Wagub DKI: Usulan Koordinasi Ada di Pusat agar Ada Aturan yang Sama Tangani Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengemukan, alasan Pemerintah Provinsi DKI meminta koordinasi penanganan pandemi Covid-19 diambil alih pemerintah pusat adalah agar seluruh daerah memiliki aturan dan substansi yang sama dalam penanganan Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut hanya meminta agar pemerintah pusat mengambil alih dan memimpin koordinasi antar daerah di Jabodetabek. Soalnya, jika pemerintah daerah diberikan kewenangan sendiri-sendiri, ada ketidaksamaan pelaksanaan, seperti jam operasional, periode pembatasan kegiatan yang tidak seragam padahal wilayanya berdampingan.

Baca juga: Sikap Ariza Patria soal Setuju Pilkada 2022 yang Beda dengan Gerindra...

Usukan itu pun bersambut dengan penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pula Jawa dan Bali.

"Memang kebijakannya, pemerintah daerah itu diberi kewenangan. Tapi kalau masing-masing daerah diberi kewenangan sendiri menentukan, yang terjadi beda-beda, periodesasinya, substansinya, jam operasional, kapasitas, operasional," kata Riza dalam cara Aiman di KompasTV, Selasa (2/2/2021).

"Nah kami minta ditarik ke atas, seperti sekarang bagus sekali, ditarik ke atas, periodesasinya sama, substansinya sama," lanjut dia.

Pernyataan Riza ini dikemukakan saat ditanya tentang suara sumbang kader Gerindra dari Jakarta Timur, Ali Lubis. Ali mengatakan, langkah Anies yang menyerahkan koordinasi penanganan pandemi ke pemerintah pusat merupakan tanda keputusasaan. Karena itu Ali menyarakan Anies mundur saja dari jabatannya sebagai gubernur.

Soal masalah itu, Riza yang juga Ketua DPP Partai Gerindra DKI Jakarta mengatakan, Ali telah diberi teguran. Menurutnya, Ali salah memahami maksud pernyataan yang dilontaarkan.

"Sudah kami tegur bahwa yang bersangkutan salah memahami," kata Riza.