Kompas.com - 25/02/2021, 20:48 WIB
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin di lantai 10, Gedung DPRD DKI, Selasa (18/2/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin di lantai 10, Gedung DPRD DKI, Selasa (18/2/2020)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menilai, interpelasi yang digulirkan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya sebuah pencitraan belaka.

"Biasa lah itu bagian dari pencitraan," kata Arifin saat dihubungi melalui telepon, Kamis (25/2/2021).

Menurut dia, Fraksi PSI sengaja mengajukan interpelasi agar terlihat tetap kritis terhadap kepemimpinan Anies.

Baca juga: Akan Ajukan Interpelasi, Fraksi PSI Tuduh Anies Hambat Kerja Bawahannya untuk Cegah Banjir

Terlepas dari itu, kata Arifin, Fraksi PKS tidak akan menanggapi interpelasi yang digulirkan oleh PSI.

Dia juga meyakini tidak ada fraksi lain yang menanggapi keinginan PSI.

"Paling juga teman-teman (fraksi) yang lain pasti tidak akan merespons, tidak akan menanggapi," kata Arifin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia justru meminta PSI untuk mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta yang sudah memiliki kemajuan dalam penanganan banjir.

"Kami mengapresiasi Gubernur yang luar biasa, misalnya banjir yang lagi ramai. Titik-titik banjir luar biasa berkurang, yang kemarin saja sehari sudah surut, itu menunjukkan jelas kerja Pemprov mengatasi banjir," kata Arifin.

Baca juga: Fraksi PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Taufik: Siapa yang Mau Menyambut?

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana mengatakan, PSI mengambil langkah menggulirkan hak interpelasi kepada Anies karena menilai Anies tidak serius dan sengaja menghambat kerja pencegahan banjir.

"Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir," kata Justin.

Hak interpelasi tidak bisa dilakukan oleh satu fraksi saja, melainkan harus diikuti oleh lebih dari satu partai dan beranggotakan 15 anggota DPRD.

PSI hanya memiliki delapan kursi di DPRD DKI Jakarta dan membutuhkan tujuh anggota DPRD dari fraksi yang berbeda untuk memuluskan pemanggilan Anies melalui interpelasi.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Megapolitan
Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Megapolitan
Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Megapolitan
Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Megapolitan
Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Megapolitan
73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Megapolitan
Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Megapolitan
Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Megapolitan
Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Megapolitan
Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Megapolitan
Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Megapolitan
Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Megapolitan
Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.