Mendengar interpelasi dari PSI, Ketua Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Mohamad Taufik tertawa.
Taufik yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menilai hak interpelasi yang digulirkan PSI tidak akan mendapat respon dari fraksi manapun.
"Ha-ha-ha, bagaimana mau interplasi? Silakan saja siapa yang mau nyambut," kata Taufik dalam pesan singkat.
Dia juga mengatakan, kejadian walk out di rapat paripurna akhir 2020 saat Fraksi PSI membacakan pandangannya mungkin masih diingat fraksi lain.
Sehingga tidak akan ada respons dari hak interpelasi yang digulirkan PSI, meskipun PSI meminta dukungan sekalipun.
"Enggak ada lah (yang merespons wacana interpelasi)," kata Taufik.
Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono mengatakan, ketimbang harus melakukan interpelasi, sebaiknya evaluasi banjir Jakarta dilakukan dengan rapat kerja.
"Dalam konteks ini (evaluasi banjir) saya rasa kami fokus evaluasi dengan hal yang bersifat teknis bersama SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," kata Gembong.
Baca juga: Saat Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir Tidak Didukung Fraksi Lain di DPRD DKI
Karena menurut Gembong, masalah banjir Jakarta terletak pada eksekusi ide-ide yang sudah ada sebelumnya, sehingga tidak perlu sampai memanggil Anies.
Komisi D nantinya akan memeriksa secara lebih mendalam eksekusi program pengendalian banjir yang tidak berjalan.
Karena percuma saja memanggil Anies jika soal teknis yang mengetahui adalah Kepala Dinas terkait pengendalian banjir.
"Soal banjir kan Pak Anies tidak begitu memahami juga, ujungnya rapat kerja," kata Gembong.
Sebagai pemilik jumlah kursi ketiga terbanyak di DPRD DKI Jakarta, PKS menilai apa yang dilakukan PSI adalah pencitraan belaka.
"Biasa lah itu bagian dari pencitraan," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin.
Dia menilai PSI mengajukan hak interpelasi agar tetap terlihat kritis terhadap kepemimpinan Anies.