Semakin Longgar, PPKM Mikro Bakal Efektif Redam Pandemi Covid-19?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang diterapkan di sejumlah wilayah se pulau Jawa-Bali tidak seketat PPKM sebelumnya.

Terdapat beberapa pelonggaran dalam PPKM yang diterapkan 9-22 Februari 2021 tersebut.

Kompas.com mencatat tiga aturan yang mendapat pelonggaran dalam penerapan PPKM berbasis mikro di wilayah DKI Jakarta.

Berikut adalah tiga pembatasan yang mendapat pelonggaran selama PPKM berbasis mikro:

Baca juga: 4 Harapan Anies dalam Penerapan PPKM Berbasis Mikro

Kegiatan restoran

Restoran dimaksud seperti warung makan, rumah makan, kafe, restoran, pedagang kaki lima atau lapak jajanan pada lokasi binaan dan lokasi sementara.

Terdapat pembatasan dalam kegiatan restoran kini diperbolehkan melayani makan di tempat hingga pukul 21.00 WIB, dan dibatasi 50 persen dari kapasitas tempat layanan.

Aturan ini lebih longgar satu jam ketimbang PSBB sebelumnya yang hanya mengizinkan buka hingga 20.00 WIB, dan kapastias dibatasi hanya 25 persen.

Sedangkan untuk makanan melalui pesan antar atau dibawa pulang diizinkan beroperasi sesuai dengan jam operasional restoran.

Kegiatan pusat perbelanjaan atau mal

Pusat perbelanjaan atau mal dibatasi sampai pukul 21.00 WIB. Satu jam lebih lama dibandingkan aturan lama yang hanya memperbolehkan beroperasi sampai dengan 20.00 WIB.

Baca juga: PPKM Tak Efektif, Epidemiolog: Pengetatan, tapi Bohongan

Kegiatan tempat kerja atau perkantoran

Aturan yang berlaku saat ini 50 persen dari karyawan diperkenankan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan 50 persen lainnya bekerja di kantor atau Work From Office (WFO).

Aturan itu berlaku pada tempat kerja atau perkantoran baik milik swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah, dan instansi pemerintahan.

Aturan tersebut lebih longgar dari sebelumnya yang mewajibkan perkantoran menerapkan 25 persen WFO dan 75 persen WFH.

Dinilai tak efektif dan hanya pengetatan bohongan

Pelonggaran yang semakin banyak di PPKM berbasis mikro menuai kritik dari Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono.

Dia mengatakan, PPKM yang diterapkan kali ini sebaiknya tak diterapkan lagi karena terkesan seperti pengetatan yang tidak efektif dan bohong-bohongan saja.

"Enggak usah ada PPKM. Menurut saya, udah setop aja dan sekarang fokus pada pelibatan masyarakat aja. Karena buat apa pengetatan, tapi bohongan," kata Pandu.

Baca juga: Waspada Lonjakan Kasus, Anies Ingatkan Warga Jakarta untuk Tetap di Rumah Saat Libur Imlek