PPKM Tak Efektif, Ketua DPRD DKI: Gara-gara Warga Luar Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berpendapat, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang kurang efektif di Jakarta disebabkan warga dari luar Ibu Kota.

Menurut Prasetyo, tingginya kasus Covid-19 di DKI bukan sepenuhnya kesalahan masyarakat Jakarta.

Dia secara khusus menyoroti warga luar Jakarta yang banyak beraktivitas di Ibu Kota sehari-hari sebagai permasalahannya.

Baca juga: Opsi Lockdown Jakarta di Akhir Pekan Saat Covid-19 Tembus 280.261 Kasus

"Di DKI Jakarta ini kan permasalahannya bukan orang DKI, tapi penunjang DKI yang masuk ke Jakarta. Itu yang harus dibereskan juga, di samping-samping (sekitar) DKI Jakarta," ujar Prasetyo di Kantor DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/2/2021), dilansir dari Warta Kota.

"Kalau sudah bisa (dibereskan) seperti itu, kita bisa meminimalisir kenaikan daripada Covid-19 ini," tambahnya.

Tak hanya itu, Prasetyo beranggapan bahwa banyak warga luar Jakarta yang menjalani perawatan pemulihan Covid-19 di sejumlah rumah sakit di Ibu Kota sehingga RS pun penuh.

Hal itu, lanjutnya, semestinya tidak perlu terjadi apabila warga luar Jakarta patuh terhadap protokol kesehatan.

“Jakarta sekarang rumah sakitnya pun sudah dipenuhi oleh penunjang Jakarta. Itu kan juga masalah. Jadi kalau pendataan Jakarta yang murni orang Jakarta, saya rasa nggak seperti kondisi sekarang (penuh),” ucap Prasetyo.

Atas dasar tersebut, Prasetyo pun meminta kepada pemerintah daerah bersama Polri-TNI untuk menggalakkan operasi di lapangan, terutama di daerah rumah-rumah penduduk.

Dengan demikian, lanjutnya, warga yang terpapar Covid-19 dan menjalani isolasi mandiri, bisa diimbau dan dipantau untuk tetap berada di rumah sampai kondisinya pulih.

“Pak Gubernur tolong itu yang namanya gugus tugasnya TNI-Polri dengan Pemda agar digiatkan dan diperketat lagi. Jadi daerah mana yang terpapar, diklaster kalau perlu orang itu nggak boleh keluar dari area itu sekarang kan menjamah ke mana-mana,” ujar Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengaminkan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa penerapan PPKM tidak efektif untuk menekan angka kasus Covid-19 di Indonesia.

"Perlu juga kami sampaikan perkembangan Covid-19 di DKI Jakarta, sebagaimana disampaikan Pak Presiden Jokowi, dalam PPKM kedua memang hasilnya belum memuaskan,” kata Ariza di Kantor PMI DKI Jakarta, Selasa (2/2/2021).

Kasus Covid-19 di Jakarta selama PPKM Jilid 2

Sementara itu, kasus harian Covid-19 di DKI masih tinggi. Bahkan, pertambahan kasus baru semakin menjadi sepanjang penerapan PPKM jilid kedua dari 25 Januari lalu sampai 8 Januari mendatang.

Menurut data di laman corona.jakarta.go.id sampai Rabu (3/2/2021), akumulai kasus harian Covid-19 selama 10 hari terakhir adalah 30.473 kasus atau rata-rata 3.047 kasus per hari.

Rata-rata tersebut hanya turun sedikit dari rataan kasus harian Covid-19 pada PPKM jilid pertama selama 14 hari pada 11-24 Januari lalu, yakni 3121 kasus.

25 Januari : 2.451 kasus
26 Januari : 2.314 kasus
27 Januari : 1.836 kasus
28 Januari : 2.889 kasus
29 Januari : 3.448 kasus
30 Januari : 3.491 kasus
31 Januari : 3.474 kasus
1 Februari : 3.614 kasus
2 Februari : 3.362 kasus
3 Februari : 3.567 kasus

(Reporter: Fitriyandi Al Fajri / Editor: Agus Himawan)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul PPKM Tidak Memuaskan, Prasertyo: Bila Warga Luar DKI Patuh Prokes Covid-19 Tak Melonjak