Sempat Heboh, Pemprov DKI Bantah Hapus Normalisasi Warisan Jokowi-Ahok

Kompas.com - 12/02/2021, 12:09 WIB
Wajah kini normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017). Warga Bukit Duri yang mengajukan gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sekelompok kecil orang atas nama sebuah kelompok besar) telah dimenangkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (24/10/2017). Mereka berhak untuk menerima ganti rugi setidaknya Rp 18,6 miliar. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWajah kini normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017). Warga Bukit Duri yang mengajukan gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sekelompok kecil orang atas nama sebuah kelompok besar) telah dimenangkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (24/10/2017). Mereka berhak untuk menerima ganti rugi setidaknya Rp 18,6 miliar. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta menegaskan, normalisasi sungai di Jakarta yang dimulai pada era pemerintahan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) masih berjalan.

Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono mengatakan bahwa kegiatan normalisasi sungai tercantum dalam Bab IV Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Pernyataan tersebut dibuat usai heboh pemberitaan tentang dihapusnya program normalisasi dari draf perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022.

"Secara faktual, Pemprov DKI Jakarta selama ini tetap melakukan pengadaan tanah di kali/sungai (untuk normalisasi sungai)," ujar Nasruddin, seperti dilansir Wartakota.tribunnews.com.

Baca juga: PSI Sebut Normalisasi Sungai Dihapus dari RPJMD, Wagub DKI: Baca Lebih Teliti, Jangan Timbulkan Polemik

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Pemprov DKI sudah melakukan pengadaan tanah di kawasan Pesanggrahan, Sunter, dan Jatikramat pada tahun 2020.

Sekitar Rp 340 miliar dana terpakai untuk pembebasan lahan tersebut.

Nasruddin juga mengungkapkan rencana pengadaan lahan di wilayah Kali Angke di tahun 2021 ini.

"Anggarannya telah teralokasi senilai sekitar Rp 1,073 triliun yang diperuntukkan bagi pengadaan tanah di sungai/kali tersebut," tambahnya.

Baca juga: Hapuskan Normalisasi, Bagaimana Konsep Naturalisasi Sungai ala Anies?

Fraksi PSI DPRD DKI sebut normalisasi hilang dari RPJMD

Sebelumnya, anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Untayana, menyebutkan bahwa Pemprov DKI menghapus program normalisasi dari draf perubahan RPJMD.

Dalam dokumen RPJMD halaman IX-79, terdapat paragraf yang menjelaskan penanganan banjir yang dilakukan dengan cara pembangunan waduk, naturalisasi, dan normalisasi sungai.

Namun kata "normalisasi" kemudian menghilang di dalam draf perubahan RPJMD, tepatnya di halaman IX-105, terang Justin.

Program "naturalisasi" sendiri, yang diinisiasi oleh Gubernur Anies Baswedan, belum dikerjakan sama sekali.

"Sudah lebih dari tiga tahun Pak Anies menjabat sebagai gubernur, tapi janji kampanye naturalisasi sungai seperti tidak ada realisasi sama sekali," ujarnya.

Baca juga: Heboh Penghapusan Normalisasi, Apa Kabar Naturalisasi Sungai ala Anies?

Normalisasi vs naturalisasi

Normalisasi untuk meningkatkan kapasitas sungai sebenarnya sudah dicanangkan di era Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso usai banjir besar melanda Ibu Kota di tahun 2007.

Hanya saja, program itu baru dieksekusi di era kepemimpinan Jokowi-Ahok, yang kemudian mengatur soal normalisasi sungai dalam dua peraturan daerah (Perda).

Kedua peraturan tersebut adalah Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Di antara aktivitas yang dilakukan dalam normalisasi adalah mengeruk sedimentasi, mengembalikan lebar sungai, memperlurus aliran sungai, membangun sodetan, dan membangun tanggul (betonisasi).

Baca juga: PSI Sebut Program Normalisasi Sungai Dihapus Anies di Draf Perubahan RPJMD

Ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta di tahun 2017, Anies mengatakan akan melakukan naturalisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas sungai, bukan normalisasi.

Naturalisasi, katanya, tidak melibatkan betonisasi, sehingga lebih "manusiawi".

Peningkatan kapasitas sungai dilakukan dengan mengembalikan fungsi sungai yang telah berubah atau rusak pada kondisi yang lebih natural, atau alami.

Upaya ini dilakukan melalui penanaman pohon dan tumbuhan lainnya di bantaran sungai. (Wartakota/ Fitriyandi Al Fajri)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul DKI Tetap Melaksanakan Pengerjaan Normalisasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengendara Mobil Konvoi di Tol Andara Ditegur Polisi karena Tak Izin Bikin Dokumentasi

Pengendara Mobil Konvoi di Tol Andara Ditegur Polisi karena Tak Izin Bikin Dokumentasi

Megapolitan
Ada Polisi Saat Kakek 89 Tahun Dikeroyok Massa hingga Tewas, IPW Desak Pemeriksaan oleh Propam

Ada Polisi Saat Kakek 89 Tahun Dikeroyok Massa hingga Tewas, IPW Desak Pemeriksaan oleh Propam

Megapolitan
Jumlah Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet Meningkat akibat Perjalanan Domestik

Jumlah Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet Meningkat akibat Perjalanan Domestik

Megapolitan
57 Siswa Terpapar Covid-19 di Jaksel, 22 Sekolah Ditutup Sementara

57 Siswa Terpapar Covid-19 di Jaksel, 22 Sekolah Ditutup Sementara

Megapolitan
Anies Belum Mau Bicara Deklarasi Capres, Pengamat: Strategi Raih Simpati Publik dan Parpol

Anies Belum Mau Bicara Deklarasi Capres, Pengamat: Strategi Raih Simpati Publik dan Parpol

Megapolitan
F-PKS DPRD DKI Sebut Pemindahan Ibu Kota Akan Berdampak pada Perekonomian di Jakarta

F-PKS DPRD DKI Sebut Pemindahan Ibu Kota Akan Berdampak pada Perekonomian di Jakarta

Megapolitan
SMAN 6 Belum Bisa Gelar Tracing Usai Temuan Kasus Covid-19, Ini Alasannya...

SMAN 6 Belum Bisa Gelar Tracing Usai Temuan Kasus Covid-19, Ini Alasannya...

Megapolitan
Bela Anies, Wakil Ketua DPRD DKI Sebut Kritikan Giring Tak Pakai Nalar

Bela Anies, Wakil Ketua DPRD DKI Sebut Kritikan Giring Tak Pakai Nalar

Megapolitan
Kasus Covid-19 Naik, Jajaran Pemkot Tangerang Mulai Terapkan WFH 50 Persen

Kasus Covid-19 Naik, Jajaran Pemkot Tangerang Mulai Terapkan WFH 50 Persen

Megapolitan
Kapasitas PTM Kembali 50 Persen, Murid SDN Tangerang 12: Sedih, Sekarang Sepi

Kapasitas PTM Kembali 50 Persen, Murid SDN Tangerang 12: Sedih, Sekarang Sepi

Megapolitan
Rayakan Imlek, Ancol Akan Hadirkan Tari Kipas hingga Atraksi Barongsai di Dalam Air

Rayakan Imlek, Ancol Akan Hadirkan Tari Kipas hingga Atraksi Barongsai di Dalam Air

Megapolitan
Sempat Dihentikan Sementara karena Covid-19, PTM di SMKN 35 Jakarta Digelar Lagi

Sempat Dihentikan Sementara karena Covid-19, PTM di SMKN 35 Jakarta Digelar Lagi

Megapolitan
Siswa SMAN 6 Jakarta yang Positif Covid-19 Disebut Sudah Alami Gejala Saat Ikut PTM

Siswa SMAN 6 Jakarta yang Positif Covid-19 Disebut Sudah Alami Gejala Saat Ikut PTM

Megapolitan
Luhut Sebut Jakarta Berpotensi Masuk PPKM Level 3, Pemprov DKI Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Luhut Sebut Jakarta Berpotensi Masuk PPKM Level 3, Pemprov DKI Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Megapolitan
Polisi Sebut Konvoi Mobil Mewah di Tol Andara Langgar Batas Kecepatan Minimum

Polisi Sebut Konvoi Mobil Mewah di Tol Andara Langgar Batas Kecepatan Minimum

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.