Beragam Komentar Partai soal Hasil Survei Elektabilitas Calon Gubernur DKI Jakarta

Kompas.com - 17/02/2021, 07:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Beragam partai politik turut mengomentari hasil survei yang dirilis oleh Media Survei Nasional (Median) tentang elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta selanjutnya.

Setidaknya ada empat partai yang memiliki kursi lima besar di DPRD DKI Jakarta ikut mengomentari hal tersebut, yaitu PDI-P, Gerindra, PKS dan PAN.

Tanggapan santai muncul dari PDI-P yang dua kadernya disebut-sebut masuk dalam tiga besar survei pertanyaan bebas (top of mind).

Sebagai informasi, dua kader tersebut adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Baca juga: Kala Risma dan Ahok Kejar Elektabilitas Anies di DKI Jakarta

"Ya itu kan penilaian warga," ujar Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Selasa kemarin.

Gembong mengatakan, meski nama Risma dan Ahok ada di tiga teratas hasil survei, PDI-P sebagai pemilik kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta dengan 25 kuris tidak lantas buru-buru menunjuk calon gubernur yang akan mereka usung di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta selanjutnya.

Kata Gembong, masih ada prosedur internal partai yang harus dilalui dan keputusan terdapat pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P.

"Kalau PDI-P belum di tahapan ke arah itu," kata Gembong.

Gerindra yakin elektabilitas Riza Patria naik

Jika kader PDI-P berada di posisi tiga teratas hasil survei, berbeda nasibnya dengan Riza Patria sebagai kader partai Gerindra yang berada di peringkat paling buncit.

Riza hanya mendapat 0,5 persen suara responden yang ditanya soal siapa calon gubernur DKI Jakarta selanjutnya.

Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Mohamad Taufik mengatakan, elektabilitas Riza masih belum terbangun karena Riza belum banyak dikenal masyarakat Jakarta.

Baca juga: Elektabilitas Riza Patria di Urutan Buncit, Ini Komentar Gerindra

"Pak Ariza kan baru (menjabat sebagai wakil gubernur), pastinya seiring waktu yang akan datang Ariza punya peluang yang kuat juga," kata Taufik.

Namun, dia yakin, Gerindra dengan pemilik kursi kedua terbanyak di DPRD DKI Jakarta dengan 19 kursi bisa mendongkrak elektabilitas Riza Patria.

Dia optimistis bahwa menjelang Pilkada DKI selanjutnya Riza Patria sudah berhasil mengantongi elektabilitas yang lebih tinggi dari saat ini.

"Yakin (elektabilitas bisa lebih tinggi)," kata Taufik.

PKS dorong Pilkada DKI berlangsung 2022

PKS sebagai partai ketiga pemilik kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta dengan 16 kursi menanggapi hasil survei tersebut dengan mendorong terlaksananya Pilkada DKI di tahun 2022.

Pasalnya, hasil survei tersebut menunjukan nama Anies Baswedan di urutan teratas dengan persentase suara responden mencapai 42,5 persen.

Sebagai pengusung Anies di tahun 2017 lalu, PKS berharap agar Pilkada DKI tidak diselenggarakan di tahun 2024 karena memiliki jeda dua tahun setelah masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI berakhir.

Baca juga: Survei Median: 48 Persen Warga Ingin Anies Tetap Jadi Gubernur, 38 Persen Minta Ganti

Kekhawatiran PKS adalah ada jeda dua tahun kekosongan pemimpin DKI Jakarta yang akan dijabat oleh pejabat petugas pelaksana (Plt) yang tidak bisa mengambil kebijakan strategis.

"Khawatir bisa-bisa dua tahun pembangunan di Ibu Kota tanpa arahan yang jelas karena tida ada RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) untuk jadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan APBD," tutur Ketua DPW PKS Khoirudin.

PAN ogah bicara Pilkada, ajak fokus tangani Covid-19

Ketika partai lain ramai-ramai menanggapi hasil elektabilitas cagub DKI Jakarta selanjutnya, pemilik kursi kelima terbanyak DPRD DKI Jakarta Partai Amanat Nasional (PAN) justru enggan menanggapi isu tersebut.

Anggota Fraksi PAN Lukmanul Hakim mengatakan, PAN mengajak semua elemen masyarakat dan pemerintahan untuk fokus dalam penanganan Covid-19.

"Ini rakyat lagi sulit, PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana, enggak etis lah kita bahas Pilkada," kata Lukman.

Dia meminta agar penanganan Covid-19 dari pemerintah bisa dilakukan dengan serius. Apabila tidak dilakukan dengan serius, akan menimbulkan masalah baru.

Terkait penyelenggaraan Pilkada apakah akan dilakukan di tahun 2022 atau 2024, lanjut Lukman, sebaiknya diserahkan ke pemerintah pusat.

"Apakah jadwalnya tetap atau dimajukan, biar pemerintah pusat dan DPR RI yang memutuskan," ucap Lukman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bocah 11 Tahun Dua Kali Dicabuli Kenalan Orangtuanya di Hotel Kawasan Tambora

Bocah 11 Tahun Dua Kali Dicabuli Kenalan Orangtuanya di Hotel Kawasan Tambora

Megapolitan
Cerita Pemilik Turap Longsor di Cilodong Depok, Bengkelnya Ikut Rusak

Cerita Pemilik Turap Longsor di Cilodong Depok, Bengkelnya Ikut Rusak

Megapolitan
Seorang Anak Perempuan Jadi Korban Pencabulan di Tambora, Mulanya Sempat Diduga Disetubuhi

Seorang Anak Perempuan Jadi Korban Pencabulan di Tambora, Mulanya Sempat Diduga Disetubuhi

Megapolitan
Perampok Todong Kasir Alfamart Sunter Usai Pura-pura ke Toilet, Gasak Uang dan Rokok

Perampok Todong Kasir Alfamart Sunter Usai Pura-pura ke Toilet, Gasak Uang dan Rokok

Megapolitan
Soroti Proses Lelang Sekda DKI, PKS: Jangan Ada Campur Tangan Politik

Soroti Proses Lelang Sekda DKI, PKS: Jangan Ada Campur Tangan Politik

Megapolitan
Kebakaran Gedung Kemenkumham, Pegawai Sempat Padamkan Api tapi Terkendala Asap Tebal

Kebakaran Gedung Kemenkumham, Pegawai Sempat Padamkan Api tapi Terkendala Asap Tebal

Megapolitan
Petugas Sempat Kesulitan Padamkan Kebakaran Gedung Kemenkumham karena Banyak Asap

Petugas Sempat Kesulitan Padamkan Kebakaran Gedung Kemenkumham karena Banyak Asap

Megapolitan
Warga Perumahan Tirta Mandala Depok Kebanjiran Akibat Turap Longsor

Warga Perumahan Tirta Mandala Depok Kebanjiran Akibat Turap Longsor

Megapolitan
Aliran Kali Jantung Meluap dan Satu Rumah Nyaris Tertimbun Longsor di Depok

Aliran Kali Jantung Meluap dan Satu Rumah Nyaris Tertimbun Longsor di Depok

Megapolitan
Harga Sembako di Pasar Serdang Kemayoran Melonjak, Warga: Sudah Susah Tambah Susah

Harga Sembako di Pasar Serdang Kemayoran Melonjak, Warga: Sudah Susah Tambah Susah

Megapolitan
Kondisi Terkini Pasca-kebakaran Gedung Kemenkumham: Api Sudah Padam, Damkar Masih Siaga

Kondisi Terkini Pasca-kebakaran Gedung Kemenkumham: Api Sudah Padam, Damkar Masih Siaga

Megapolitan
Harga Daging di Pasar Ciputat Naik, Pedagang: Masyarakat Jarang Makan Daging karena Mahal

Harga Daging di Pasar Ciputat Naik, Pedagang: Masyarakat Jarang Makan Daging karena Mahal

Megapolitan
Pria di Tangerang Hamili Anak Tiri, Terungkap Saat Ibu Korban Curigai Perubahan Fisik Putrinya

Pria di Tangerang Hamili Anak Tiri, Terungkap Saat Ibu Korban Curigai Perubahan Fisik Putrinya

Megapolitan
Damkar Pastikan Tak Ada Korban dalam Kebakaran Gedung Kemenkumham

Damkar Pastikan Tak Ada Korban dalam Kebakaran Gedung Kemenkumham

Megapolitan
Sembako di Pasar Serdang Kemayoran Mengalami Kenaikan Harga, Cabai Melonjak 100 Persen

Sembako di Pasar Serdang Kemayoran Mengalami Kenaikan Harga, Cabai Melonjak 100 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.