Protes Sri Mulyani soal Pemotongan Insentif, IDI Jakarta: Insentif Nakes Jauh di Bawah Gaji Pegawai Kemenkeu

Kompas.com - 04/02/2021, 12:43 WIB
Sejumlah tenaga kesehatan meneriakan yel-yel sebelum melakukan pergantian jadwal perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat (RSD) COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pusat mengumumkan per Selasa (26/1) pukul 15.55 WIB, terdapat penambahan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 13.094 orang sehingga total telah mencapai 1.012.350 kasus di Indonesia.  ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATSejumlah tenaga kesehatan meneriakan yel-yel sebelum melakukan pergantian jadwal perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat (RSD) COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pusat mengumumkan per Selasa (26/1) pukul 15.55 WIB, terdapat penambahan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 13.094 orang sehingga total telah mencapai 1.012.350 kasus di Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DKI Jakarta Slamet Budiarto memprotes kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memotong insentif tenaga kesehatan.

Slamet menilai kebijakan itu tidak tepat karena para tenaga kesehatan saat ini tengah berjuang untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang kasusnya masih terus meningkat.

Bahkan, banyak tenaga kesehatan ikut tertular Covid-19 hingga meninggal dunia.

"Itu (pemotongan insentif) sebaiknya direvisi. Penghargaan jangan dikurangi karena taruhannya nyawa," kata Slamet kepada Kompas.com, Kamis (4/2/2021).

Slamet mempertanyakan alasan pemotongan insentif itu.

Baca juga: Sri Mulyani Potong Insentif Tenaga Kesehatan, Simak Rinciannya

Jika alasannya karena negara tak lagi memiliki anggaran, maka ia mempertanyakan alasan pendapatan pegawai Kementerian Keuangan juga tak ikut dipangkas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, insentif untuk tenaga kesehatan sebelum pemotongan juga masih jauh lebih kecil dibandingkan gaji pegawai Kemenkeu.

"Yang pasti insentif yang diterima tenaga kesehatan masih jauh di bawah take home pay-nya (gaji bersih) pegawai Kementerian Keuangan eselon III, masak diturunkan," kata dia.

Slamet menegaskan, insentif ini bukan masalah uang, tetapi juga terkait penghargaan yang diberikan negara kepada para tenaga kesehatan yang tengah berjuang di tengah pandemi.

Terlebih lagi, saat ini kasus Covid-19 terus bertambah. Beban tenaga kesehatan pun menurutnya semakin berat.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pengendara Moge Tabrak Pemotor hingga Tewas di Bintaro, Polisi Periksa 3 Saksi

Kasus Pengendara Moge Tabrak Pemotor hingga Tewas di Bintaro, Polisi Periksa 3 Saksi

Megapolitan
Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Buat SKCK di Kota Tangerang

Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Buat SKCK di Kota Tangerang

Megapolitan
Detik-detik Motor Kurir dan Paket Senilai Rp 2,7 Juta Raib Digasak Maling di Pancoran

Detik-detik Motor Kurir dan Paket Senilai Rp 2,7 Juta Raib Digasak Maling di Pancoran

Megapolitan
Penumpang MRT Jakarta Turun Selama PPKM Darurat dan Level 4, Hanya 5 Persen dari Kapasitas

Penumpang MRT Jakarta Turun Selama PPKM Darurat dan Level 4, Hanya 5 Persen dari Kapasitas

Megapolitan
1.437 Tahanan Lapas-Rutan Salemba Tak Bisa Divaksinasi karena Masalah NIK, Apa Solusinya?

1.437 Tahanan Lapas-Rutan Salemba Tak Bisa Divaksinasi karena Masalah NIK, Apa Solusinya?

Megapolitan
Pemprov DKI Tunggu Keputusan Perpanjangan PPKM

Pemprov DKI Tunggu Keputusan Perpanjangan PPKM

Megapolitan
Dapat Vaksin Covid-19 di Rutan, John Kei Ajak Warga Binaan Ikut Vaksinasi

Dapat Vaksin Covid-19 di Rutan, John Kei Ajak Warga Binaan Ikut Vaksinasi

Megapolitan
4 Agustus 2021, Pemkot Bekasi Akan Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

4 Agustus 2021, Pemkot Bekasi Akan Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Megapolitan
PGC Dibuka Lagi, Pengunjung Harus Tunjukkan Bukti Vaksinasi Covid-19

PGC Dibuka Lagi, Pengunjung Harus Tunjukkan Bukti Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat Capai 55,9 Persen

Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat Capai 55,9 Persen

Megapolitan
Motor dan Paket Dicuri, Kurir Asep Berjuang Cari Petunjuk

Motor dan Paket Dicuri, Kurir Asep Berjuang Cari Petunjuk

Megapolitan
Kondisi Mahasiswa yang Dikeroyok Satpam di Sentra Vaksinasi GBK, Lemas dan Trauma

Kondisi Mahasiswa yang Dikeroyok Satpam di Sentra Vaksinasi GBK, Lemas dan Trauma

Megapolitan
Anies Nonton Greysia/Apriyani Raih Emas Olimpiade, Begini Reaksinya

Anies Nonton Greysia/Apriyani Raih Emas Olimpiade, Begini Reaksinya

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok Satpam di Sentra Vaksinasi GBK, Polisi Periksa Korban

Mahasiswa Dikeroyok Satpam di Sentra Vaksinasi GBK, Polisi Periksa Korban

Megapolitan
Donor ASI Bermunculan Saat Banyak Ibu Meninggal karena Covid-19, Ini Pro dan Kontranya

Donor ASI Bermunculan Saat Banyak Ibu Meninggal karena Covid-19, Ini Pro dan Kontranya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X