Polemik di Grand Kota Bintang, Pengembang Persempit Sungai hingga Sebabkan Banjir Underpass Kalimalang

Kompas.com - 02/02/2021, 08:30 WIB
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau kawasan Grand Kota Bintang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/1/2021). Kompas.com/Suhaiela BahfeinMenteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau kawasan Grand Kota Bintang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/1/2021).
|

BEKASI, KOMPAS.com - Banjir yang sering terjadi di underpass Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) segmen Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, tak hanya jadi perhatian pemerintah kota saja.

Pemerintah pusat akhirnya harus turun tangan untuk menangani masalah ini.

Banjir tersebut jadi perhatian pemerintah pusat lantaran mengganggu jalanya pembangunan yang tengah dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pemerintah pusat pun akhirnya mengunjungi lokasi untuk melihat akar permasalahan yang menjadi penyebab banjir tersebut.

Saat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengunjungi lokasi pada Rabu (27/1/2021), mereka mendapati akar masalah ada di pengembang Grand Kota Bintang.

Baca juga: Bikin Banjir Underpass Kalimalang, Pengembang Grand Kota Bintang Kena Sanksi Restoratif

Mereka menilai pengembang Grand Kota Bintang melakukan pelanggaran dengan memperlebar lahan untuk membangun bangunan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pelebaran lahan tersebut membuat Sungai Cakung menyempit sehingga air kerap meluap ketika hujan.

"Terjadi penyempitan sungai karena developer (pengembang) Grand Kota Bintang membangun tidak sesuai standarnya, harusnya badan sungai tidak boleh berkurang sama sekali," kata Sofyan saat mengunjungi lokasi.

Sungai yang seharusnya memiliki lebar 12 meter kini menyempit tinggal 6 meter saja.

Maka dari itu, pengembang dikenai sanksi restorative justice (keadilan restoratif).

"Kami tidak mempersoalkan pelanggaran ini yang penting dikembalikan dulu fungsinya dan ini akan dibongkar nanti," pungkas Sofyan.

Baca juga: Basuki Ancam Bongkar Grand Kota Bintang jika Pengembang Langgar Tata Ruang

Nada lebih keras datang dari Basuki. Dia mengancam akan membongkar bangunan karena telah mempersempit aliran sungai.

"Kalau melanggar, kami bongkar. Kalau membongkar kan rugi dua-duanya (pengembang dan masyarakat)," ujar Basuki.

Selain itu, kata dia, sanksi pembongkaran akan memberikan pembelajaran bagi para pengembang agar tidak melakukan kesalahan yang sama pada masa mendatang.

Bantahan pengembang

Keesokan harinya, pengembang Grand Kota Bintang, PT Kota Bintang Rayatri, angkat bicara soal tudingan pemerintah pusat itu.

Menurut pengembang, mereka tak mempersempit Sungai Cakung.

Banjir, kata pengembang, terjadi karena kondisi underpass yang cekung sehingga air berkumpul ketika hujan datang.

"Banjir di kolong jalan tol bukan karena kali Kota Bintang, tapi karena cekungan, coba foto kolong jalan tol, itu kan memang cekung, sedangkan atapnya ada flyover tol," kata Suryadi, manajemen PT Kota Bintang Rayatri, Kamis (28/1/2021).

Baca juga: Pengembang Grand Kota Bintang Bantah Persempit Kali yang Bikin Banjir Underpass Kalimalang

Selain itu, dia berdalih, banyak sampah yang menyumbat saluran sehingga air hujan di kolong tol sulit mengalir ke Kali Cakung.

Suryadi mengaku belum akan mengikuti instruksi pemerintah pusat untuk memperluas sungai. Pihaknya menunggu instruksi dari Pemerintah Kota Bekasi.

"Hari ini kami tunggu undangan dari Pemkot. Arahannya selalu izin dari Pemkot Bekasi. Pak Wali Kota sudah tegaskan kalau perizinannya memang ada," ujar dia.

Pemkot Bekasi: pengembang tak kantongi izin

Beberapa haru kemudian, Senin (1/2/2021), Pemkot Bekasi akhirnya buka suara soal polemik Grand Kota Bintang.

Pemkot akan memastikan pengembang Grand Kota Bintang mengikuti instruksi pemerintah pusat untuk mengembalikan ukuran Sungai Cakung.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas (SDA) Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Zainal Abidin saat dikonfirmasi.

"Kami upayakan sesegeranya (pengembalian ukuran sungai). Kami lagi koordinasi juga dengan dinas-dinas instansi terkait untuk lakukan monitoring," kata Zainal.

Baca juga: Pemkot Bekasi: Pengembang Grand Kota Bintang Tak Kantongi Izin Ubah Sungai Cakung

Menurut Zainal, sejak awal, pengembang Grand Kota Bintang tak memiliki izin untuk mengubah ukuran Sungai Cakung demi memperlebar lahan.

Izin itu seharusnya diajukan ke pemerintah pusat sejak beberapa tahun terakhir.

Namun, Zainal mengatakan izin tersebut tak kunjung dikantongi dan pembangunan tetap berlanjut.

"Ya itu sudah disarankan dari kewajiban dia (pengembang) harus lakukan izin ke Kementerian, nah itu yang tak dilaksanakan. Kan Kali Cakung itu kewenangannya ada di Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)," kata Zainal.

Dengan teguran keras dari dua menteri itu, Zainal berharap pengembang mau patuh dan mengembalikan ukuran sungai secepatnya.

Baca juga: Pemkot Bekasi Dorong Pengelola Grand Kota Bintang Segera Kembalikan Ukuran Sungai Cakung

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Laga Perdana Lapangan Latih JIS: Pemprov DKI Jakarta Vs DPRD

Laga Perdana Lapangan Latih JIS: Pemprov DKI Jakarta Vs DPRD

Megapolitan
Dua Jambret Terjatuh Usai Rampas Ponsel Seorang Ibu di Duren Sawit

Dua Jambret Terjatuh Usai Rampas Ponsel Seorang Ibu di Duren Sawit

Megapolitan
21 Hari Berlalu, Polisi Masih Selidiki Kasus 5 Orang Tewas di Gorong-gorong Cipondoh

21 Hari Berlalu, Polisi Masih Selidiki Kasus 5 Orang Tewas di Gorong-gorong Cipondoh

Megapolitan
Pohon Tumbang di Palmerah, Timpa Motor dan Warung

Pohon Tumbang di Palmerah, Timpa Motor dan Warung

Megapolitan
Viral Spanduk Lapor Polisi jika Diminta Uang Parkir di Indomaret, Ini Tanggapan Polisi

Viral Spanduk Lapor Polisi jika Diminta Uang Parkir di Indomaret, Ini Tanggapan Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Minta Inspektorat Selidiki Pinjaman Rp 264,5 Kelurahan Duri Kepa

Komisi A DPRD DKI Minta Inspektorat Selidiki Pinjaman Rp 264,5 Kelurahan Duri Kepa

Megapolitan
Tarif Tes PCR di Soekarno-Hatta Rp 275.000 untuk Hasil Keluar Setelah 3 Jam dan 24 Jam

Tarif Tes PCR di Soekarno-Hatta Rp 275.000 untuk Hasil Keluar Setelah 3 Jam dan 24 Jam

Megapolitan
Pemkot Tangsel Mulai Uji Coba Pembukaan Kolam Renang, Pengunjung Maksimal 25 Persen

Pemkot Tangsel Mulai Uji Coba Pembukaan Kolam Renang, Pengunjung Maksimal 25 Persen

Megapolitan
Sopir Truk Diperiksa Terkait Tewasnya Polisi yang Terlindas di Tol Cikampek

Sopir Truk Diperiksa Terkait Tewasnya Polisi yang Terlindas di Tol Cikampek

Megapolitan
Polisi Tewas Terlindas Truk di Jalan Tol, Sopir Sempat Kabur

Polisi Tewas Terlindas Truk di Jalan Tol, Sopir Sempat Kabur

Megapolitan
Kasatpol PP Jakbar Bantah Anggotanya Terima Uang Saat Sidak di Rumah Makan

Kasatpol PP Jakbar Bantah Anggotanya Terima Uang Saat Sidak di Rumah Makan

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Tarif Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Turun Jadi Rp 275.000

Mulai Hari Ini, Tarif Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Turun Jadi Rp 275.000

Megapolitan
Banksasuci di Tangerang Digusur demi Upaya Pencegahan Banjir

Banksasuci di Tangerang Digusur demi Upaya Pencegahan Banjir

Megapolitan
Batu Penggilingan Abad Ke-17 Dipindahkan dari Trotoar TB Simatupang ke Condet

Batu Penggilingan Abad Ke-17 Dipindahkan dari Trotoar TB Simatupang ke Condet

Megapolitan
Penjelasan Pemprov DKI Tak Penuhi Pembayaran Ganti Rugi Korban Penggusuran Rusunami Petamburan

Penjelasan Pemprov DKI Tak Penuhi Pembayaran Ganti Rugi Korban Penggusuran Rusunami Petamburan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.