Perkantoran dan Pusat Perbelanjaan di Jakarta Wajib Sediakan Fasilitas Parkir Sepeda Saat PPKM Mikro

Kompas.com - 09/02/2021, 20:20 WIB
Area parkir sepeda di Gedung Kompas Gramedia di Palmerah, Jakarta. Dok. Kompas GramediaArea parkir sepeda di Gedung Kompas Gramedia di Palmerah, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas perhubungan DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2021 tentang petunjuk Teknis Pembatasan Kapasitas Angkut dan Waktu Operasional Sarana Transportasi dalam Rangka Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro.

Dalam SK tersebut, Syafrin mewajibkan, setiap perkantoran dan pusat perbelanjaan menyediakan fasilitas parkir khusus untuk sepeda. Adapun kapasitas minimal yang diberikan sebesar 10 persen dari total kapasitas parkir yang tersedia.

Parkir khusus sepeda tersebut wajib berada di dekat pintu masuk utama gedung dan diberi tanda khusus. Syafrin juga mewajibkan pengelola memberikan penunjuk arah lokasi parkir.

Selain itu, pengelola perkantoran dan pusat perbelanjaan wajib menyediakan fasilitas shower bagi pesepeda.

Baca juga: Kemenhub Minta Pengelola Mal Sediakan Area Parkir Sepeda di Halaman atau Basemen 1

Aturan mengenai penyediaan fasilitas parkir tidak hanya diberlakukan bagi pusa perbelanjaan dan perkantoran, Syafrin juga mewajibkan halte bus transjakarta, terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan atau dermaga, dan bandara agar menyediakan fasilitas parkir bagi pesepeda.

"Yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang pada masing-masing prasarana dan diberi tanda khusus parkir sepeda serta dilengkapi dengan petunjuk arah lokasi," demikian bunyi SK yang ditandatangani Syafrin pada Selasa (9/2/2021).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) untuk Jakarta. Dalam Kepgub yang ditandatangani hari Senin kemarin tersebut, PPKM berbasis mikro diberlakukan pada 9 -22 Februari 2021.

Dalam diktum kedua dijelaskan, PPKM berbasis mikro berlaku dan beriringan dengan beberapa perubahan penting terhadap ketentuan pengendalian penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta.

Aturan-aturan pengendalian masih merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 dan Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemohon SIKM Butuh Surat Rekomendasinya, Perangkat RT/RW di Kota Tangerang Diminta Jujur

Pemohon SIKM Butuh Surat Rekomendasinya, Perangkat RT/RW di Kota Tangerang Diminta Jujur

Megapolitan
Kronologi Kelompok Debt Collector Adang Babinsa, Pemimpinnya Ajak 8 Teman untuk Cari Mobil Incaran

Kronologi Kelompok Debt Collector Adang Babinsa, Pemimpinnya Ajak 8 Teman untuk Cari Mobil Incaran

Megapolitan
Update 9 Mei: Bertambah 809, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini Mencapai 415.647

Update 9 Mei: Bertambah 809, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini Mencapai 415.647

Megapolitan
Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa, 9 di Antaranya Ada di Video Viral

Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa, 9 di Antaranya Ada di Video Viral

Megapolitan
SPSI Sebut Masih Ada Perusahaan di Kota Tangerang yang Belum Lunasi THR Tahun Lalu

SPSI Sebut Masih Ada Perusahaan di Kota Tangerang yang Belum Lunasi THR Tahun Lalu

Megapolitan
Pemprov DKI Terima 2.189 Permohonan SIKM, Lebih dari Setengahnya Ditolak

Pemprov DKI Terima 2.189 Permohonan SIKM, Lebih dari Setengahnya Ditolak

Megapolitan
Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa TNI di Jakarta Utara

Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa TNI di Jakarta Utara

Megapolitan
Kadisdik: PPDB DKI 2021 Jalur Prestasi Tidak Menggunakan Batas Usia

Kadisdik: PPDB DKI 2021 Jalur Prestasi Tidak Menggunakan Batas Usia

Megapolitan
Lebih dari Seribu Permohonan SIKM di Jakarta Ditolak Karena Alasan Ini

Lebih dari Seribu Permohonan SIKM di Jakarta Ditolak Karena Alasan Ini

Megapolitan
Hari Keempat Larangan Mudik, 100 Kendaraan Diputar Balik di Posko Penyekatan Kota Tangerang

Hari Keempat Larangan Mudik, 100 Kendaraan Diputar Balik di Posko Penyekatan Kota Tangerang

Megapolitan
Polisi Bubarkan Antrean Pengunjung Mal BTM Bogor yang Mengular hingga Jalan

Polisi Bubarkan Antrean Pengunjung Mal BTM Bogor yang Mengular hingga Jalan

Megapolitan
Cara Baru Penentuan Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021, Ini Penjelasannya

Cara Baru Penentuan Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021, Ini Penjelasannya

Megapolitan
Kodam Jaya Pastikan Kawal Proses Hukum Kasus Pengadangan Babinsa oleh Debt Collector

Kodam Jaya Pastikan Kawal Proses Hukum Kasus Pengadangan Babinsa oleh Debt Collector

Megapolitan
Jelang Lebaran, Ini Siasat Pemkot Jakpus Hadapi Lonjakan Pengunjung di Pasar Tanah Abang

Jelang Lebaran, Ini Siasat Pemkot Jakpus Hadapi Lonjakan Pengunjung di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Mudik Lebaran Dilarang, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Drastis hingga 90 Persen

Mudik Lebaran Dilarang, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Drastis hingga 90 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X