Bela Anies, Fraksi PKS Nilai Interpelasi yang Diajukan PSI Hanya Pencitraan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menilai, interpelasi yang digulirkan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya sebuah pencitraan belaka.

"Biasa lah itu bagian dari pencitraan," kata Arifin saat dihubungi melalui telepon, Kamis (25/2/2021).

Menurut dia, Fraksi PSI sengaja mengajukan interpelasi agar terlihat tetap kritis terhadap kepemimpinan Anies.

Baca juga: Akan Ajukan Interpelasi, Fraksi PSI Tuduh Anies Hambat Kerja Bawahannya untuk Cegah Banjir

Terlepas dari itu, kata Arifin, Fraksi PKS tidak akan menanggapi interpelasi yang digulirkan oleh PSI.

Dia juga meyakini tidak ada fraksi lain yang menanggapi keinginan PSI.

"Paling juga teman-teman (fraksi) yang lain pasti tidak akan merespons, tidak akan menanggapi," kata Arifin.

Dia justru meminta PSI untuk mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta yang sudah memiliki kemajuan dalam penanganan banjir.

"Kami mengapresiasi Gubernur yang luar biasa, misalnya banjir yang lagi ramai. Titik-titik banjir luar biasa berkurang, yang kemarin saja sehari sudah surut, itu menunjukkan jelas kerja Pemprov mengatasi banjir," kata Arifin.

Baca juga: Fraksi PSI Ingin Interpelasi Anies soal Banjir, Taufik: Siapa yang Mau Menyambut?

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana mengatakan, PSI mengambil langkah menggulirkan hak interpelasi kepada Anies karena menilai Anies tidak serius dan sengaja menghambat kerja pencegahan banjir.

"Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir," kata Justin.

Hak interpelasi tidak bisa dilakukan oleh satu fraksi saja, melainkan harus diikuti oleh lebih dari satu partai dan beranggotakan 15 anggota DPRD.

PSI hanya memiliki delapan kursi di DPRD DKI Jakarta dan membutuhkan tujuh anggota DPRD dari fraksi yang berbeda untuk memuluskan pemanggilan Anies melalui interpelasi.