Perhimpunan Hotel dan Restoran Sulit Terima Opsi Lockdown Akhir Pekan

Kompas.com - 05/02/2021, 05:40 WIB
Ilustrasi hotel SHUTTERSTOCKIlustrasi hotel

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta Sutrisno menyatakan, pihaknya sulit untuk menerima opsi lockdown akhir pekan yang diwacanakan oleh pemerintah.

"Kita sulit menerima itu, ya," kata Sutrisno ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (4/2/2021).

Namun, jika memang opsi tersebut dipilih, maka sebaiknya lockdown akhir pekan tidak dilakukan secara menyeluruh.

"Kalaupun harus dilakukan, harus selektif dengan tidak berlaku di setiap tempat, di tempat-tempat berisiko tinggi saja yang dikenakan," sambungnya.

Menurut Sutrisno, lebih baik kebijakan lockdown akhir pekan diterapkan di tempat-tempat tertentu yang paling mengundang kerumunan.

Baca juga: PHRI Jakarta: Kalau PSBB Diperpanjang Terus, Industri Perhotelan Bisa Mati

Pasalnya, industri restoran maupun hotel hingga kini belum dapat kembali bangkit seutuhnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Turun semua (pendapatan restoran dan hotel). Tadinya turun 20 persen, sekarang turun lagi," kata Sutrisno.

Jika lockdown akhir pekan diterapkan, maka akan semakin sulit bagi hotel maupun restoran untuk menerima pendapatan.

"Kalau ada ini (lockdown akhir pekan), bisa semakin parah," katanya.

Menurut Sutrisno, masih banyak masyarakat yang menggantungkan penghidupannya kepada industri hotel dan restoran.

Sehingga, penting bagi pemerintah untuk secara selektif menerapkan kebijakan tersebut.

"Bantulah (industri) restoran yang sudah mau pingsan ini untuk bisa siuman, jangan malah diperparah," tutupnya.

Baca juga: Terdampak Pandemi, Pengusaha Perhotelan Minta Pemerintah Ringankan Beban Produksi dan Pajak

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumya mengungkapkan, pihaknya mengkaji opsi lockdown pada akhir pekan demi menekan angka kasus Covid-19.

"Nanti tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa, nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI (untuk lockdown) dimungkinkan," kata Ariza dalam keterangan suara, Selasa (2/2/2021).

Menurut Ariza, ide lockdown itu berasal dari anggota DPR yang berkaca pada kebijakan di Turki tentang lockdown pada akhir pekan.

Usulan tersebut akan dikaji. Terlebih, lanjut Ariza, banyak warga Jakarta yang beraktivitas di luar rumah pada akhir pekan.

Baca juga: Siap-siap, Sistem Ganjil Genap Mobil dan Motor Diterapkan di Kota Bogor

Meski demikian, Ariza menegaskan, Pemprov DKI tetap mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah pusat terkait penanganan Covid-19 selanjutnya.

"Tentu kami akan mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota," ucap Ariza.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Megapolitan
Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Megapolitan
Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Megapolitan
Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Megapolitan
Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Megapolitan
Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Megapolitan
Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Megapolitan
Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Megapolitan
Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Megapolitan
Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Megapolitan
19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Persiapan Hadapi Lonjakan Kasus, RSUD Cengkareng: Kamar dan Alat Siap

Persiapan Hadapi Lonjakan Kasus, RSUD Cengkareng: Kamar dan Alat Siap

Megapolitan
UMK Bekasi Naik Rp 33.000, Wali Kota Pepen: Kita Patut Bersyukur

UMK Bekasi Naik Rp 33.000, Wali Kota Pepen: Kita Patut Bersyukur

Megapolitan
Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Anggota DPRD: Direksi Harus Dicopot!

Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Anggota DPRD: Direksi Harus Dicopot!

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.