Penolak Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Terancam Tak Dapat Bansos dan Denda Rp 5 Juta

Kompas.com - 16/02/2021, 20:16 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2021) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOWakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2021)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, penolak vaksinasi Covid-19 di Jakarta bisa dikenai dua sanksi.

Sanksi pertama berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia yang menghapus bantuan sosial (bansos), sedangkan kedua berdasarkan Perda Covid-19 DKI Jakarta dengan denda Rp 5 juta.

"Bisa dua kali kenanya, kan begitu aturan. Pemerintah pusat tidak kasih bansos, di DKI didenda. Jadi sudah didenda, enggak dikasih bansos, kan gitu aturannya," ujar Riza dalam keterangan suara, Selasa (16/2/2021).

Riza menjelaskan, aturan yang sudah diberlakukan mengenai vaksinasi Covid-19 tidak bisa dipilih-pilih mana yang harus diterapkan kepada penolak vaksinasi.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres Baru, Ada Sanksi Penghentian Bansos hingga Denda Jika Tak Ikuti Vaksinasi Covid-19


Jakarta sendiri sudah menerapkan Perda Covid-19 Nomor 2 Tahun 2020 sejak akhir tahun lalu dan masih berjalan sejak vaksinasi Covid-19 dimulai.

"Bukan pilihan, memang ada aturan pilih? Ya sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang ada," ucap Riza.

Politikus partai Gerindra ini mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan tegas menindak para penolak vaksinasi sesuai dengan perda yang sudah diterapkan di DKI Jakarta.

"Kami tegakkan aturan, selama aturannya dan ketentuan terkait perda yang menolak divaksin aturan perdanya, kan sudah jelas didenda," ucap Riza.

Baca juga: Perda DKI soal Denda Rp 5 Juta bagi Penolak Vaksin Covid-19 Digugat ke MA

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengesahkan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease.

Dalam Pasal 13A poin keempat dijelaskan bahwa setiap orang yang ditetapkan sebagai penerima vaksin, kemudian tidak mengikuti vaksinasi Covid-19, akan dikenai sanksi penghentian bansos, penundaan layanan administrasi pemerintah, hingga denda.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyebar Video Syur Mirip Artis GL Raup Rp 75 Juta dari Komersialisasi Konten

Penyebar Video Syur Mirip Artis GL Raup Rp 75 Juta dari Komersialisasi Konten

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Lansia Digelar di Sekolah Tiap Kecamatan di Jakpus

Vaksinasi Covid-19 Lansia Digelar di Sekolah Tiap Kecamatan di Jakpus

Megapolitan
UPDATE 1 Maret 2021: Tambah 2.058 Kasus, 9.756 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 1 Maret 2021: Tambah 2.058 Kasus, 9.756 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 1 Maret: Bertambah 77 Kasus Positif, 2 Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

UPDATE 1 Maret: Bertambah 77 Kasus Positif, 2 Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

Megapolitan
Jennife Jill Direhab, Polisi Pastikan Proses Hukum Tetap Berjalan

Jennife Jill Direhab, Polisi Pastikan Proses Hukum Tetap Berjalan

Megapolitan
Sering Jadi Lahan Parkir Liar, Rel Petak Jalan Nambo-Cibinong Disterilkan dari Aktivitas Warga

Sering Jadi Lahan Parkir Liar, Rel Petak Jalan Nambo-Cibinong Disterilkan dari Aktivitas Warga

Megapolitan
13.000 Pelayan Publik Terima Vaksin CoronaVac, Hari Ini Khusus Pedagang di Pasar dan Mal

13.000 Pelayan Publik Terima Vaksin CoronaVac, Hari Ini Khusus Pedagang di Pasar dan Mal

Megapolitan
GeNose Berlaku 1 April di Bandara Soekarno-Hatta, AP II Masih Lakukan Persiapan

GeNose Berlaku 1 April di Bandara Soekarno-Hatta, AP II Masih Lakukan Persiapan

Megapolitan
Penyebab Pengendalian Banjir Kali Cakung di Bekasi Tak Selesai Tahun Ini

Penyebab Pengendalian Banjir Kali Cakung di Bekasi Tak Selesai Tahun Ini

Megapolitan
Ada Pajak 0 Persen Mobil Baru, Fraksi PDI-P Pertanyakan Anies Soal Larangan Penggunaan Mobil di Atas 10 Tahun

Ada Pajak 0 Persen Mobil Baru, Fraksi PDI-P Pertanyakan Anies Soal Larangan Penggunaan Mobil di Atas 10 Tahun

Megapolitan
23,6 Ton Garam Sudah Ditebar di Atas Selat Sunda demi Cegah Banjir di Jabodetabek

23,6 Ton Garam Sudah Ditebar di Atas Selat Sunda demi Cegah Banjir di Jabodetabek

Megapolitan
Dinkes DKI: Data Covid-19 yang Tertunda dari Kemenkes Sudah Otomatis Masuk

Dinkes DKI: Data Covid-19 yang Tertunda dari Kemenkes Sudah Otomatis Masuk

Megapolitan
Millen Cyrus Diserahkan ke BNN, Polisi: Obat Benzo Sesuai Resep Dokter

Millen Cyrus Diserahkan ke BNN, Polisi: Obat Benzo Sesuai Resep Dokter

Megapolitan
Kembali Diamankan Polisi, Millen Cyrus Klaim Diberi Benzo oleh BNN

Kembali Diamankan Polisi, Millen Cyrus Klaim Diberi Benzo oleh BNN

Megapolitan
Sebut Jalur Sepeda Permanen sebagai Awal yang Baik, MTI: Perjalanan Masih Panjang

Sebut Jalur Sepeda Permanen sebagai Awal yang Baik, MTI: Perjalanan Masih Panjang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X