Ketika Pemprov dan Pemkot di Jabodetabek Berbeda Opini Soal PPKM Tak Efektif...

Usulan lockdown, Ariza melanjutkan, berasal dari DPR RI yang mengacu pada kebijakan yang diterapkan di Turki tentang lockdown di akhir pekan.

Dia memaparkan, pada prinsipnya, Pemprov DKI Jakarta meyakini program yang diusulkan oleh DPR RI dan pemerintah pusat bertujuan baik dalam penanganan Covid-19.

Ariza pun membenarkan fakta bahwa banyak masyarakat memilih beraktivitas di luar rumah pada akhir pekan.

"Tidak hanya ke pasar, ke mal, tetapi juga ke tempat-tempat rekreasi, termasuk berkunjung ke sanak saudara, termasuk juga ke luar kota," lanjutnya.

Meski begitu, Ariza menegaskan Pemprov DKI masih benar-benar mengkaji opsi lockdown sementara tetap mendukung kebijakan apapun yang Pemerintah Pusat nantinya ambil demi menekan angka kasus Covid-19 di Indonesia.

"Tentu kami akan mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota," tutupnya.

Bogor kaji aturan lebih ketat

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto juga sepakat bahwa penerapan PPKM selama ini dinilai kurang efektif dalam menekan penyebaran kasus Covid-19 di wilayahnya.

Karena itu, Bima menjelaskan, Pemkot Bogor saat ini tengah mengatur format kebijakan yang lebih substantif agar penerapan PPKM bisa berjalan efektif.

Menurutnya, imbauan dan ancaman sanksi buat pelanggar sudah tak bisa lagi untuk menekan laju kasus Covid-19.

"Ini tidak bisa sekedar imbauan dan penegakan hukum saja," kata Bima Arya, saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Baca juga: Setuju dengan Jokowi PPKM Tak Efktif, Pemkot Bogor Kaji Aturan yang Lebih Ketat

Bima menekankan perlunya penguatan kapasitas 3T (tracing, testing, treatment) secara terukur serta kebijakan pelarangan mobilitas yang lebih efektif untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

"Realita di lapangan begitu. Dan saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Presiden soal PPKM yang tidak berjalan efektif," sebutnya.

Bima kemudian memprediksi bahwa kasus Covid-19 di Kota Bogor bisa mencapai 11.000 kasus secara akumulatif pada akhir 2021.

Maka dari itu, lanjutnya, perlu ada langkah nyata untuk mengantisipasi skenario terburuk jika kondisi itu terjadi.

"Kami punya tim yang mengkalkulasi. Kalau misalnya tingkat efektivitas dari vaksin 80 persen, artinya jumlah target yang divaksin itu terpenuhi di Kota Bogor, kemungkinan besar di akhir tahun akan ada 11.000 kasus positif akumulasi di Kota Bogor," bebernya.

Bekasi sudah berusaha seefektif mungkin

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menekankan, PPKM merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Sebagai yang melaksanakan, lanjut pria yang disapa Pepen itu, Pemkot Bekasi merasa sudah berusaha seefektif mungkin.

"PPKM itu adalah bagaimana pemda punya guide (petunjuk) kegiatan yang sudah digariskan pemerintah pusat, persoalan kalau bapak presiden sebut tidak efektif, kami sudah melakukan seefektif mungkin," ujar Pepen di Stadion Patriot, Senin, dilansir dari Tribun Jakarta.