Kompas.com - 29/01/2021, 06:30 WIB
Pedagang daging sapi menunggu pembeli di kios daging Pasar Modern BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (19/1/2021). Pedagang daging sapi di kawasan Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek) berencana akan melakukan mogok dagang daging sapi mulai Rabu (20/1) selama tiga hari sebagai protes kepada pemerintah karena tingginya harga daging sapi di pasar sejak awal tahun. ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBALPedagang daging sapi menunggu pembeli di kios daging Pasar Modern BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (19/1/2021). Pedagang daging sapi di kawasan Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek) berencana akan melakukan mogok dagang daging sapi mulai Rabu (20/1) selama tiga hari sebagai protes kepada pemerintah karena tingginya harga daging sapi di pasar sejak awal tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) DKI Jakarta bersama para pedagang masih koordinasi mengenai rencana mogok lanjutan karena harga daging sapi tak kunjung turun.

"Masih dirapatkan sama teman-teman (soal aksi mogok)," ujar Sekretaris DPD APDI DKI Jakarta TB Mufti Bangkit Sanjaya saat dihubungi, Kamis (28/1/2021).

Rencana aksi mogok lanjutan itu muncul karena DPD APDI tidak puas dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDI dan pemerintah pusat soal harga daging sapi.

Diketahui, harga daging yang disepakati, yaitu Rp 94.000 per karkas dan harga jual eceran Rp 130.000 per kilogram.

Baca juga: Usai Pedagang Mogok Jualan, Harga Daging Sapi Tak Juga Turun

Adapun rapat yang digelar DPD APDI dan pedagang itu membahas kenaikan harga daging yang belum turun dan beberapa persoalan lain.

"Belum (turun harga). Rapat soal harga daging dan hal lain," ucapnya.

Mufti menyebutkan, aspirasi para pedagang yang sempat mogok sebelumnya tak mendapatkan perhatian DPP APDI dan pemerintah pusat.

"Aksi libur atau mogok berjualan selama tiga hari, rangkaian keprihatinan kami sebagai pelaku usaha kecil tidak pernah mendapatkan perhatian DPP APDI," ucap Mufti.

Baca juga: Impor Jadi Solusi Pemerintah Jokowi Atasi Mahalnya Harga Daging Sapi

Menurut Mufti, DPP APDI telah mengatasnamakan para pedagang mengenai negosiasi soal harga daging dengan pemerintah pusat tanpa mendengar persoalan yang terjadi.

"Secara sepihak membuat keputusan yang kontraproduktif dengan keinginan pedagang yang digagas dan dikonsep dari awal serta seakan-akan kami harus mematuhi edaran dari DPP APDI dalam hal ini Asnawi yang tidak pernah sama sekali berkoordinasi dengan kami," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanksi untuk ASN DKI yang Nekat Mudik Lebaran, dari Teguran hingga Penurunan Pangkat

Sanksi untuk ASN DKI yang Nekat Mudik Lebaran, dari Teguran hingga Penurunan Pangkat

Megapolitan
Gelap dan Berisiko Longsor Susulan, Puing Rumah di Jagakarsa Belum Diangkat

Gelap dan Berisiko Longsor Susulan, Puing Rumah di Jagakarsa Belum Diangkat

Megapolitan
Longsor di Jagakarsa Rusak Rumah Warga, Tembok Retak dan Lantai Terangkat

Longsor di Jagakarsa Rusak Rumah Warga, Tembok Retak dan Lantai Terangkat

Megapolitan
Catat, Ini Jadwal Terbaru KRL Selama Masa Larangan Mudik 6-17 Mei

Catat, Ini Jadwal Terbaru KRL Selama Masa Larangan Mudik 6-17 Mei

Megapolitan
Sidang Kasus Kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Saksi Ahli yang Dibawa Rizieq Shihab Akan Diperiksa

Sidang Kasus Kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Saksi Ahli yang Dibawa Rizieq Shihab Akan Diperiksa

Megapolitan
Mudik Resmi Dilarang, Ingat Ada 31 Lokasi Check Point dan Pos Penyekatan di Jabodetabek!

Mudik Resmi Dilarang, Ingat Ada 31 Lokasi Check Point dan Pos Penyekatan di Jabodetabek!

Megapolitan
Kronologi Ditilangnya Pengemudi Pajero 'Jenderal' Kekaisaran Sunda Nusantara, Awalnya karena Pelat Palsu

Kronologi Ditilangnya Pengemudi Pajero "Jenderal" Kekaisaran Sunda Nusantara, Awalnya karena Pelat Palsu

Megapolitan
Konflik Jemaah Dilarang Bermasker di Masjid Bekasi, Pemuda Arogan Jadi 'Duta Masker'

Konflik Jemaah Dilarang Bermasker di Masjid Bekasi, Pemuda Arogan Jadi "Duta Masker"

Megapolitan
Seputar SIKM Jakarta, dari Cara Daftar hingga Syarat Dokumen

Seputar SIKM Jakarta, dari Cara Daftar hingga Syarat Dokumen

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dokumen Wajib Penumpang Pesawat di Masa Larangan Mudik | Sidang Rizieq

[POPULER JABODETABEK] Dokumen Wajib Penumpang Pesawat di Masa Larangan Mudik | Sidang Rizieq

Megapolitan
Puing Longsoran Sumbat Kali, Ratusan Rumah di Jagakarsa Kebanjiran

Puing Longsoran Sumbat Kali, Ratusan Rumah di Jagakarsa Kebanjiran

Megapolitan
Update 5 Mei: Pasien Covid-19 Depok Berkurang Jadi 1.531 Orang

Update 5 Mei: Pasien Covid-19 Depok Berkurang Jadi 1.531 Orang

Megapolitan
Update 5 Mei: Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19

Update 5 Mei: Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Pondasi Terkikis, Bagian Belakang Rumah di Jagakarsa Longsor dan Timpa Bangunan Warga

Pondasi Terkikis, Bagian Belakang Rumah di Jagakarsa Longsor dan Timpa Bangunan Warga

Megapolitan
Larangan Mudik, Pendapatan Penyedia Jasa Penukaran Uang Anjlok

Larangan Mudik, Pendapatan Penyedia Jasa Penukaran Uang Anjlok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X