Ketika Pemprov dan Pemkot di Jabodetabek Berbeda Opini Soal PPKM Tak Efektif...

Kompas.com - 03/02/2021, 10:18 WIB
Ilustrasi virus corona(Shutterstock) KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFALIlustrasi virus corona(Shutterstock)

JABODETABEK, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemkot) di Jabodetabek memiliki beragam pendapat dalam menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Jokowi baru-baru ini menyatakan, PPKM yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali sejak 11 Januari lalu tidak efektif dalam menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia.

Hal itu Jokowi sampaikan melalui video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Baca juga: Wagub DKI Jakarta Amini Pernyataan Presiden Jokowi Soal PPKM Tak Efektif

“Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi.

Para pejabat pemerintah baik tingkat kota maupun provinsi di Jabodetabek telah menanggapi pernyataan Jokowi tersebut. Berikut rangkumannya.

DKI Jakarta pertimbangkan lockdown

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengamini pernyataan Jokowi soal PPKM tak efektif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ya, yang disampaikan Pak Jokowi betul, memang ini belum efektif," kata Ariza dalam keterangan suara, Selasa (2/2/2021).

Hal itu ia simpulkan setelah berkaca pada data tingginya angka kasus Covid-19 di DKI Jakarta sejak penerapan PPKM jilid pertama.

"Kasus Covid-19 masih lumayan tinggi," kata Ariza saat ditemui di Balai Kota, Senin (1/2/2021) malam, dilansir dari Tribun Jakarta.

Menurut data di laman corona.jakarta.go.id, angka positif harian Covid-19 di DKI cuma lima kali yang berada di kisaran 2.000 kasus.

Selebihnya, angka positif Covid-19 mencapai 3.000 kasus per hari selama 14 hari penerapan PPKM jilid pertama pada 11-24 Januari lalu.

Lonjakan kasus positif harian Covid-19 di DKI selama PPKM jilid pertama bahkan memecahkan rekor sampai empat kali.

Pemecahan rekor pertama terjadi pada 13 Januari 2021 di angka 3.475 kasus. Tiga hari kemudian, lonjakan tertinggi kembali terjadi dengan angka 3.536 kasus.

Grafik kasus positif harian di DKI kembali mencapai puncak pada 20 Januari 2021 di angka 3.786. Dua hari kemudian, kembali ada pemecahan rekor dengan angka 3.792 kasus.

Pemprov DKI kemudian memperpanjang PPKM hingga 8 Februari mendatang sesuai kebijakan Pemerintah Pusat.

Baca juga: Satgas Covid-19 Sebut Esensi PPKM Sama dengan PSBB

Hasilnya juga masih jauh dari harapan. Tercatat, ada 3.362 kasus baru positif Covid-19 di DKI pada Selasa kemarin.

Alhasil, Ariza mengungkapkan bahwa Pemprov DKI sedang mengkaji opsi lockdown di akhir pekan.

"Nanti tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa, nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI (untuk lockdown) dimungkinkan," ungkapnya.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Peristiwa Pesawat Terbang Rendah dan Sebabkan Suara Bising di Langit Tangerang

Dua Peristiwa Pesawat Terbang Rendah dan Sebabkan Suara Bising di Langit Tangerang

Megapolitan
77 Perusahaan di Jakarta Ditutup karena Langgar Aturan PPKM Darurat

77 Perusahaan di Jakarta Ditutup karena Langgar Aturan PPKM Darurat

Megapolitan
Jokowi Kesulitan Cari Obat Covid-19, Bima Arya: Dinkes Mau Beli Barangnya Enggak Ada

Jokowi Kesulitan Cari Obat Covid-19, Bima Arya: Dinkes Mau Beli Barangnya Enggak Ada

Megapolitan
Vaksinasi Massal Covid-19 di JCC 24-26 Juli, Simak Cara Daftarnya

Vaksinasi Massal Covid-19 di JCC 24-26 Juli, Simak Cara Daftarnya

Megapolitan
Ada Seruan Aksi 'Jokowi End Game', Tak Ada Penyekatan Tambahan di Jakarta

Ada Seruan Aksi "Jokowi End Game", Tak Ada Penyekatan Tambahan di Jakarta

Megapolitan
Pemalakan Sopir Truk Kembali Muncul, Sebulan Setelah Instruksi Jokowi Berantas Pungli

Pemalakan Sopir Truk Kembali Muncul, Sebulan Setelah Instruksi Jokowi Berantas Pungli

Megapolitan
Saat Jokowi Kesulitan Cari Obat Covid-19 di Kota Bogor...

Saat Jokowi Kesulitan Cari Obat Covid-19 di Kota Bogor...

Megapolitan
Sulit Dapat Akses, WNA Pertanyakan Kesetaraan Memperoleh Vaksin di Jakarta

Sulit Dapat Akses, WNA Pertanyakan Kesetaraan Memperoleh Vaksin di Jakarta

Megapolitan
Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 12-17 Tahun di Depok Periode Juli

Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 12-17 Tahun di Depok Periode Juli

Megapolitan
Warga Kesulitan Cari Oksigen, Yayasan RHC Suplai 100 Tabung Gratis

Warga Kesulitan Cari Oksigen, Yayasan RHC Suplai 100 Tabung Gratis

Megapolitan
Heboh soal Pesawat Terbang Rendah Bolak-balik di Langit Tangerang, Ini Penjelasan Airnav

Heboh soal Pesawat Terbang Rendah Bolak-balik di Langit Tangerang, Ini Penjelasan Airnav

Megapolitan
Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Megapolitan
Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X