Perkantoran dan Pusat Perbelanjaan di Jakarta Wajib Sediakan Fasilitas Parkir Sepeda Saat PPKM Mikro

Kompas.com - 09/02/2021, 20:20 WIB
Area parkir sepeda di Gedung Kompas Gramedia di Palmerah, Jakarta. Dok. Kompas GramediaArea parkir sepeda di Gedung Kompas Gramedia di Palmerah, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas perhubungan DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2021 tentang petunjuk Teknis Pembatasan Kapasitas Angkut dan Waktu Operasional Sarana Transportasi dalam Rangka Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro.

Dalam SK tersebut, Syafrin mewajibkan, setiap perkantoran dan pusat perbelanjaan menyediakan fasilitas parkir khusus untuk sepeda. Adapun kapasitas minimal yang diberikan sebesar 10 persen dari total kapasitas parkir yang tersedia.

Parkir khusus sepeda tersebut wajib berada di dekat pintu masuk utama gedung dan diberi tanda khusus. Syafrin juga mewajibkan pengelola memberikan penunjuk arah lokasi parkir.

Selain itu, pengelola perkantoran dan pusat perbelanjaan wajib menyediakan fasilitas shower bagi pesepeda.

Baca juga: Kemenhub Minta Pengelola Mal Sediakan Area Parkir Sepeda di Halaman atau Basemen 1

Aturan mengenai penyediaan fasilitas parkir tidak hanya diberlakukan bagi pusa perbelanjaan dan perkantoran, Syafrin juga mewajibkan halte bus transjakarta, terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan atau dermaga, dan bandara agar menyediakan fasilitas parkir bagi pesepeda.

"Yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang pada masing-masing prasarana dan diberi tanda khusus parkir sepeda serta dilengkapi dengan petunjuk arah lokasi," demikian bunyi SK yang ditandatangani Syafrin pada Selasa (9/2/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) untuk Jakarta. Dalam Kepgub yang ditandatangani hari Senin kemarin tersebut, PPKM berbasis mikro diberlakukan pada 9 -22 Februari 2021.

Dalam diktum kedua dijelaskan, PPKM berbasis mikro berlaku dan beriringan dengan beberapa perubahan penting terhadap ketentuan pengendalian penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta.

Aturan-aturan pengendalian masih merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 dan Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kowantara Minta Polisi Usut Pungli yang Dialami Pengusaha Warteg di Ciputat

Kowantara Minta Polisi Usut Pungli yang Dialami Pengusaha Warteg di Ciputat

Megapolitan
Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang yang Naik 2 Kali Lipat Dinilai Tak Wajar

Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang yang Naik 2 Kali Lipat Dinilai Tak Wajar

Megapolitan
24 Penimbun dan Penjual Obat Terkait Covid-19 di Atas HET Ditangkap

24 Penimbun dan Penjual Obat Terkait Covid-19 di Atas HET Ditangkap

Megapolitan
Protes Karyawan Garuda Indonesia: Harga Tes Swab PCR Penumpang Lebih Mahal dari Tiket Pesawat

Protes Karyawan Garuda Indonesia: Harga Tes Swab PCR Penumpang Lebih Mahal dari Tiket Pesawat

Megapolitan
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Tambah 241 di Kota Tangerang

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Tambah 241 di Kota Tangerang

Megapolitan
PAUD di Cipayung Disegel karena Gelar Belajar Tatap Muka Saat PPKM Level 4

PAUD di Cipayung Disegel karena Gelar Belajar Tatap Muka Saat PPKM Level 4

Megapolitan
Jakarta-London Siap Berkolaborasi Perkuat Ketahanan Iklim

Jakarta-London Siap Berkolaborasi Perkuat Ketahanan Iklim

Megapolitan
3 Fakta Seputar Kasus Warga Bekasi Sempat Tak Bisa Divaksinasi karena NIK Dipakai Orang Lain

3 Fakta Seputar Kasus Warga Bekasi Sempat Tak Bisa Divaksinasi karena NIK Dipakai Orang Lain

Megapolitan
Pengadilan Tinggi Kuatkan Vonis 8 Bulan Penjara terhadap Rizieq Shihab di Kasus Petamburan

Pengadilan Tinggi Kuatkan Vonis 8 Bulan Penjara terhadap Rizieq Shihab di Kasus Petamburan

Megapolitan
4 Penyebab Dugaan Korupsi Damkar Depok Belum Terungkap Versi Kejaksaan

4 Penyebab Dugaan Korupsi Damkar Depok Belum Terungkap Versi Kejaksaan

Megapolitan
Vonis terhadap Rizieq pada Kasus Megamendung Dikuatkan di Tingkat Banding

Vonis terhadap Rizieq pada Kasus Megamendung Dikuatkan di Tingkat Banding

Megapolitan
UPDATE: Depok Catat Rekor Kasus Baru Covid-19 Terbanyak Kedua Selama Pandemi

UPDATE: Depok Catat Rekor Kasus Baru Covid-19 Terbanyak Kedua Selama Pandemi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Mayoritas Jabodetabek Berawan

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Mayoritas Jabodetabek Berawan

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksinasi Keliling Jakarta, Kamis 5 Agustus 2021

Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksinasi Keliling Jakarta, Kamis 5 Agustus 2021

Megapolitan
Kejar Target, Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMP di Kota Bekasi Digelar hingga Malam

Kejar Target, Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMP di Kota Bekasi Digelar hingga Malam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X