitan
Pemprov DKI: Kita Akan Hidup Berdampingan dengan Covid-19, Bukan Berdamai

Pemprov DKI: Kita Akan Hidup Berdampingan dengan Covid-19, Bukan Berdamai

Megapolitan
Banting Mahasiswa hingga Kejang, Brigadir NP Dimutasi jadi Bintara Tanpa Jabatan

Banting Mahasiswa hingga Kejang, Brigadir NP Dimutasi jadi Bintara Tanpa Jabatan

Megapolitan
Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka, Hanya 15.000 Orang yang Bisa Masuk

Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka, Hanya 15.000 Orang yang Bisa Masuk

Megapolitan
Bocah 13 Tahun Diduga Diperkosa Berkali-kali hingga Hamil Dua Bulan

Bocah 13 Tahun Diduga Diperkosa Berkali-kali hingga Hamil Dua Bulan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.