Opsi Lockdown Jakarta di Akhir Pekan Saat Covid-19 Tembus 280.261 Kasus

Dia mengatakan, salah satu contoh di negara bagian di Australia, yaitu Queensland, langsung melakukan lockdown saat satu kasus Covid-19 ditemukan.

Namun, lockdown bukan bertujuan membatasi pergerakan orang, tetapi untuk memaksimalkan pelacakan dan tes untuk orang yang pernah kontak erat dengan kasus positif.

Dari satu kasus, Queensland mendapat 19.000 kasus kontak dan seluruh kasus kontak dilakukan karantina.

Baca juga: Lockdown di Akhir Pekan Dinilai Tak Berpengaruh Banyak Tekan Covid-19

Untuk itu, kata Dicky, Indonesia harus menerapkan lockdown atau PSBB secara total dalam waktu dua minggu.

Atau, jika ingin lebih maksimal, pemerintah bisa mengambil waktu lebih lama, yakni satu bulan ke depan di Jawa-Bali.

Dia menilai tidak akan efektif apabila satu daerah saja yang melakukan lockdown seperti Jakarta saja, tetapi daerah sekitar abai terhadap lockdown yang ada di Jakarta.

"Biar tidak seperti main yoyo, bolak-balik (PSBB), padahal kita tahu pandemi ini masih lama," kata Dicky.

Baca juga: UPDATE 3 Februari: Tambah 3.567 Kasus Covid-19 di Jakarta, 26.031 Pasien Masih Dirawat

Diminta pertimbangkan dampak ekonomi

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI Jakarta memikirkan dengan matang opsi lockdown tersebut.

Pasalnya, kata Pras, akan ada banyak sektor yang bersinggungan dengan kebijakan lockdown, termasuk dari sektor ekonomi.

"Jadi kalau lockdown harus dipikirkan matang-matang, sekarang kan semua tersentuh. Masalah ekonomi tersentuh juga kita sangat anjlok dalam pendapatan," ujar Pras, Rabu.

Dia menilai, kondisi penularan Covid-19 di Jakarta memang sangat serius. Namun, sebaiknya masyarakat juga ikut ambil bagian dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Baca juga: Epidemiolog: Wuhan Lockdown Pas 50 Kasus, Indonesia Ratusan Ribu Baru Mau Lockdown

Sehingga, opsi lockdown bisa diganti dengan cara menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dalam aktivitas sehari-hari.

"Situasi ini emang enggak main-main, (caranya) sama-sama mendukung program dengan SOP (standar operasional prosedur) yang ada. SOP Covid-19 itu," kata Pras.

Politikus PDI-P ini menilai, keberhasilan penanganan Covid-19 kuncinya bukan pada lockdown atau PSBB, melainkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat menjalankan protokol yang ada.

Apabila tidak ada keseragaman pemerintah dan masyarakat, kata Pras, maka pengendalian Covid-19 akan semakin sulit.

"Kalau semua pada cuek bebek ya susah juga," ucap Pras.