Setahun Pandemi, Ketika Covid-19 Diduga Sudah Ada di Jakarta Sejak Januari

JAKARTA, KOMPAS.com - Setahun sudah masyarakat Indonesia bergelut dengan pandemi setelah kasus perdana ditemukan di Depok, Jawa Barat, pada 2 Maret 2020.

Namun, sejumlah pihak memprediksi jika Covid-19 sudah masuk ke Indonesia sejak awal tahun 2020.

Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono memprediksi bahwa penularan Covid-19 sudah terjadi sejak Januari hingga Februari 2020. Menurut dia, pada awal tahun, yakni Januari dan Februari 2020, sudah terjadi penularan lokal di Indonesia.

Kala itu, kata Pandu, orang yang memiliki gejala Covid-19 pernah menjalani pemeriksaan laboratorium. Namun, ternyata hasilnya adalah negatif, karena laboratorium belum siap untuk mendeteksi virus Covid-19.

Baca juga: Setahun Pandemi Covid-19, Wagub DKI: Terpenting Kepatuhan Masyarakat

"Tapi tesnya masih negatif karena waktu itu, pada awal-awal bulan itu, tes yang di badan Litbangkes belum siap. Jadi hasilnya negatif terus," kata Pandu pada 4 April 2020.

Sehingga kasus terlihat melonjak. Pandu menjelaskan, penularan lokal terjadi di Indonesia sejak Bulan Februari karena saat itu pemerintah masih membuka penerbangan ke lokasi terdampak pandemi, yakni Wuhan, China, sampai akhirnya negara itu memutuskan untuk melakukan lockdwon.

"Artinya di antara penumpang bolak-balik Wuhan-Jakarta itu dan lima kota lainnya di Indonesia, di Makassar, di Batam, itu sudah ada yang membawa virus," ucap Pandu.

Gubernur Anies mengaku sudah lacak Covid-19

Kemungkinan masuknya virus Covid-19 ke Indonesia pada awal tahun 2020 juga diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kepada media Australia, The Sydney Morning Herald yang terbit pada 7 Mei 2020 lalu, Anies mengaku bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan sejumlah langkah guna mengantisipasi penularan virus sejak 6 Januari.

Langkah antisipatif ini diambil setelah ia mendengar adanya kasus soal virus baru di Wuhan, China.

Baca juga: Satu Tahun Covid-19, Kala Anies Bingung dengan Sikap Pemerintah Pusat di Awal Pandemi

Dia menuturkan, Pemprov DKI Jakarta sudah mengadakan pertemuan dengan semua rumah sakit di Jakarta dan memberikan informasi tentang virus baru tersebut.

Setelah melakukan pemantauan, kasus yang dicurigai sebagai Covid-19 terus meningkat. Akan tetapi, Pemprov DKI Jakarta belum diizinkan untuk melakukan pemeriksaan Covid-19 di laboratorium karena belum mendapatkan izin.

Menurut Anies, setiap kali Pemprov DKI Jakarta memiliki kasus yang dicurigai sebagai Covid-19, maka pihaknya mengirimkan sampel ke laboratorium nasional. Baru setelah itu, laboratorium nasional menginformasikan apakah sampel tersebut berstatus positif atau negatif.

"Pada Februari, kami bertanya-tanya mengapa (hasilnya) negatif semua," ucap Anies.

Baca juga: Setahun Pandemi Covid-19: Empon-empon yang Jarang Dilirik, lalu Jadi Primadona

Oleh karenanya, Anies lalu memutuskan untuk mengumumkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun, pernyataan tersebut langsung direspons oleh Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa DKI Jakarta tidak memiliki kasus positif.

Sejumlah langkah Pemprov DKI sejak awal tahun

Anies mengaku telah berulang kali menyampaikan laporan terkait dengan adanya temuan virus pneumonia dari Wuhan.

Sejumlah langkah pun diambil sejak Januari 2020 karena Jakarta menjadi gerbang masuknya masyarakat internasional ke Indonesia. Hal inilah yang membuat potensi penularan tertinggi ada di Ibu Kota.

Dalam rapat virtual dengan Tim Pengawas Covid-19 DPR RI pada 16 April 2020, Anies mengaku setelah berkoordinasi dengan rumah sakit di Ibu Kota, Dinas Kesehatan DKI Jakarta membuka layanan call center dan hotline untuk posko tanggap pneumonia Wuhan pada 22 Januari 2020.

Kemudian pada 29 Januari 2020, Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan dengan mengundang pihak imigrasi dan tim pengawas orang asing (PORA). Selanjutnya, pada Bulan Februari, Pemprov DKI Jakarta melakukan monitoring kepada orang-orang yang memiliki gejala Covid-19.

Baca juga: Setahun Covid-19, Kebijakan PSBB Dikenalkan sebagai Solusi Tekan Penyebaran Kasus Tanpa Harus Lockdown

Langkah lainnya, yakni dengan membentuk Satgas Covid-19 serta mengumumkan ada 115 orang dalam pemantauan (ODP) dan 32 pasien dalam pengawasan (PDP) pada 1 Maret 2020.

Selanjutnya Anies menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 dan menginstruksikan seluruh anak buahnya untuk mulai menangani masalah Covid-19.

Sehari setelahnya, yakni pada 2 Maret, Anies membuat kebijakan untuk menjemput orang yang memiliki gejala Covid-19. Kebijakan ini dilakukan bertepatan dengan pengumuman kasus perdana Covid-19 oleh Presiden Joko Widodo.

Lalu pada 4 Maret 2020, Pemprov DKI Jakarta menetapkan dua rumah sakit umum daerah (RSUD) sebagai lokasi rujukan Covid-19.

Bahkan DKI Jakarta menjadi wilayah perdana yang menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Anies juga menginstruksikan agar warga mengenakan masker ketika berada di ruang publik.

Beberapa instruksi lainnya yakni menutup sejumlah tempat wisata, meniadakan kegiatan belajar-mengajar di sekolah, sampai akhirnya diterapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang masih diberlakukan sampai saat ini.