Kompas.com - 12/02/2021, 10:08 WIB
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho. ANTARA/HO-Ombudsman RI Jakarta Raya/amKepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya akan meminta keterangan pihak Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta terkait vaksinasi Covid-19 yang diterima Helena Lim.

Vaksinasi yang diterima Influencer tersebut menjadi polemik. Helena diduga tidak termasuk kelompok yang masuk dalam program vaksinasi tahap pertama.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan atas prakarsa sendiri (own motion investigation) tanpa menunggu laporan dari masyarakat.

"Kita jadwalkan Senin atau Selasa depan," kata Teguh saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (11/2/2021), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Ombudsman Pertanyakan Jatah Vaksin Covid-19 untuk Helena Lim

Teguh mengatakan, rencananya pertemuan dengan Dinas Kesehatan DKI dilakukan secara daring (online).

Teguh menekankan, pemeriksaan tersebut bukan semata-mata untuk mencari kesalahan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pihaknya ingin ada perbaikan yang perlu dilakukan jika ada celah dalam database dan mekanisme distribusi vaksin sesuai dengan ketentuan.

Setelah menjadi polemik, Ombudsman mempertanyakan jatah vaksin yang diterima Helena.

Pasalnya, program vaksinasi tahap pertama menyasar para tenaga kesehatan (nakes) yang sudah terdaftar dan tercatat.

"Vaksin jatah siapa yang dipakai oleh selegram itu (Helena Lim)," kata dia.

Ombudsman melihat dalam kasus tersebut ada dua potensi pelanggaran atau kesalahan yang terjadi hingga vaksinasi diberikan kepada Helena Lim.

Baca juga: Buntut Vaksinasi Covid-19 Helena Lim: Diusut Ikatan Apoteker hingga Polisi

Potensi kesalahan pertama, yakni sistem vaksinasi belum cukup bagus untuk mencegah celah kesalahan data.

"Kedua, ada oknum yang memanfaatkan celah kelemahan sistem itu," kata Teguh.

Menurut Teguh, data penerima sudah pasti sesuai dengan perencanaan, nama tenaga kesehatan penerima sesuai dengan pengajuan.

Ia mempertanyakan mengapa bisa berubah? Milik siapa yang digunakan oleh Helena Lim beserta kerabatnya?

Teguh menyebutkan, kalau kesalahannya ada pada sistem, maka saran dan tindakan korektif dari Ombudsman tentu kepada perbaikan sistem distribusi vaksin.

"Karena kalau hanya pemidanaan pelaku tapi sistemnya tidak diperbaiki, kami khawatir di kebocoran tahap berikutnya lebih tinggi," ujar Teguh.

Ombudsman Jakarta menyayangkan lolosnya selebgram Helena Lim dan koleganya yang memperoleh vaksin di Puskesmas Kebon Jeruk hanya dengan bermodalkan surat keterangan sebagai mitra salah satu apotek di Jakarta.

Badan pengawas pelayanan publik itu melihat hal tersebut sebagai fenomena puncak gunung es terkait buruknya database nakes dan alur distribusi vaksin bagi nakes yang berhak mendapatkan vaksinasi tahap awal di Jakarta.

Baca juga: Wagub DKI Minta Inspektorat Periksa Proses Vaksinasi Covid-19 Helena Lim

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah menurunkan petugas Inspektorat untuk memeriksa apakah ada petugas yang "bermain" dalam vaksinasi Covid-19 yang didapatkan oleh Helena Lim.

"Kami internal sudah turunkan petugas Inspektorat untuk melakukan pengecekan kembali," kata Riza dalam keterangan suara.

Riza mengemukakan, temuan awal menunjukkan petugas dari Pemprov DKI Jakarta sudah melaksanakan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan prosedur operasioanl standar yang ada.

Dia ingin memastikan temua awal itu apakah petugas Pemprov DKI sudah melakukan tugas dengan baik.

"Prinsipnya petugas kami sudah berikan, melaksanakan tugas sebaik-baik dan sesuai aturan SOP, dan nanti akan ketahuan siapa yang bersalah apakah ada dari pemilik apotek, yang bersangkutan atau siapa," kata Riza.

Elly Tjondro, pemilik Apotek Bumi sebelumnya menyatakan bahwa Helena Lim merupakan partner usaha apotek miliknya, sehingga dapat menerima vaksin Covid-19.

Helena membawa keterangan bekerja di apotek sebagai penunjang untuk menerima vaksin Covid-19.

"Yang bersangkutan membawa keterangan bekerja di apotek sebagai penunjang," kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Kristy Wathini ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

"Apotek merupakan salah satu sarana kefarmasian yang masuk dalam prioritas pertama," sambungnya.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Rekomendasi

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebanyak 7.560 Nakes di Tangsel Belum Dapat Vaksinasi Booster

Sebanyak 7.560 Nakes di Tangsel Belum Dapat Vaksinasi Booster

Megapolitan
Sudin Pendidikan Jaksel Yakin Tak Ada Klaster Covid-19 PTM di Wilayahnya

Sudin Pendidikan Jaksel Yakin Tak Ada Klaster Covid-19 PTM di Wilayahnya

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Jumat, 24 September

Jadwal dan Lokasi Mobil Vaksin Keliling di Jakarta pada Jumat, 24 September

Megapolitan
Akhir Pelarian Perampok yang Bacok Korbannya di Cipulir, Pelaku Terlilit Utang Judi Togel

Akhir Pelarian Perampok yang Bacok Korbannya di Cipulir, Pelaku Terlilit Utang Judi Togel

Megapolitan
Fakta Penyegelan 6 TPS Liar di Kota Tangerang: Diadukan oleh Warga, Pengelola Pasrah

Fakta Penyegelan 6 TPS Liar di Kota Tangerang: Diadukan oleh Warga, Pengelola Pasrah

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] 25 Klaster Covid-19 di Sekolah di Jakarta | Jam Operasional Kafe dan Restoran Terbaru

[POPULER JABODETABEK] 25 Klaster Covid-19 di Sekolah di Jakarta | Jam Operasional Kafe dan Restoran Terbaru

Megapolitan
UPDATE 23 September: Tambah 12 Kasus di Kota Tangerang, 147 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 23 September: Tambah 12 Kasus di Kota Tangerang, 147 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Banyak Situ Jadi Perumahan, Pemkot Depok Berupaya Amankan Sisanya agar Tidak Diserobot

Banyak Situ Jadi Perumahan, Pemkot Depok Berupaya Amankan Sisanya agar Tidak Diserobot

Megapolitan
UPDATE 23 September: 42 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

UPDATE 23 September: 42 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 2 Pasien Wafat

Megapolitan
Rumah Produksi Furniture di Pondok Aren Terbakar Jumat Dini Hari, Pegawai Berusaha Padamkan Api

Rumah Produksi Furniture di Pondok Aren Terbakar Jumat Dini Hari, Pegawai Berusaha Padamkan Api

Megapolitan
Menyoal Simpang Mampang Depok yang Banjir Melulu...

Menyoal Simpang Mampang Depok yang Banjir Melulu...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sebagian Jabodetabek Hujan Berintensitas Sedang

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sebagian Jabodetabek Hujan Berintensitas Sedang

Megapolitan
Pemprov DKI Alokasikan Rp 1 Triliun untuk Normalisasi Sungai dan Waduk

Pemprov DKI Alokasikan Rp 1 Triliun untuk Normalisasi Sungai dan Waduk

Megapolitan
Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Megapolitan
Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.