Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, Wali Kota Bekasi: Sudah Kerahkan Segala Daya

Kompas.com - 03/02/2021, 13:10 WIB
Theresia Ruth Simanjuntak

Penulis

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif.

Rahmat menekankan, PPKM merupakan kebijakan dari pemerintah pusat (Pempus) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Sebagai yang melaksanakan, lanjut pria yang disapa Pepen itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi merasa sudah berusaha seefektif mungkin.

Baca juga: Ketika Pemprov dan Pemkot di Jabodetabek Berbeda Opini Soal PPKM Tak Efektif...

"PPKM itu adalah bagaimana pemda punya guide (petunjuk) kegiatan yang sudah digariskan pemerintah pusat. Persoalan kalau Bapak Presiden sebut tidak efektif, kami sudah melakukan seefektif mungkin," ujar Pepen di Stadion Patriot, Senin (1/2/2021), dilansir dari Tribun Jakarta.

Pepen menguraikan, Pemkot Bekasi sudah mengerahkan segala kemampuan untuk melaksanakan kebijakan PPKM.

Seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Polres Metro Bekasi Kota, Kodim 0507 Kota Bekasi dan sebagainya telah dilibatkan untuk menggerakkan kebijakan tersebut.

"Mengerahkan segala daya dan upaya, melakukan pengendalian sosialisasi terhadap 4M dan juga memonitor kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, pada akhirnya akan berdampak pada penyebaran pandemi," terangnya.

Selain itu, Pepen mengungkapkan bahwa selalu ada evaluasi terkait penerapan PPKM di Kota Bekasi setiap dua pekan.

Akan tetapi, angka kasus Covid-19 di daerahnya masih tinggi dan belum memperlihatkan penurunan signifikan.

"Ya itu tadi, kami tidak ingin menghasilkan sebuah peningkatan (kasus), program itu (PPKM) kan setiap dua minggu sekali dievaluasi, yang kita inginkan adalah hari ini kita bekerja minggu depan terjadi penurunan (sebaran kasus)," ucapnya.

Sementara itu, Kota Bekasi tengah menerapkan PPKM jilid kedua sejak 26 Januari sampai 8 Februari mendatang.

Hal itu sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal perpanjangan PPKM Jawa-Bali.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi menyebut PPKM yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali sejak 11 Januari lalu tidak efektif dalam menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia.

Hal itu Jokowi sampaikan melalui video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

“Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com