Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Lockdown Akhir Pekan, Pengusaha Mal: Jangan Sampai Pengorbanan Besar Sia-sia

Kompas.com - 04/02/2021, 20:05 WIB
Rosiana Haryanti,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menilai rencana penerapan lockdown akhir pekan harus disikapi secara hati-hati dan dikaji secara mendalam.

Sebab, menurut dia, lockdown membutuhkan pengorbanan. Dia berpendapat, lockdown tidak akan efektif apabila dilakukan secara parsial atau pada waktu-waktu tertentu.

Alphonzus menilai, kebijakan ini harusnya dilakukan secara terus-menerus hingga ada penurunan jumlah kasus positif atau mencapai titik minimal.

"Jangan sampai pengorbanan besar menjadi sia-sia akibat lockdown tidak efektif," kata Alphonzus kepada Kompas.com, Kamis (4/2/2021).

Baca juga: Pengusaha Ritel Berharap Tidak Ada Pemda Terapkan Lockdown

Pengelola pusat belanja, sebut Alphonzus, berkomitmen untuk mendukung setiap keputusan pemerintah.

Namun ia menekankan, kebijakan tersebut haruslah efektif dalam menangani dan mengatasi penyebaran Covid-19.

Menurut Alphonzus, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebenarnya sudah cocok. Namun ia mengkritisi penegakan aturan selama PSBB berlangsung.

Dia menilai, pemerintah belum bisa menegakkan aturan secara konsisten. Karenanya, Alphonzus berharap, pemerintah bisa memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menerapkan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan konsisten.

"Jadi permasalahan sebenarnya adalah perihal penegakan, bukan tentang pemberlakukan tambahan-tambahan pembatasan," ucap Alphonzus.

Baca juga: PHRI Jakarta: Kalau PSBB Diperpanjang Terus, Industri Perhotelan Bisa Mati

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji opsi lockdown akhir pekan guna menangani peningkatan kasus Covid-19.

Riza mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pelaksanaan PSBB dan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif menekan [enyebaran Covid-19.

"Ya, yang disamaikan Pak Jokowi betul, memang belum efektif," ujar Riza.

Dia menjelaskan, usulan lockdown berasal dari anggota DPR RI yang mengacu pada kebijakan yang diterpakan di Turki.

Riza menjelaskan, pada prinsipnya, Pemprov DKI Jakarta meyakini program yang diusulkan oleh DPR RI dan pemerintah pusat bertujuan baik dalam penanganan Covid-19.

Dia juga membenarkan fakta di akhir pekan banyak warga Jakarta yang beraktivitas keluar rumah mengisi waktu senggang mereka.

Baca juga: Terdampak Pandemi, Pengusaha Perhotelan Minta Pemerintah Ringankan Beban Produksi dan Pajak

"Tidak hanya ke pasar, ke mal, tetapi juga ke tempat-tempat rekreasi, termasuk berkunjung ke sanak saudara, termasuk juga ke luar kota," ujar Riza.

Namun demikian, lanjut Riza, untuk saat ini masih diterapkan PPKM dan PSBB secara serentak di Jawa-Bali.

Keputusan untuk melakukan lockdown, kata Riza, benar-benar masih dikaji sementara waktu.

"Tentu kami akan mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota," kata Riza

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com