Kompas.com - 15/02/2021, 16:51 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih menjadi pilihan sebagian warga Jakarta sebagai calon pemimpin jika Pilkada DKI digelar saat ini.

Meski berstatus mantan narapidana, Ahok masih masuk bursa calon gubernur DKI.

Hal itu terlihat dari survei yang diklaim dilakukan lembaga Media Survei Nasional (Median) pada 31 Januari-3 Februari 2021.

Hasilnya, elektabilitas Ahok berada di posisi ketiga, di bawah Gubernur DKI Anies Baswedan dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Baca juga: Survei Median Cagub Jakarta: Elektabilitas Anies Teratas, Risma dan Ahok Membuntuti

Direktur Riset Media Survei Nasional (Median) Ade Irfan Abdurrahman mengatakan, semula pihaknya melakukan survei tanpa menyodorkan nama alias pertanyaan terbuka (top of mind).

Sebanyak 8,5 persen responden warga Jakarta mengaku ingin Ahok kembali menjabat Gubernur DKI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di atas Komisaris Utama Pertamina itu, yakni Anies dengan elektabilitas 40,5 persen dan Risma 16,5 persen.

"Yang menarik di posisi ketiga secara top of mind, Ahok muncul di posisi ketiga dengan angka 8,5 persen," ujar Ade dalam konferensi pers virtual, Senin (15/2/2021).

Ahok memang bukan nama baru di panggung politik Jakarta. Di Ibu Kota, ia memulai karier sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan bersama Joko Widodo pada 2012.

Setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2014, Ahok menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Namun, jauh sebelum berkarier sebagai politisi di Jakarta, Ahok memiliki beragam latar belakang, mulai dari pengusaha hingga menjadi anggota legislatif.

Pengusaha timah di Belitung

Lulus sebagai sarjana Teknik Geologi dari Universitas Trisakti, Ahok tak langsung bersentuhan dengan dunia politik.

Dia memilih menjadi seorang pengusaha dan mendirikan CV Panda di Belitung pada 1989 yang bergerak di bidang pertambangan timah.

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Risma di Bursa Cagub DKI Melonjak karena Blusukan

Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama. Ahok kembali melanjutkan pendidikan tinggi ke jenjang magister di bidang manajemen keuangan.

Setelah lulus, dia kemudian bekerja di PT Siamxindo Primadya di Jakarta yang bergerak di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik.

Setelah dirasa cukup modal, pada 1992, Ahok kembali ke Belitung dan mendidikan PT Nurinda Ekapersada. Pabrik itu didirikan di Dusun Burung Mandi, Desa Mangkubang, Belitung Timur.

Pabrik pengolahan pasir kwarsa pertama di Belitung tersebut kemudian ditutup pemerintah dengan alasan dijadikan wilayah hutan lindung di area pertambangan pabrik yang didirikan Ahok.

Menjadi wakil rakyat

Setelah menjadi pengusaha, pada tahun 2004 Ahok terjun ke politik bernaung bersama Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB).

Sebagai seorang keturunan Tionghoa, tidak mudah bagi Ahok untuk meyakinkan masyarakat Belitung memilih dia menjadi wakil rakyat.

Namun, metode blusukan ke pelosok Belitung membuat masyarakat memberikan kepercayaan Ahok untuk mewakili suara mereka di DPRD Kabupaten Belitung periode 2004-2009.

Pada saat menjabat sebagai anggota Dewan, Ahok dikenal dengan integritasnya yang tinggi dan tidak sama sekali melakukan politik uang pada pemilihnya.

Dia juga dikenal tegas menolak praktik korupsi dan tidak menerima uang perjalanan dinas fiktif dari DPRD serta familiar dengan gerakan blusukan menemui warga.

Baca juga: Saat Elektabilitas Risma Melonjak Usai Blusukan di Jakarta...

Menjadi bupati

Moncer meraih suara sebagai politisi di kancah legislatif, Ahok mencoba peruntungan menjadi eksekutif dan mencalonkan diri sebagai bupati Belitung Timur tahun 2005-2010.

Dia berhasil meraih suara 37,13 persen suara dan dinobatkan sebagai pemenang dalam pemilihan bupati Belitung Timur periode 2005-2010.

Setelah menang menjadi bupati, Ahok tak langsung berpuas diri. Dia kembali mencoba peruntungan dalam pemilihan gubernur Bangka Belitung.

Namun, Ahok gagal menjadi pemenang dalam pilkada tersebut.

Setahun sebelum masa jabatannya sebagai bupati Belitung Timur, Ahok maju sebagai calon anggota legislatif tingkat pusat dari Partai Golkar dan berhasil lolos dengan mudah.

Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta

Pada 2012, Ahok kembali maju mendampingi Jokowi sebagai calon wakil gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta dan berhasil menjadi pemenang.

Dua tahun kemudian, Jokowi maju mengikuti pemilihan presiden dan berhasil memenangi pemilihan persiden bersama calon wakil presidennya, Jusuf Kalla.

Otomatis, Ahok yang menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI mengisi kekosongan jabatan Gubernur DKI yang ditinggal Jokowi.

Karier politik Ahok yang moncer akhirnya tersandung kasus penistaan agama menjelang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

Ahok menghadapi kasus penistaan agama sejak 2016 dan divonis dua tahun penjara pada 9 Mei 2017, lalu dinyatakan bebas pada 24 Januari 2019.

Apakah Ahok bisa maju dalam pilkada?

Kesempatan untuk bisa mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta bisa didapat Ahok apabila sudah melewati lima tahun sejak hari dibebaskan dari tahanan.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang memungkinkan seorang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai gubernur, tetapi dengan syarat menunggu jeda waktu lima tahun setelah melewati masa pidana penjara.

Selain itu, Ahok juga wajib mengumumkan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan narapidana jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Putusan MK tersebut mengubah Pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang sebelumnya tidak ada persyaratan jeda waktu, kini harus ada jeda waktu lima tahun.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Kurir Narkoba Ditangkap, Barbuk 2 Kg Sabu

Dua Kurir Narkoba Ditangkap, Barbuk 2 Kg Sabu

Megapolitan
31 Mobil Sitaan pada Kasus Penggelapan Mobil Rental di Depok Diserahkan ke Pemilik

31 Mobil Sitaan pada Kasus Penggelapan Mobil Rental di Depok Diserahkan ke Pemilik

Megapolitan
Berikut Jadwal Khusus KRL untuk Penumpang Kategori Lansia

Berikut Jadwal Khusus KRL untuk Penumpang Kategori Lansia

Megapolitan
Formasi CPNS Kota Tangerang 122 Lowongan, Wali Kota: Belum Ideal, Kami Usul Lebih Banyak

Formasi CPNS Kota Tangerang 122 Lowongan, Wali Kota: Belum Ideal, Kami Usul Lebih Banyak

Megapolitan
Ada Rentetan Pembegalan di Bintaro, Polres Tangsel Tingkatkan Patroli

Ada Rentetan Pembegalan di Bintaro, Polres Tangsel Tingkatkan Patroli

Megapolitan
Komentar Wagub DKI soal Kontrak TPST Bantargebang dengan Bekasi Selesai Oktober 2021

Komentar Wagub DKI soal Kontrak TPST Bantargebang dengan Bekasi Selesai Oktober 2021

Megapolitan
Simak Persyaratan Naik KRL untuk Lansia

Simak Persyaratan Naik KRL untuk Lansia

Megapolitan
Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi: Babi Sempat Dikubur di Pemakaman Keluarga

Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi: Babi Sempat Dikubur di Pemakaman Keluarga

Megapolitan
Tiga Petugas Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang

Tiga Petugas Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang

Megapolitan
Anies Klaim Dunia Tercengang Melihat Penanganan Covid-19 di Indonesia

Anies Klaim Dunia Tercengang Melihat Penanganan Covid-19 di Indonesia

Megapolitan
Hari Ini, SKD CPNS Formasi 2021 di Kota Tangerang Mulai Dilaksanakan

Hari Ini, SKD CPNS Formasi 2021 di Kota Tangerang Mulai Dilaksanakan

Megapolitan
1.554 Warga Bekasi Terserang DBD Sejak Januari hingga Agustus 2021

1.554 Warga Bekasi Terserang DBD Sejak Januari hingga Agustus 2021

Megapolitan
Wagub DKI Akui Besaran Commitment Fee Formula E di Jakarta Berbeda dengan Kota Lain

Wagub DKI Akui Besaran Commitment Fee Formula E di Jakarta Berbeda dengan Kota Lain

Megapolitan
Dibayar Rp 60 Juta, 2 Kurir Sabu Gunakan Upahnya untuk Beli Narkoba

Dibayar Rp 60 Juta, 2 Kurir Sabu Gunakan Upahnya untuk Beli Narkoba

Megapolitan
Jambret Pesepeda di Taman Sari Jakarta Barat Ditangkap di Palembang

Jambret Pesepeda di Taman Sari Jakarta Barat Ditangkap di Palembang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.