Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, Wali Kota Bekasi: Sudah Kerahkan Segala Daya

Kompas.com - 03/02/2021, 13:10 WIB
Theresia Ruth Simanjuntak

Penulis

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif.

Rahmat menekankan, PPKM merupakan kebijakan dari pemerintah pusat (Pempus) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Sebagai yang melaksanakan, lanjut pria yang disapa Pepen itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi merasa sudah berusaha seefektif mungkin.

Baca juga: Ketika Pemprov dan Pemkot di Jabodetabek Berbeda Opini Soal PPKM Tak Efektif...

"PPKM itu adalah bagaimana pemda punya guide (petunjuk) kegiatan yang sudah digariskan pemerintah pusat. Persoalan kalau Bapak Presiden sebut tidak efektif, kami sudah melakukan seefektif mungkin," ujar Pepen di Stadion Patriot, Senin (1/2/2021), dilansir dari Tribun Jakarta.

Pepen menguraikan, Pemkot Bekasi sudah mengerahkan segala kemampuan untuk melaksanakan kebijakan PPKM.

Seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Polres Metro Bekasi Kota, Kodim 0507 Kota Bekasi dan sebagainya telah dilibatkan untuk menggerakkan kebijakan tersebut.

"Mengerahkan segala daya dan upaya, melakukan pengendalian sosialisasi terhadap 4M dan juga memonitor kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, pada akhirnya akan berdampak pada penyebaran pandemi," terangnya.

Selain itu, Pepen mengungkapkan bahwa selalu ada evaluasi terkait penerapan PPKM di Kota Bekasi setiap dua pekan.

Akan tetapi, angka kasus Covid-19 di daerahnya masih tinggi dan belum memperlihatkan penurunan signifikan.

"Ya itu tadi, kami tidak ingin menghasilkan sebuah peningkatan (kasus), program itu (PPKM) kan setiap dua minggu sekali dievaluasi, yang kita inginkan adalah hari ini kita bekerja minggu depan terjadi penurunan (sebaran kasus)," ucapnya.

Sementara itu, Kota Bekasi tengah menerapkan PPKM jilid kedua sejak 26 Januari sampai 8 Februari mendatang.

Hal itu sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal perpanjangan PPKM Jawa-Bali.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi menyebut PPKM yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali sejak 11 Januari lalu tidak efektif dalam menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia.

Hal itu Jokowi sampaikan melalui video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

“Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com