Epidemiolog: PPKM Mikro Perlonggar Pembatasan, Orientasinya Bisnis, Harusnya Tak Diikuti Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro yang ditetapkan oleh pemerintah pusat justru memperlonggar pembatasan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Kebijakan ini justru menambah longgar pembatasan. Pemerintah pusat masih berkompromi, orientasinya bisnis dan ekonomi," kata Tri saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/2/2021).

PPKM mikro mulai diterapkan Selasa ini hingga 22 Februari mendatang.

Tri menilai, pelonggaran yang berorientasi bisnis ini bisa dilihat dari jam operasional mal dan restoran yang boleh buka sampai pukul 21.00 WIB, dari sebelumnya pukul 19.00 WIB.

Lalu, kapasitas pengunjung di restoran juga dikembalikan ke 50 persen dari yang sebelumnya 25 persen.

Baca juga: Anies: PSBB Jakarta Diperpanjang 2 Pekan

Begitu juga kegiatan perkantoran yang tadinya 25 persen work from office kini jadi 50 persen.

"Sangat kelihatan sekali ini arahnya lebih ke ekonomi," kata Tri.

Tri menambahkan, strategi pengendalian Covid-19 berdasarkan zonasi RT di PPKM mikro ini juga belum tentu bisa efektif.

Sebab, testing dan tracing saat ini belum maksimal sehingga bisa jadi banyak kasus tak terdeteksi.

Tri pun menyesalkan PPKM mikro yang ditetapkan pemerintah pusat ini harus diikuti oleh seluruh provinsi di Jawa dan Bali.

Baca juga: PPKM Mikro di Jabodetabek : Kapasitas Tempat Ibadah 50 Persen, Kegiatan Sosial Budaya Dilarang