Jika Pilkada 2024, Anies Akan Kehilangan Momentum atau Dirindukan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai ada dua skenario yang mungkin terjadi pada Anies Baswedan jika Pilkada DKI digelar berbarengan dengan pilpres 2024.

Menurut dia, Anies yang masa jabatannya habis pada 2022 bisa jadi kehilangan momentum.

"Ada kemungkinan gelembung popularitasnya meletus. Karena hilang dari peredaran, tidak lagi jadi perbincangan publik, tidak lagi jadi sorotan media karena panggungnya sudah diambil," kata Pangi kepada Kompas.com, Sabtu (6/2/2021).

Akibatnya, Anies pun akan kesulitan untuk maju di Pilkada DKI 2024 atau pun pilpres 2024.

Baca juga: Wagub DKI: Enggak Ada Masalah antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan

Namun, ia menilai, bisa saja Anies justru dirindukan oleh masyarakat setelah dua tahun vakum. Kerinduan ini bisa muncul jika Anies menorehkan kinerja dan capaian maksimal selama memimpin ibu kota.

"Mungkin saja nanti akan muncul kerinduan orang terhadap Anies," ucap Pangi.

Ia juga menilai, Anies justru bisa fokus mempersiapkan diri menuju pilpres jika sudah tak lagi menjabat Gubernur DKI pada 2022.

Baca juga: Masuk Jajaran Pahlawan Transportasi Dunia Bareng Elon Musk, Apa Prestasi Anies Baswedan?

Waktu dua tahun bisa digunakan Anies untuk mencari dukungan parpol, mengampanyekan diri, dan melakukan kegiatan lain yang bisa meningkatkan elektabilitasnya.

"Jadi tak ada jaminan juga Anies akan redup walau pun jabatannya habis 2022," kata pengamat politik dari UIN Jakarta ini.

Waktu pelaksanaan pilkada DKI Jakarta selanjutnya tergantung dari pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tengah dibahas di DPR.

Jika UU Pemilu tak direvisi, maka pilkada serentak di ratusan daerah termasuk di DKI Jakarta akan digelar berbarengan dengan Pilpres 2024.

Namun jika direvisi, ada keinginan untuk mengubah waktu penyelenggaraan pilkada serentak ke 2022 dan 2023, sesuai dengan habisnya masa jabatan kepala daerah.

Fraksi PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, dan PAN mendukung pilkada tetap 2024.

Belakangan Nasdem juga berbalik badan dan bergabung dengan barisan parpol pro pemerintah agar UU Pemilu tak direvisi.

Kini tersisa PKS dan Partai Demokrat yang menginginkan pilkada serentak digelar di 2022 dan 2023.