Selisih Data Terjadi Lagi, Depok Minta Satgas Covid-19 "Konsen": Bahaya jika Tak Diselesaikan

Kompas.com - 26/02/2021, 14:54 WIB
. Shutterstock.

DEPOK, KOMPAS.com - Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok angkat bicara soal selisih atau kesenjangan data kasus aktif/pasien Covid-19 yang kembali terjadi, antara data real-time Pemerintah Kota Depok dengan versi Satgas Penanganan Covid-19 pusat.

"Ini menjadi masalah utama dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, padahal data adalah basis utama kebijakan dan dijadikan input perhitungan zona risiko daerah," kata juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana, kepada wartawan.

"Bagaimana zona risiko daerah bisa valid hasilnya, jika diambil dari basis data yang salah," lanjutnya.

Baca juga: Selisih Jumlah Pasien Covid-19 Depok Terjadi Lagi, Versi Pemerintah Pusat 89 Persen Lebih Banyak

Sebelumnya, selisih atau kesenjangan data yang lebar sudah pernah terjadi.

Masalah ini sempat dilaporkan oleh Depok sejak Oktober 2020 lalu, namun tak digubris dan isunya mencuat ke permukaan pada awal Januari 2021.

Ketika itu, kasus aktif/pasien Covid-19 di Depok lebih tinggi ketimbang yang dilaporkan oleh Pemprov Jawa Barat maupun Satgas Penanganan Covid-19 pusat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Waktu itu sempat rekonsiliasi data dan sempat gap-nya tidak terlalu tinggi. Saat ini terjadi lagi, gap datanya cukup tinggi," ujar Dadang.

Teranyar, dalam konferensi pers kemarin, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 pusat Wiku Adisasmito mengungkapkan kasus aktif Covid-19 di Depok mencapai 7.096 pasien.

Baca juga: Depok Catat 265 Kasus Baru Covid-19, 3 Pasien Meninggal

Padahal, pada Kamis (25/2/2021), jumlah kasus aktif Covid-19 di Depok sebesar 3.740 pasien, sebagaimana dirilis dalam situs resmi Pemerintah Kota Depok.

Selisih itu hampir dua kali lipat, atau jika dikonversi dalam persentase, mencapai 89 persen.

"Masalah ini sudah disampaikan sejak lama, baik ke pusat maupun ke provinsi," ujar Dadang.

"Jadi, saya tuh, meminta kepada satgas pusat untuk konsen terkait data ini. Segera lakukan rekonsiliasi," imbuhnya.

Dadang menganggap sengkarut selisih data ini berbahaya jika tak segera dibereskan. Penanganan pandemi bisa tak akurat di lapangan karena data yang diacu pemerintah pusat dengan keadaan aktual.

"Data ini kan dijadikan input untuk menghitung zona risiko daerah. (Zona) merah atau oranye kan treatment-nya beda. Malau diambil dari basis data yang salah, itu kan tidak update dengan yang ada di daerah," jelas dia.

"Ini sangat berbahaya jika tidak segera diselesaikan."



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sasar Difabel dan Lansia, Pemkab Bekasi Gelar Vaksinasi Covid-19 dari Rumah ke Rumah

Sasar Difabel dan Lansia, Pemkab Bekasi Gelar Vaksinasi Covid-19 dari Rumah ke Rumah

Megapolitan
KLHK Kesulitan Deteksi Tempat Pembuangan Sampah Liar di Kota Tangerang

KLHK Kesulitan Deteksi Tempat Pembuangan Sampah Liar di Kota Tangerang

Megapolitan
Seusai Beraksi di Cipulir, Perampok yang Bacok Korbannya Kabur ke Madura

Seusai Beraksi di Cipulir, Perampok yang Bacok Korbannya Kabur ke Madura

Megapolitan
Warga Akan Kena Sanksi jika Masih Buang Sampah di 6 TPS Liar yang Disegel di Kota Tangerang

Warga Akan Kena Sanksi jika Masih Buang Sampah di 6 TPS Liar yang Disegel di Kota Tangerang

Megapolitan
Polisi Terapkan Crowd Free Night di Alam Sutra, Bintaro, Summarecon Bekasi

Polisi Terapkan Crowd Free Night di Alam Sutra, Bintaro, Summarecon Bekasi

Megapolitan
6 Tempat Pembuangan Sampah Ilegal di Kota Tangerang Disegel KLHK

6 Tempat Pembuangan Sampah Ilegal di Kota Tangerang Disegel KLHK

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan di Semak-semak di Kawasan Patoembak Depok

Mayat Pria Ditemukan di Semak-semak di Kawasan Patoembak Depok

Megapolitan
Disdik DKI Baru Temukan 1 Klaster Covid-19 di Pembelajaran Tatap Muka

Disdik DKI Baru Temukan 1 Klaster Covid-19 di Pembelajaran Tatap Muka

Megapolitan
Ada Tes CPNS di TMII, Polisi Tiadakan Sistem Ganjil Genap Akhir Pekan

Ada Tes CPNS di TMII, Polisi Tiadakan Sistem Ganjil Genap Akhir Pekan

Megapolitan
Polisi Tangkap Perampok Ponsel yang Bacok Korbannya di Cipulir

Polisi Tangkap Perampok Ponsel yang Bacok Korbannya di Cipulir

Megapolitan
Disdik DKI: 6 Sekolah yang Gelar PTM Ditutup karena Ada Temuan Kasus Covid-19

Disdik DKI: 6 Sekolah yang Gelar PTM Ditutup karena Ada Temuan Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasudin PPKUKM Jakarta Pusat Optimistis Bazzar Kecamatan Buka Peluang Usaha

Kasudin PPKUKM Jakarta Pusat Optimistis Bazzar Kecamatan Buka Peluang Usaha

Megapolitan
43 Anggota Ditlantas Polda Metro Jaya Gugur akibat Covid-19

43 Anggota Ditlantas Polda Metro Jaya Gugur akibat Covid-19

Megapolitan
Pemprov Banten Umumkan Desain Baru Tugu Pamulang, Wali Kota Tangsel: Jangan Bagus di Gambar Saja

Pemprov Banten Umumkan Desain Baru Tugu Pamulang, Wali Kota Tangsel: Jangan Bagus di Gambar Saja

Megapolitan
Bahas APBD Perubahan, Pemkot Bekasi Anggarkan Rp 458 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Bahas APBD Perubahan, Pemkot Bekasi Anggarkan Rp 458 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.