Normalisasi Dihapus dari RPJMD, Wagub DKI: Untuk Kepentingan Masyarakat

Kompas.com - 09/02/2021, 22:50 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2021) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOWakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, seluruh program yang disusun dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk penghapusan program normalisasi, disusun demi kepentingan masyarakat.

"Prinsipnya program RPJMD yang disusun oleh Pemprov DKI Jakarta dibuat sedemikian mengakomodir masukan dari semua pihak dan kita buat sebaik mungkin untuk kepentingan kebaikan masyarakat Jakarta Pemprov DPRD dan semuanya," kata Riza dalam keterangan suara, Selasa (9/2/2021).

Riza mengatakan, draf perubahan RPJMD 2017-2022 tersebut masih dalam proses pembahasan dan masih berpeluang untuk didiskusikan bersama.

Baca juga: PSI Sebut Program Normalisasi Sungai Dihapus Anies di Draf Perubahan RPJMD

Namun demikian, lanjut Riza, Pemprov DKI Jakarta terus berusaha untuk meningkatkan upaya pencegahan penanganan dan pengendalian banjir Jakarta meskipun program normalisasi tidak ada lagi dalam RPJMD.

"Kita lihat sampai hari ini tanggal 9 Alhamdulillah di Jakarta sekalipun masih ada titik-titik genangan itu cepat sekali surut," kata Riza.

Meskipun masih ada beberapa titik yang banjir seperti di Pejaten Timur, kata Riza, yang memang disebabkan oleh letak permukiman yang berada di pinggiran Kali Ciliwung.

Baca juga: Kadis SDA: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Kali Ciliwung Dilanjutkan Tahun Depan

"Yang lainnya alhamdulillah kita lihat cukup baik, ini berkat program yang kita galakkan," kata Riza.

Untuk diketahui, sebelumnya anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Untayana mempertanyakan hilangnya program normalisasi sungai dalam draft perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta.

Dia juga menyayangkan hilangnya program normalisasi sungai tersebut tidak disertai dengan penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Sama sekali tidak ada penjelasan mengapa Pak Anies menghapus normalisasi sungai dari draft perubahan RPJMD," ujar Justin.

Dalam dokumen RPJMD halaman IX-79, terdapat paragraf yang menjelaskan penanganan banjir yang disebutkan dengan cara pembangunan waduk, naturalisasi, dan normalisasi sungai.

Namun kata "normalisasi" kemudian menghilang di dalam draft perubahan RPJMD, tepatnya di halaman IX-105. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aliran sungai hanya dilakukan melalui program naturalisasi sungai.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keluhkan Kenaikan Harga Cabai Rawit Merah, Warga Kurangi Pembelian hingga Ganti Menu Makanan

Keluhkan Kenaikan Harga Cabai Rawit Merah, Warga Kurangi Pembelian hingga Ganti Menu Makanan

Megapolitan
Kasus di Jakarta Masih Tinggi Setelah Setahun Covid-19, Epidemiolog: Anies Lebih Sibuk Berpolemik dengan Pusat

Kasus di Jakarta Masih Tinggi Setelah Setahun Covid-19, Epidemiolog: Anies Lebih Sibuk Berpolemik dengan Pusat

Megapolitan
Begini Cara Perbaiki Akta hingga Ijazah Rusak Akibat Banjir

Begini Cara Perbaiki Akta hingga Ijazah Rusak Akibat Banjir

Megapolitan
Petani Terdampak Banjir, Harga Cabai Rawit Merah di Jakbar Naik 2 Kali Lipat

Petani Terdampak Banjir, Harga Cabai Rawit Merah di Jakbar Naik 2 Kali Lipat

Megapolitan
Perantau di Jabodetabek Tak Perlu Pulang Kampung untuk Urus SIM, Begini Caranya

Perantau di Jabodetabek Tak Perlu Pulang Kampung untuk Urus SIM, Begini Caranya

Megapolitan
Anggota DPRD DKI dan Keluarganya Jalani Vaksinasi Covid-19

Anggota DPRD DKI dan Keluarganya Jalani Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Pelayan Publik di Jakarta Barat Mulai Divaksinasi Covid-19 April

Pelayan Publik di Jakarta Barat Mulai Divaksinasi Covid-19 April

Megapolitan
Antisipasi Penyebaran Mutasi Virus Corona B.1.1.7, Ini Langkah Bandara Soekarno-Hatta

Antisipasi Penyebaran Mutasi Virus Corona B.1.1.7, Ini Langkah Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Kapolsek Menteng: Geng Motor yang Bacok Polisi Ingin Cari Lawan

Kapolsek Menteng: Geng Motor yang Bacok Polisi Ingin Cari Lawan

Megapolitan
Bangunan Liar Ditertibkan, Lahan di Kebagusan Akan Dibangun Asrama Mahasiswa

Bangunan Liar Ditertibkan, Lahan di Kebagusan Akan Dibangun Asrama Mahasiswa

Megapolitan
Tertibkan Bangunan di Kebagusan, Pemkot Jaksel: Tembok Kami Dirobohkan Mereka

Tertibkan Bangunan di Kebagusan, Pemkot Jaksel: Tembok Kami Dirobohkan Mereka

Megapolitan
IDI Jakarta: Setahun Pandemi Covid-19 Harus Jadi Pelajaran bagi Kita Semua

IDI Jakarta: Setahun Pandemi Covid-19 Harus Jadi Pelajaran bagi Kita Semua

Megapolitan
3 Tersangka Pencurian 49 Tabung Oksigen di Penjaringan Ditangkap

3 Tersangka Pencurian 49 Tabung Oksigen di Penjaringan Ditangkap

Megapolitan
Setahun Pandemi: Munculnya Hobi Tanam Sayur Hidroponik dan Budidaya Lele di Tengah Berbagai Pembatasan

Setahun Pandemi: Munculnya Hobi Tanam Sayur Hidroponik dan Budidaya Lele di Tengah Berbagai Pembatasan

Megapolitan
Damkar Bekasi Serahkan Buaya yang Diterima dari Warga ke Balai Konservasi

Damkar Bekasi Serahkan Buaya yang Diterima dari Warga ke Balai Konservasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X