Satu Tahun Covid-19, Kala Anies Bingung dengan Sikap Pemerintah Pusat di Awal Pandemi

Langkah-langka yang diambil Anies di awal pandemi Covid-19 seringkali disebut berseberangan dengan pemerintah pusat, yang saat itu masih terus membuka keran masuk WN asing ke Indonesia.

Terutama di saat kasus Covid-19 di Indonesia belum diumumkan ke publik periode Januari-Februari 2020.

Padahal, menurut Anies, berdasarkan data yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta, Indonesia sejatinya sudah ada kasus Covid-19 di awal tahun 2020.

Gejala-gejala pneumonia banyak terjadi sehingga Pemprov DKI memutuskan meminta kewenangan untuk penanganan Covid-19.

Baca juga: Covid-19 Diprediksi Bakal Jadi Endemik, Apa Artinya untuk Kita?

Namun, pemerintah pusat tidak mengizinkan Pemprov DKI untuk melakukan pengujian laboratorium terkait temuan-temuan kasus pneumonia yang diduga merupakan Covid-19.

DKI hanya diizinkan untuk mengirimkan sampel untuk dilakukan uji laboratorium milik pemerintah pusat, sehingga kasus positif hanya bisa diumumkan oleh pemerintah pusat.

Anies sempat bertanya mengapa sampel yang dikirimkan oleh Pemprov DKI memiliki hasil yang negatif semua. Padahal dari sisi gejala sudah terlihat pneumonia disebabkan oleh Covid-19.

"Pada akhir Februari kami bertanya-tanya mengapa hasilnya negatif semua," kata Anies.

Tak percaya kurva melandai

Pada awal pandemi terjadi, informasi mengenai perkembangan kasus Covid-19 dilakukan satu pintu dan hanya dipegang oleh pemerintah pusat.

Setelah dua bulan penanganan Covid-19 berjalan, Anies masih tak percaya dengan sebaran data yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat bahwa kasus Covid-19 di Indonesia mulai melandai.

"Saya belum yakin apakah persebaran data telah melandai. Kita harus menunggu beberapa minggu ke depan untuk menyimpulkan apakah tren itu sudah melandai atau kita masih akan bergerak naik," kata Anies.

Anies saat itu juga meminta Kementerian Kesehatan berani transparan terkait data pasien positif Covid-19 di Indonesia. Menurut Anies, transparansi data membuat masyarakat bisa lebih waspada terhadap penyebaran Covid-19.

Tidak ada transparansi data, kata Anies, terlihat pada angka kematian Covid-19 di Jakarta lebih tinggi dibandingkan angka kematian nasional yang dirilis pemerintah pusat selama ini.

"Menurut kami, bersikap transparan dan menginformasikan mengenai apa yang harus dilakukan adalah cara memberikan rasa aman. Namun, Kementerian Kesehatan mempunyai pandangan berbeda, transparan (dinilai) akan membuat panik," tutur Anies.