Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelantikan Idris-Imam Ditunda, DPRD Depok Khawatir Pengambilan Keputusan Terganggu

Kompas.com - 16/02/2021, 16:23 WIB
Vitorio Mantalean,
Nursita Sari

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua DPRD Kota Depok Yusufsyah Putra mengaku khawatir dengan penundaan pelantikan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono sebagai wali kota-wakil wali kota terpilih periode 2021-2026 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Idris-Imam sebagai pemenang Pilkada Depok 2020 harusnya mulai bertugas besok, Rabu (17/2/2021), bertepatan dengan tuntasnya lima tahun masa jabatan wali kota dan wakil wali kota periode 2016-2021, Mohammad Idris-Pradi Supriatna.

"Kami sedang pembahasan anggaran, sekarang lagi musrenbang tingkat desa," ujar Putra kepada wartawan, Selasa (16/2/2021).

"Ini diperlukan kepala daerah. Harus ada kepala daerah yang membuat keputusan," ia menambahkan.

Baca juga: Pelantikan Idris-Imam Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Ditunda hingga Akhir Februari

Menurut kader PKS tersebut, dampak penundaan ini cukup besar karena posisi kepala daerah otomatis akan diisi sementara oleh seorang pelaksana harian (Plh).

"Kalau nanti dengan Plh, kami kan tidak bisa membuat keputusan yang strategis. Jadi terhambat pembahasan anggaran ini kalau ditunda pelantikan," ucap Putra.

Selain itu, masalah jadi rumit karena hingga sekarang, menurut Putra, DPRD Kota Depok belum menerima surat maupun tembusan dari Kemendagri mengenai penundaan pelantikan ini.

"Kami masih melihat bahwa 17 Februari jadwal pelantikan belum ada perubahan, karena tidak surat-menyurat yang maksud kami berkenaan dengan penundaan itu," jelas Putra.

Ia menyayangkan sikap Kemendagri yang dianggap kurang profesional ini karena akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga pemerintahan dan eksekusi-eksekusi kebijakan.

Baca juga: DPRD Depok Belum Terima Surat Kemendagri Penundaan Pelantikan Idris-Imam

"Kan tidak ada alasan yang prinsip terkait penundaan ini. Ini yang harus diperjelas ke kita, bahwa seharusnya kerja Kemendagri profesional, yang sudah terjadwal harusnya dijalankan," tutur Putra.

Kepada Kompas.com, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengonfirmasi bahwa pelantikan para kepala daerah yang seharusnya mulai menjabat besok ditunda hingga akhir Februari 2021.

"Rencana dilantik akhir Februari, serentak, kecuali yang sengketanya berlanjut di Mahkamah Konstitusi," kata Akmal.

Penundaan ini ditengarai karena masih ada 132 perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi.

Padahal, hasil Pilkada Depok 2020 tidak termasuk dalam 132 PHPU yang bergulir di MK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berniat Melanjutkan Studi ke Filipina, Ratusan Calon Mahasiswa S3 Malah Kena Tipu Puluhan Juta Rupiah

Berniat Melanjutkan Studi ke Filipina, Ratusan Calon Mahasiswa S3 Malah Kena Tipu Puluhan Juta Rupiah

Megapolitan
MRT Lanjut sampai Tangsel, Wali Kota Benyamin: Diharapkan Segera Teralisasi

MRT Lanjut sampai Tangsel, Wali Kota Benyamin: Diharapkan Segera Teralisasi

Megapolitan
Teka-teki Perempuan Ditemukan Tewas di Pulau Pari: Berwajah Hancur, Diduga Dibunuh

Teka-teki Perempuan Ditemukan Tewas di Pulau Pari: Berwajah Hancur, Diduga Dibunuh

Megapolitan
Tragedi Kebakaran Maut di Mampang dan Kisah Pilu Keluarga Korban Tewas...

Tragedi Kebakaran Maut di Mampang dan Kisah Pilu Keluarga Korban Tewas...

Megapolitan
Nasib Jesika Jadi Korban Kebakaran Toko di Mampang, Baru 2 Hari Injakkan Kaki di Jakarta

Nasib Jesika Jadi Korban Kebakaran Toko di Mampang, Baru 2 Hari Injakkan Kaki di Jakarta

Megapolitan
Kejati DKI Belum Terima Berkas Perkara Firli Bahuri Terkait Dugaan Pemerasan terhadap SYL

Kejati DKI Belum Terima Berkas Perkara Firli Bahuri Terkait Dugaan Pemerasan terhadap SYL

Megapolitan
Belajar dari Kasus Sopir Fortuner Arogan, Jangan Takut dengan Mobil Berpelat Dinas...

Belajar dari Kasus Sopir Fortuner Arogan, Jangan Takut dengan Mobil Berpelat Dinas...

Megapolitan
7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' di Mampang Telah Dipulangkan

7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" di Mampang Telah Dipulangkan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] 7 Orang Tewas Terjebak Kebakaran Toko Saudara Frame | Serba-serbi Warung Madura yang Jarang Diketahui

[POPULER JABODETABEK] 7 Orang Tewas Terjebak Kebakaran Toko Saudara Frame | Serba-serbi Warung Madura yang Jarang Diketahui

Megapolitan
3 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' di Mampang adalah ART

3 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" di Mampang adalah ART

Megapolitan
Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

Megapolitan
Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Megapolitan
Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com