Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/02/2021, 13:19 WIB
Singgih Wiryono,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Untayana mempertanyakan terjadinya banjir di Jakarta yang disebabkan hujan lokal, tanpa air kiriman.

Pasalnya pada saat banjir terjadi, tinggi muka air di pintu air Katulampa dan Depok masih dalam kondisi normal

"Saat terjadi banjir pada 20 Februari 2021, rata-rata curah hujannya hanya sekitar 50 persen jika dibandingkan dengan curah hujan saat terjadi banjir Tahun Baru 2020. Sementara itu, tinggi muka air di Katulampa, Depok, dan Krukut Hilir siaga 4 atau normal," kata Justin dalam keterangan tertulis, Rabu (24/2/2021).

Justin menilai, banjir yang terjadi di Jakarta pada Sabtu (20/2/2021) lalu tidak seberat pada 2020 lalu, termasuk dari sisi curah hujan.

Baca juga: Atasi Banjir Jakarta, Pemerintah Pusat dan DKI Diminta Satu Visi hingga Satu Aksi

Dia kemudian meminta Pemprov DKI untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk jika pengendalian banjir masih tidak ada kemajuan.

"Pemprov DKI harus bersiap diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk di masa mendatang," kata Justin.

Salah satu yang diminta PSI, kata Justin, adalah mempercepat pembebasan lahan untuk normalisasi sungai yang ada di DKI Jakarta.

Baca juga: Data Banjir Jakarta Dipertanyakan, Wagub DKI Beri Penjelasan

Pembagian tugas antara Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta terkait normalisasi masih tersendat di pembebasan lahan yang tak kunjung terealisasi.

Sehingga sejak 2018 sampai dengan hari ini, kata Justin, Kementerian PUPR masih belum bisa melakukan normalisasi sungai.

"Dari pantauan lapangan, banjir di Jakarta Timur diakibatkan luapan sungai yang belum normalisasi. Dinas Perumahan telah menyiapkan ribuan rusun untuk relokasi warga, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda pembebasan lahan," ujar Justin.

Pertanyaan terkait banjir Jakarta di saat Katulampa berstatus normal pernah dilontarkan Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha.

Giring menilai Anies hanya melemparkan kesalahan bencana banjir pada curah hujan yang tinggi dan banjir kiriman.

"Pada banjir kemarin, status pintu air di Bogor dan Depok normal. Artinya banjir terjadi karena Mas Gubernur Anies tidak punya rencana dan cara yang jelas untuk mengatasinya," kata Giring, Senin (22/2/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Kisah di Balik Nama Jalan Perjuangan yang Dilalui Anies Saat Kampanye di Kampung Tanah Merah

Kisah di Balik Nama Jalan Perjuangan yang Dilalui Anies Saat Kampanye di Kampung Tanah Merah

Megapolitan
Minta Status Guru Honorer Murni di Jakarta Dihapus, P2G: Upahnya Tak Manusiawi

Minta Status Guru Honorer Murni di Jakarta Dihapus, P2G: Upahnya Tak Manusiawi

Megapolitan
Pembelaan Diri Rihani atas Kasus Penipuan 'Preorder' iPhone, Mengaku Juga Ditipu Rihana dan Minta Dibebaskan

Pembelaan Diri Rihani atas Kasus Penipuan "Preorder" iPhone, Mengaku Juga Ditipu Rihana dan Minta Dibebaskan

Megapolitan
Akses ARV yang Terbatas Jadi Tantangan Besar Pengobatan ODHIV

Akses ARV yang Terbatas Jadi Tantangan Besar Pengobatan ODHIV

Megapolitan
Jangan Sendirian, ODHIV Diminta Gabung Komunitas untuk Lancarkan Pengobatan

Jangan Sendirian, ODHIV Diminta Gabung Komunitas untuk Lancarkan Pengobatan

Megapolitan
Jejak Kampanye Pertama Anies di Tanah Merah: Kendarai Motor di Atas Jalan Perjuangan yang Tak Mulus

Jejak Kampanye Pertama Anies di Tanah Merah: Kendarai Motor di Atas Jalan Perjuangan yang Tak Mulus

Megapolitan
Kesendirian Rohmanto di Akhir Hayatnya, Tak Ada Keluarga dan Meninggal di Tumpukan Sampah

Kesendirian Rohmanto di Akhir Hayatnya, Tak Ada Keluarga dan Meninggal di Tumpukan Sampah

Megapolitan
Gaji Guru Honorer di SDN Malaka Jaya 10 Hanya Rp 300.000, P2G: Bukti Tata Kelola yang Masih Buruk

Gaji Guru Honorer di SDN Malaka Jaya 10 Hanya Rp 300.000, P2G: Bukti Tata Kelola yang Masih Buruk

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Heru Budi Sidak SDN Malaka Jaya 10 yang Gaji Guru Honorer Rp 300.000 | Ibunda Ghisca Debora Dilaporkan ke Polisi

[POPULER JABODETABEK] Heru Budi Sidak SDN Malaka Jaya 10 yang Gaji Guru Honorer Rp 300.000 | Ibunda Ghisca Debora Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Tarif JA Connexion Bandara Soekarno Hatta-Stasiun Halim 2023

Tarif JA Connexion Bandara Soekarno Hatta-Stasiun Halim 2023

Megapolitan
Harga Tiket Damri Jakarta-Yogyakarta dan Jadwalnya per November 2023

Harga Tiket Damri Jakarta-Yogyakarta dan Jadwalnya per November 2023

Megapolitan
Lambang Kota Depok dan Artinya

Lambang Kota Depok dan Artinya

Megapolitan
Harga Tiket Damri Jakarta-Wonosobo dan Jadwalnya per November 2023

Harga Tiket Damri Jakarta-Wonosobo dan Jadwalnya per November 2023

Megapolitan
Tarif Transjakarta Rute Bandara Soekarno-Hatta Tak Kunjung Ditetapkan, Dishub DKI: Masih Terus Dikaji

Tarif Transjakarta Rute Bandara Soekarno-Hatta Tak Kunjung Ditetapkan, Dishub DKI: Masih Terus Dikaji

Megapolitan
Nestapa Guru SMPN di Jaksel, Disebut Tak Dibayar Selama 2 Tahun dan Hanya Dapat Upah dari Saweran Wali Murid

Nestapa Guru SMPN di Jaksel, Disebut Tak Dibayar Selama 2 Tahun dan Hanya Dapat Upah dari Saweran Wali Murid

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com