Janji Dinsos DKI Jakarta Berkait Temuan Masalah Pendataan hingga Dugaan Penyelewengan BST

Kompas.com - 17/02/2021, 08:46 WIB
Ilustrasi uang KOMPAS.com/NURWAHIDAHIlustrasi uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp 300.000 per bulan per kepala keluarga selama empat bulan berturut-turut.

Pemberian BST dilakukan guna meringankan beban keluarga yang secara finansial terdampak pandemi Covid-19.

Namun, dalam perjalanannya, beberapa pihak menemukan adanya ketidaksesuaian pendataan hingga dugaan penyelewengan BST.

Temuan-temuan tersebut dilaporkan oleh Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial yang beranggotakan Serikat Pejuang Rakyat Indonesia (SPRI), IBP, Perkumpulan Inisiatif, FITRA, serta Kota Kita.

Baca juga: BST di Jakarta Diduga Diselewengkan, Ada Keluarga Kaya Dapat Bansos hingga Pungli

Mereka melakukan pemantauan mengenai pendataan dan pendistribusian di 32 kelurahan di Ibu Kota.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sekretaris Jenderal SPRI Dika Moehammad menuturkan, ada 600 kepala keluarga (KK) ber-KTP DKI Jakarta atau yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta tidak mendapatkan BST.

Lalu, ada 534 KK yang memiliki KTP daerah lain, tetapi telah tinggal di Jakarta selama lebih dari enam bulan, juga tidak mendapatkan BST.

Selain itu, ada 75 KK yang termasuk sebagai keluarga kaya mendapatkan jatah BST di 12 kelurahan.

Dika menambahkan, Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial juga melakukan observasi dan mewawancarai 300 penerima BST di 30 kelurahan. Hasilnya, sebanyak 37,7 persen penerima BST menyatakan, penyelenggara tidak membuka daftar penerima untuk umum.

Aduan lainnya, sebanyak 19 persen masyarakat yang dipantau mengatakan bahwa lokasi pendistribusian jauh dari rumah tinggal. Lalu, 30,5 persen warga menyatakan, jadwal pendistribusian dilakukan bertepatan dengan waktu kerja.

Penjelasan Dinsos DKI

Mengenai temuan-temuan tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial DKI Jakarta Susana Budi Susilowati mengatakan akan menindaklanjutinya.

Susan menambahkan, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dan menyampaikan aduan tersebut ke Kementerian Sosial.

"Tentu apabila ada temuan-temuan tolong sampaikan ke kami, kami nanti akan koordinasikan dengan Kementerian (Sosial) apabila itu terjadi di skema BST Kemensos. Kemudian, apabila itu terjadi di skema bansos Pemprov, ini juga akan segera kami tindak lanjuti," ucap Susan dalam diskusi virtual, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: BST di Jakarta Diduga Diselewengkan, Ini Penjelasan Dinsos DKI

Kemudian, untuk keluhan mengenai lokasi penerimaan kartu ATM yang jauh, Susan menjelaskan bahwa pihaknya telah mengevaluasi dan melakukan distribusi di sekolah-sekolah.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 Juli: Tambah 350 Kasus di Kota Tangerang, 6.796 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 28 Juli: Tambah 350 Kasus di Kota Tangerang, 6.796 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 28 Juli: Pasien Covid-19 di Depok Turun Drastis, tapi Kasus Kematian Tinggi

UPDATE 28 Juli: Pasien Covid-19 di Depok Turun Drastis, tapi Kasus Kematian Tinggi

Megapolitan
Pemkot Jaktim Cari Cara Selesaikan Banjir akibat Luapan PHB Sulaeman di Cipinang Melayu

Pemkot Jaktim Cari Cara Selesaikan Banjir akibat Luapan PHB Sulaeman di Cipinang Melayu

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jabodetabek Bebas Hujan, Suhu Udara Cukup Tinggi

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jabodetabek Bebas Hujan, Suhu Udara Cukup Tinggi

Megapolitan
Kecamatan Pulogadung Siapkan 7 Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Kecamatan Pulogadung Siapkan 7 Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI: Pelanggan Pangkas Rambut Wajib Miliki Sertifikat Vaksin

Pemprov DKI: Pelanggan Pangkas Rambut Wajib Miliki Sertifikat Vaksin

Megapolitan
Daftar Terbaru Hotel untuk Isolasi Mandiri Berbayar di Jakarta

Daftar Terbaru Hotel untuk Isolasi Mandiri Berbayar di Jakarta

Megapolitan
RedDoorz Sayangkan Peristiwa yang Menimpa Hotelnya di Ampera Raya

RedDoorz Sayangkan Peristiwa yang Menimpa Hotelnya di Ampera Raya

Megapolitan
Perumahan Beverly Hills Jababeka Jadi Tempat Isolasi Pekerja Industri yang Positif Covid-19

Perumahan Beverly Hills Jababeka Jadi Tempat Isolasi Pekerja Industri yang Positif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 28 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19, 6 Pasien Meninggal

UPDATE 28 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19, 6 Pasien Meninggal

Megapolitan
Polisi: Tak Ditemukan Bukti Kuat Terkait Dugaan Kerumunan dan Praktik Prostitusi di RedDoorz Ampera Raya

Polisi: Tak Ditemukan Bukti Kuat Terkait Dugaan Kerumunan dan Praktik Prostitusi di RedDoorz Ampera Raya

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap di Tangsel Baru Tercapai 14 Persen dari Target 1 Juta Penduduk

Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap di Tangsel Baru Tercapai 14 Persen dari Target 1 Juta Penduduk

Megapolitan
UPDATE 28 Juli: Tambah 5.525 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.035 Pasien Sembuh

UPDATE 28 Juli: Tambah 5.525 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.035 Pasien Sembuh

Megapolitan
Penerima Bansos Kena Pungli, Mensos Risma: Kalau Urusan Itu Tak Selesai, Kapan Warga Sejahtera!

Penerima Bansos Kena Pungli, Mensos Risma: Kalau Urusan Itu Tak Selesai, Kapan Warga Sejahtera!

Megapolitan
Update 28 Juli: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambah 606

Update 28 Juli: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambah 606

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X