Cegah Klaster Keluarga, Pemprov DKI Diminta Perketat Pengawasan Prokes di Permukiman

Kompas.com - 28/01/2021, 23:18 WIB
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/11/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIAnggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/11/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra meminta Pemprov DKI Jakarta memperketat pengawasan protokol kesehatan (prokes) di tingkat permukiman warga.

Pasalnya, lanjut Anggara, saat ini terdapat banyak penularan Covid-19 dari klaster keluarga.

Sehingga, pengawasan dengan menambah petugas Satpol PP patroli di permukiman bisa mengurangi penularan Covid-19.

"Memperkuat penegakan protokol 3M di tingkat RT/RW dengan memperkuat aset Pemprov DKI Jakarta di level RT/RW, seperti penambahan petugas Satpol PP untuk patroli di permukiman," ujar Anggara melalui pesan teks kepada Kompas.com, Kamis (28/1/2021).

Baca juga: Dinkes DKI Temukan 592 Klaster Keluarga Pascalibur Natal-Tahun Baru, 1.265 Orang Positif Covid-19

Anggara menjelaskan, dari data Dinas Kesehatan DKI Jakarta per 20 Januari 2021, terdapat 566 klaster keluarga dan menyumbang 44 persen kasus Covid-19 di Jakarta.

"Dan berdasarkan tren kenaikan kasus yang terjadi selama sepekan terakhir, jumlah ini diperkirakan akan terus naik," tutur dia.

Itulah sebabnya, kata politikus PSI ini, Pemprov DKI perlu memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan prokes di wilayah permukiman.

Salah satunya dengan cara memberikan skema bantuan operasional dan insentif yang dapat digunakan oleh Satgas Covid-19 tingkat RT/RW untuk melibatkan tokoh dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Bantuan operasional tersebut juga bisa digunakan untuk membeli peralatan penanganan Covid-19 seperti APD dan disinfektan di tingkat RT/RW.

Baca juga: UPDATE 28 Januari: 51 Pasien Covid-19 di Jakarta Meninggal, Tertinggi Sejak Pandemi

"Tentu penggunaan bantuan operasional dan insentif tersebut harus dimonitor secara ketat sehingga tidak disalahgunakan," tutur Anggara.

Terakhir, yang jauh lebih penting, lanjut Anggara, Pemprov jangan sampai lalai dan mengabaikan fakta klaster keluarga saat ini yang semakin mengkhawatirkan.

Dia mengatakan, Pemprov DKI harus bekerja cepat untuk mencegah penyebaran Covid-19 di klaster keluarga, karena memang sangat penting untuk dihentikan penyebarannya.

"Penekanan penyebaran Covid-19 pada klaster keluarga di DKI Jakarta sangat tergantung oleh langkah Pemprov DKI Jakarta dalam 1-2 bulan ini," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang: Dipakai ART hingga Kenalan Pedagang

Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang: Dipakai ART hingga Kenalan Pedagang

Megapolitan
Ikappi Ingatkan PD Pasar Jaya Tak Menyepelekan Pendataan Pedagang untuk Vaksinasi Covid-19

Ikappi Ingatkan PD Pasar Jaya Tak Menyepelekan Pendataan Pedagang untuk Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Isi Pledoi Pembunuh Ade Sara, Assyifa: Mohon Putusan Ringan Agar Saya Bisa Melanjutkan Pendidikan...

Isi Pledoi Pembunuh Ade Sara, Assyifa: Mohon Putusan Ringan Agar Saya Bisa Melanjutkan Pendidikan...

Megapolitan
Pengamat Dorong Pemprov DKI Percepat Normalisasi 4 Sungai Utama

Pengamat Dorong Pemprov DKI Percepat Normalisasi 4 Sungai Utama

Megapolitan
UPDATE 5 Maret: Tambah 35 Kasus di Kota Tangerang, 303 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 5 Maret: Tambah 35 Kasus di Kota Tangerang, 303 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Gerebek Lumpur hingga Sumur Resapan Dinilai Upaya Minor Atasi Banjir Jakarta

Gerebek Lumpur hingga Sumur Resapan Dinilai Upaya Minor Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Kenalan hingga ART Ikut Divaksin di Pasar Tanah Abang, Ikappi: Merugikan Pedagang

Kenalan hingga ART Ikut Divaksin di Pasar Tanah Abang, Ikappi: Merugikan Pedagang

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Sebut Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Dinamika Kasus Covid-19

Wali Kota Tangerang Sebut Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Dinamika Kasus Covid-19

Megapolitan
Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 di Jakarta Bisa Dicoret, Ini Ketentuannya

Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 di Jakarta Bisa Dicoret, Ini Ketentuannya

Megapolitan
UPDATE 5 Maret: 537 Pasien Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat

UPDATE 5 Maret: 537 Pasien Covid-19 di Tangsel Masih Dirawat

Megapolitan
Pedagang Pasar Induk Kramatjati Tunggu Kepastian Jadwal Vaksinasi Covid-19

Pedagang Pasar Induk Kramatjati Tunggu Kepastian Jadwal Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Bansos Tunai Rp 300.000 untuk Warga Jakarta Cair Minggu Kedua Maret 2021

Bansos Tunai Rp 300.000 untuk Warga Jakarta Cair Minggu Kedua Maret 2021

Megapolitan
UPDATE 5 Maret: Jakarta Tambah 1.159 Kasus Covid-19

UPDATE 5 Maret: Jakarta Tambah 1.159 Kasus Covid-19

Megapolitan
Virus Corona B.1.1.7 Muncul di Indonesia, Pemkot Tangerang Sebut 4M Kunci Pencegahan

Virus Corona B.1.1.7 Muncul di Indonesia, Pemkot Tangerang Sebut 4M Kunci Pencegahan

Megapolitan
Gubernur DKI Anies dan Wagub Ariza Beda Pernyataan: dari Lockdown Akhir Pekan Hingga Skateboard di Trotoar

Gubernur DKI Anies dan Wagub Ariza Beda Pernyataan: dari Lockdown Akhir Pekan Hingga Skateboard di Trotoar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X