Kompas.com - 09/02/2021, 18:48 WIB
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah saat meninjau lokasi Rumah Isolasi Terkonsentrasi di Puskesmas Sudimara Pinang, Kota Tangerang, Banten, Senin (1/2/2021). (istimewa/Dokumentasi Humas Pemerintah Kota Tangerang) KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFALWali Kota Tangerang Arief R Wismansyah saat meninjau lokasi Rumah Isolasi Terkonsentrasi di Puskesmas Sudimara Pinang, Kota Tangerang, Banten, Senin (1/2/2021). (istimewa/Dokumentasi Humas Pemerintah Kota Tangerang)

TANGERANG, KOMPAS.com - Beberapa Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kota Tangerang masih belum mengetahui adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Padahal, dalam aturan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri itu mencantumkan, pemerintah setempat harus memperketat protokol kesehatan di wilayah RT dan rukun wilayah (RW).

Seperti yang dialami oleh Ketua RT03/RW01 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Tubagus Muhammad Adriatma.

Ia mengatakan, dirinya belum mendapatkan informasi terkait PPKM mikro hingga saat ini.

Baca juga: Pemkot Tangerang Miliki PSBL RW, Kebijakan yang Mirip PPKM Mikro

"Saya belum denger ya kalau ada PPKM mikro yang diatur sampai ke wilayah RT," ujar Adriatma kepada awak media, Selasa (9/2/2021) sore.

Bahkan, ia juga mengaku tidak mengetahui adanya PPKM jilid I dan jilid II yang selama ini telah berlangsung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aturan terakhir yang ia ketahui, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) yang terlaksana tahun 2020 silam.

"Saya kira sudah enggak ada lagi aturan-aturan kayak begitu. Saya tahu terakhir ya PSBL yang tahun kemarin itu karena ada sosialisasi," tutur Adriatma.

Baca juga: Gubernur DKI Anies dan Wagub Ariza Klaim Sudah Lama Terapkan PPKM Mikro di Jakarta

Adriatma turut mengaku, dirinya mengetahui penanganan virus SARS-CoV-2 yang ada selama ini hanya dari pemberitaan di media massa atau daring saja.

Secara terpisah, Ketua RT02/RW02 Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Turidi mengungkapkan hal yang serupa dengan Adriatma.

Turidi mengaku, ia belum menerima Peraturan Wali Kota ataupun Surat Edaran terkait adanya PPKM mikro.

"Belum ada arahan lebih lanjut dari orang-orang," ungkap Turidi, Selasa sore.

Padahal, Pemerintah Kota Tangerang menerapkan PPKM mikro itu mulai hari ini hingga 22 Februari 2021 mendatang.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Megapolitan
Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Megapolitan
Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Megapolitan
Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Megapolitan
Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Megapolitan
73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Megapolitan
Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Megapolitan
Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Megapolitan
Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Megapolitan
Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Megapolitan
Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Megapolitan
Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Megapolitan
Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.