Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pro Kontra Opsi Jakarta Lockdown di Akhir Pekan, Sikap Anggota DPRD DKI Bertentangan dengan Jeritan Pelaku Usaha

Kompas.com - 05/02/2021, 08:53 WIB
Theresia Ruth Simanjuntak

Penulis

Di sisi lain, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI untuk memikirkan secara matang wacana lockdown akhir pekan.

Pasalnya, kata Pras, akan ada banyak sektor yang bersinggungan dengan kebijakan lockdown tersebut, termasuk sektor ekonomi.

"Jadi kalau lockdown harus dipikirkan matang-matang, sekarang kan semua tersentuh. Masalah ekonomi tersentuh juga kita sangat anjlok dalam pendapatan," kata Pras dalam keterangan suara, Rabu (3/2/2021).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu memang menyadari situasi pandemi Covid-19 tidak main-main. Karena itu, ia meminta adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat.

"Situasi ini emang nggak main-main, (caranya) sama-sama mendukung program dengan SOP (standar operasional prosedur) yang ada. SOP Covid-19 itu. Kalau semuanya pada cuek bebek ya susah juga," tutur Pras.

Jeritan pelaku usaha

Di sisi lain, para pelaku usaha ramai-ramai menyatakan penolakan terhadap usulan lockdown akhir pekan.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, banyak sektor usaha yang peningkatan pendapatannya terjadi di akhir pekan.

"Apabila akhir pekan akan dilakukan pembatasan total maka kami dari dunia usaha merasa keberatan," kata Diana, Kamis.

"Khususnya beberapa sektor yang memang mengandalkan akhir pekan terjadi peningkatan omset penjualan," sambungnya.

Menurut Diana, ketidakefektifan PSBB dan PPKM disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dan aturan yang tidak seragam di beberapa daerah.

Selain itu, dia menegaskan bahwa dunia usaha sudah ketat menjaga pelaksanaan protokol kesehatan untuk dapat mencegah penularan Covid-19.

"Dan sudah terbukti untuk saat ini kluster penyebaran dari perkantoran sangat kecil, namun di masyarakat muncul klaster baru. Bahkan data Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan 40 persen terpapar melalui klaster keluarga," lanjut Diana.

Baca juga: Pengusaha Ritel Berharap Tidak Ada Pemda Terapkan Lockdown

Keberatan yang sama dinyatakan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta Sutrisno.

"Kita sulit menerima itu, ya," ucap Sutrisno ketika dihubungi Kompas.com, Kamis.

Sutrisno mengaku pasrah apabila opsi tersebut nantinya diberlakukan. Akan tetapi, ia meminta pemerintah untuk selektif dengan menerapkan lockdown di tempat-tempat tertentu yang paling mengundang kerumunan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com