Kompas.com - 09/02/2021, 22:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Untayana mempertanyakan hilangnya program normalisasi sungai dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta.

Dia juga menyayangkan hilangnya program normalisasi sungai tersebut dan tidak disertai dengan penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Sama sekali tidak ada penjelasan mengapa Pak Anies menghapus normalisasi sungai dari draf perubahan RPJMD," ujar Justin dalam keterangan tertulis, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp 4,7 Triliun untuk Normalisasi Tanggul Kali Bekasi

Padahal, kata Justin, salah satu penyebab banjir adalah luapan air sungai yang tidak mampu menampung air kiriman dari hulu.

Sehingga, program normalisasi sungai menjadi sesuatu yang penting untuk penanganan banjir akibat air kiriman.

"Perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas sungai, baik melalui normalisasi maupun naturalisasi," tutur Justin.

Baca juga: Dinas SDA Pastikan Pembebasan Lahan Normalisasi 5 Sungai di Jakarta Tetap Berjalan

Dalam dokumen RPJMD halaman IX-79, terdapat paragraf yang menjelaskan penanganan banjir yang disebutkan dengan cara pembangunan waduk, naturalisasi, dan normalisasi sungai.

Namun kata "normalisasi" kemudian menghilang di dalam draf perubahan RPJMD, tepatnya di halaman IX-105. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aliran sungai hanya dilakukan melalui program naturalisasi sungai.

Padahal, kata Justin, naturalisasi sungai yang dijanjikan Anies sendiri tidak terealisasi dengan baik selama menjabat tiga tahun sebagai gubernur.

"Sementara itu, kegiatan pembangunan normalisasi sungai juga tidak dikerjakan karena Pemprov DKI sangat lambat dalam pembebasan lahan. Jika Pak Anies menghapus normalisasi sungai dari dokumen RPJMD, maka warga Jakarta akan dirugikan akibat banjir yang terus terjadi," kata Justin.

Saat ini sedang berlangsung pembahasan draf perubahan RPJMD DKI Jakarta tahun 2017-2022 yang diajukan Anies ke DPRD DKI Jakarta.

RPJMD sendiri merupakan rencana kerja lima tahun yang menjadi pedoman kerja birokrasi pemerintahan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indra Kenz: Deddy Corbuzier dan Boy William Promosikan OctaFX, tetapi Tak Terjadi Apa pun pada Mereka

Indra Kenz: Deddy Corbuzier dan Boy William Promosikan OctaFX, tetapi Tak Terjadi Apa pun pada Mereka

Megapolitan
Belum Adanya Jaminan Pulau G Bakal Jadi Kawasan Permukiman: Terikat Kerja Sama Swasta hingga Pengikisan Daratan

Belum Adanya Jaminan Pulau G Bakal Jadi Kawasan Permukiman: Terikat Kerja Sama Swasta hingga Pengikisan Daratan

Megapolitan
Rampung Direvitalisasi, Kampung Gembira Gembrong Diklaim Bakal Ubah Pola Hidup Masyarakat Lebih Sehat

Rampung Direvitalisasi, Kampung Gembira Gembrong Diklaim Bakal Ubah Pola Hidup Masyarakat Lebih Sehat

Megapolitan
Jakarta Pasti Terdampak Perubahan Iklim Dunia, Banjir Rob Kian Tinggi dan Ancaman Tenggelam

Jakarta Pasti Terdampak Perubahan Iklim Dunia, Banjir Rob Kian Tinggi dan Ancaman Tenggelam

Megapolitan
Kalah di Mahkamah Agung, Pemprov DKI: Detail Pemanfaatan Pulau G Harus Merujuk pada Perjanjian Kerja Sama dengan Swasta

Kalah di Mahkamah Agung, Pemprov DKI: Detail Pemanfaatan Pulau G Harus Merujuk pada Perjanjian Kerja Sama dengan Swasta

Megapolitan
DPRD DKI Tak Yakin Pulau G Untungkan Masyarakat Menengah ke Bawah

DPRD DKI Tak Yakin Pulau G Untungkan Masyarakat Menengah ke Bawah

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta dan Bodebek Diguyur Hujan pada Siang hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta dan Bodebek Diguyur Hujan pada Siang hingga Sore

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Indra Kenz Sebut Nama Nama Deddy Corbuzier dan Boy William, Petugas Samsat Dipecat karena Pungli pada Soleh Solihun

[POPULER JABODETABEK] Indra Kenz Sebut Nama Nama Deddy Corbuzier dan Boy William, Petugas Samsat Dipecat karena Pungli pada Soleh Solihun

Megapolitan
Guru Besar IPDN Sampaikan Sejumlah Kriteria Pj Gubernur DKI yang Ideal

Guru Besar IPDN Sampaikan Sejumlah Kriteria Pj Gubernur DKI yang Ideal

Megapolitan
7 Nightclub di Jakarta Selatan untuk Muda-Mudi

7 Nightclub di Jakarta Selatan untuk Muda-Mudi

Megapolitan
15 Lapangan Badminton di Jakarta Barat

15 Lapangan Badminton di Jakarta Barat

Megapolitan
7 Bioskop Mini di Jabodetabek

7 Bioskop Mini di Jabodetabek

Megapolitan
Ini Tiga Hal yang Dinilai Penting dan Harus Dijalankan Pj Gubernur DKI

Ini Tiga Hal yang Dinilai Penting dan Harus Dijalankan Pj Gubernur DKI

Megapolitan
Ridwan Kamil: Jawa Barat Paling Siap Terapkan Konversi ke Kendaraan Listrik

Ridwan Kamil: Jawa Barat Paling Siap Terapkan Konversi ke Kendaraan Listrik

Megapolitan
Guru Besar IPDN Ingatkan soal Transparansi Penunjukan Pj Gubernur DKI

Guru Besar IPDN Ingatkan soal Transparansi Penunjukan Pj Gubernur DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.