Wagub DKI Jakarta Amini Pernyataan Presiden Jokowi Soal PPKM Tak Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengkritik penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Jokowi baru-baru ini berpendapat bahwa PPKM yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali untuk tidak efektif dalam menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia.

Hal itu Jokowi sampaikan melalui video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Baca juga: Setuju dengan Jokowi PPKM Tak Efktif, Pemkot Bogor Kaji Aturan yang Lebih Ketat

“Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi.

Mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, Ariza mengamini pernyataan Presiden Jokowi.

"Ya, yang disampaikan Pak Jokowi betul, memang ini belum efektif," kata Ariza dalam keterangan suara, Selasa (2/2/2021).

Pasalnya, ungkap Ariza, angka kasus Covid-19 di DKI Jakarta tetap tinggi terlepas penerarapan PPKM di Ibu Kota sejak 11 Januari lalu.

"Kasus Covid-19 masih lumayan tinggi," kata Ariza saat ditemui di Balai Kota, Senin (1/2/2021) malam, dilansir dari Tribun Jakarta.

Dari data di laman corona.jakarta.go.id, angka positif harian Covid-19 di DKI cuma lima kali yang berada di kisaran 2.000 kasus. Selebihnya, angka positif Covid-19 mencapai 3.000 kasus per hari selama 14 hari penerapan PPKM jilid pertama pada 11-24 Januari lalu.

Lonjakan kasus positif harian Covid-19 di DKI selama PPKM jilid pertama bahkan memecahkan rekor sampai empat kali.

Pemecahan rekor pertama terjadi pada 13 Januari 2021 di angka 3.475 kasus. Tiga hari kemudian, lonjakan tertinggi kembali terjadi dengan angka 3.536 kasus.

Grafik kasus positif harian di DKI kembali mencapai puncak pada 20 Januari 2021 di angka 3.786. Terakhir, rekor saat ini tercipta dua hari kemudian dengan angka 3.792 kasus.

Pemprov DKI kemudian memperpanjang PPKM hingga 8 Februari mendatang sesuai kebijakan Pemerintah Pusat. Hasilnya juga masih jauh dari harapan.

Tercatat, ada 3.362 kasus baru positif Covid-19 di DKI pada Selasa kemarin.

Opsi lockdown

Menyadari kasus Covid-19 masih tinggi, Ariza mengaku bahwa Pemprov DKI tengah mengkaji opsi lockdown di akhir pekan sebagai kebijakan berikutnya.

"Nanti tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa, nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI (untuk lockdown) dimungkinkan," ujar Ariza.

Baca juga: PSBB Tak Efektif, Pemprov DKI Kaji Opsi Lockdown pada Akhir Pekan

Usulan lockdown, papar Ariza, berasal dari DPR RI yang mengacu pada kebijakan yang diterapkan di Turki tentang lockdown di akhir pekan.

Dia memaparkan, pada prinsipnya, Pemprov DKI Jakarta meyakini program yang diusulkan oleh DPR RI dan pemerintah pusat bertujuan baik dalam penanganan Covid-19.

Ariza bahkan membenarkan fakta bahwa banyak masyarakat memilih beraktivitas di luar rumah pada akhir pekan.

"Tidak hanya ke pasar, ke mal, tetapi juga ke tempat-tempat rekreasi, termasuk berkunjung ke sanak saudara, termasuk juga ke luar kota," lanjutnya.

Meski begitu, Ariza menegaskan Pemprov DKI masih benar-benar mengkaji opsi lockdown sementara tetap mendukung kebijakan apapun yang Pemerintah Pusat nantinya ambil demi menekan angka kasus Covid-19 di Indonesia.

"Tentu kami akan mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota," tutupnya.