Saat Naturalisasi Sungai ala Anies Tidak Maksimal dan Jakarta Tergenang. . .

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama lebih dari tiga tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak kunjung memaksimalkan naturalisasi Sungai Ciliwung yang digadang-gadang sebagai salah satu solusi mengatasi banjir.

Berdasarkan catatan Kompas.com, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies baru merampungkan naturalisasi Kanal Banjir Barat segmen Shangri La-Karet, Jakarta Pusat, dengan lebar 8 meter.

Hasil dari program untuk menambah kapasitas sungai tersebut terekam dalam unggahan akun Twitter resmi Pemprov DKI Jakarta, @ DKIJakarta, pada 7 Januari 2021 lalu.

Yuk, intip naturalisasi sungai di Kanal Banjir Barat segmen Shangrilla-Karet!

Tepat di samping Stasiun Sudirman KA Bandara BNI City, telah dibangun taman dengan lebar 8 meter dari sungai.https://t.co/yMUnXYacDv#jagajakarta#naturalisasisungai #kotakolaborasi
Foto: isnydr pic.twitter.com/b9FUD8QON8

— Pemprov DKI Jakarta (@DKIJakarta) January 7, 2021

Di unggahan itu terlihat gambar bantaran sungai yang sudah dirapikan, dibeton, dan dilengkapi dengan jalur pejalan kaki dan pesepeda yang dilapisi ubin berwarna abu-abu dan hitam.

Meski telah dipercantik sedemikian rupa, pembetonan ini tidak sejalan dengan konsep naturalisasi sungai yang dimaksud oleh Anies saat baru menjabat sebagai Gubernur DKI akhir 2017 lalu.

Baca juga: Janji-janji Anies yang Dipertanyakan, dari Hentikan Reklamasi hingga Laksanakan Naturalisasi Sungai

Menurut Anies, naturalisasi adalah upaya meningkatkan kapasitas sungai dengan menghidupkan kembali ekosistem pinggir sungai secara "alamiah" atau natural.

Salah satunya dengan menanam berbagai pohon dan tumbuh-tumbuhan, bukan dengan pembetonan yang dilakukan oleh pemerintahan Ibu Kota sebelumnya melalui proyek normalisasi.

Normalisasi Ciliwung, yang mulai dikerjakan Pemprov DKI bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR pada 2012, ditargetkan sepanjang 33,69 kilometer.

Namun hingga 2017, baru 16 kilometer sungai yang berhasil dinormalisasi, yakni diperlebar dan dibeton untuk memperlancar aliran sungai.

Program ini kemudian terhenti karena terkendala pembebasan lahan. Di sisi lain, Anies bersikukuh untuk melakukan naturalisasi alih-alih normalisasi yang menurutnya berdampak buruk terhadap lingkungan.

Baca juga: Hapuskan Normalisasi, Bagaimana Konsep Naturalisasi Sungai ala Anies?

Pelebaran sungai tak maksimal: Banjir besar terjang Jakarta

Hujan lebat yang mengguyur Ibu Kota akhir pekan lalu menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir dengan ketinggian mencapai 4 meter.

Di antara wilayah tersebut adalah Cipinang Melayu, Jakarta Timur, dan kawasan elit Kemang, Jakarta Selatan.

Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan Mustajab mengaku, banjir terjadi karena ketidakmampuan sungai yang mengaliri wilayah administrasinya dalam menampung debit air yang tinggi.

Menurut Mustajab, program peningkatan kapasitas sungai Gubernur Anies, yakni naturalisasi, seharusnya dijalankan.

"Kalau memang kita ingin total menyelesaikan banjir, ya harus dinormalkan sesuai kapasitas curah hujan yang terjadi. Dengan cara apa? Mungkin bisa naturalisasi, bisa melebarkan, karena tata guna lahan di wilayah Jakarta maupun hulu itu sudah berubah," ujar Mustajab, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Heboh Penghapusan Normalisasi, Apa Kabar Naturalisasi Sungai ala Anies?

Menurut dia, lahan-lahan di Jakarta Selatan yang dulunya berupa rawa atau pinggiran sungai, kini telah berubah menjadi perumahan.

Lahan-lahan tersebut mesti ditata kembali dan dikembalikan fungsinya demi mengatasi banjir, imbuh Mustajab.

Pakar dorong normalisasi sungai

Pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supratna mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera merampungkan normalisasi sungai yang sudah hampir setengah jalan.

"Itulah cara untuk meningkatkan kapasitas (sungai) dari kondisi yang lama. Tapi upaya untuk meningkatkan kapasitas itu kan berbenturan dengan persoalan relokasi penduduk," kata Yayat kepada Kompas.com, Selasa.

Dengan begitu, Yayat berharap Pemprov DKI bisa dengan segera menuntaskan masalah relokasi penduduk dan pembebasan lahan untuk melancarkan program normalisasi.

(Penulis: Wahyu Adityo Prodjo, Rosiana Haryanti | Editor: Nursita Sari, Sandro Gatra)