Atasi Banjir Jakarta, Pemerintah Pusat dan DKI Diminta Satu Visi hingga Satu Aksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat berkolaborasi dalam membangun infrastruktur dalam rangka mengantisipasi banjir di Ibu Kota.

Dia melanjutkan, pemerintah pusat dan daerah perlu membuat komitmen dan target besama, misalnya dalam melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai.

Dengan demikian, proses normalisasi bisa segera dilaksanakan.

"Jadi mudah-mudahan ke depan pemerintah pusat dan daerah (Pemprov DKI) satu visi, satu program, satu aksi, satu target," kata Yayat kepada Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Curah Hujan Ekstrem, Jakarta Tak Bisa Hanya Andalkan Sumur Resapan, Sungai Harus Dinormalisasi

Yayat menuturkan, pembangunan infrastruktur untuk menampung air perlu dilakukan.

Sebab, curah hujan di Jakarta saat ini sangat ekstrem. Kondisi tersebut diprakirakan terjadi dalam beberapa tahun ke depan.

Selain itu, sistem drainase dan infrastruktur pengendali banjir di Jakarta belum mendukung.

Bahkan, sistem drainase di Ibu Kota disebut hanya mampu menampung curah hujan hingga di bawah 100 milimeter per hari.

Padahal, curah hujan ekstrem di Jakarta sudah menyentuh angka 160 milimeter per hari.

"Bisa bayangkan bagaimana kita menyikapi persoalan banjir itu dengan persoalan masalah redesain dari infrastrukturnya belum mendukung," tutur Yayat.

Baca juga: Pakar Dorong Pemprov DKI Tuntaskan Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai