Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/03/2021, 06:15 WIB
Rosiana Haryanti,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir.

Hak interpelasi ini digulirkan sebab PSI menilai Anies sengaja menghambat kerja dinas-dinas di Pemprov DKI untuk mencegah banjir.

Namun, empat fraksi pemilik kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta sudah memberi sinyal penolakan atas hak interpelasi yang diwacanakan.

Menanggapi hal ini, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, persoalan kebijakan penanganan banjir yang dirasakan oleh PSI dan sebagian warga di Jakarta belum memuaskan.

Baca juga: Formappi Nilai Wajar PSI Ajukan Hak Interpelasi soal Banjir Jakarta

Dia menyebut, jika fraksi-fraksi di DPRD DKI juga merasakan banjir sebagai masalah yang krusial, namun kebijakan yang diambil kurang memadai dan tidak berdampak, maka semestinya mereka bisa sejalan.

"Maka mestinya mereka bisa sejalan dengan usulan penggunaan hak interpelasi yang diinisiasi PSI," tutur Lucius kepada Kompas.com, Selasa (2/3/2021).

Namun persoalannya, fraksi-fraksi di DPRD DKI, menurut Lucius, malah mencibir inisiatif tersebut.

Sehingga Lucius mempertanyakan apakah DPRD DKI merasa bahwa persoalan banjir merupakan masalah serius dan berdampak bagi warga.

"Tentu pertanyaannya, apakah DPRD tak merasa persoalan banjir itu merupakan sesuatu yang serius dan berdampak luas bagi warga," kata Lucius.

Kendati telah mendeklarasikan akan menginterpelasi Anies soal banjir Jakarta, PSI masih membutuhkan anggota fraksi lain untuk melancarkan rencana tersebut.

Baca juga: Langkah PSI Interpelasi Anies Kembali Dicueki Partai Lain

Sebab diperlukan 15 anggota DPRD DKI dan lebih dari satu fraksi agar hak interpelasi bisa dijalankan.

Sedangkan PSI hanya memiliki delapan kursi di DPRD, sehingga masih dibutuhkan tujuh kursi lagi untuk melakukan interpelasi.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono sebelumnya mengatakan, evaluasi penanganan banjir sebaiknya dilakukan melalui rapat kerja, bukan dengan interpelasi.

"Dalam konteks ini saya rasa kami fokus evaluasi dengan hal yang bersifat teknis bersama dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, Kamis (25/2/2021).

Menurut Gembong, masalah banjir Jakarta terletak pada eksekusi ide-ide yang sudah ada sebelumnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fokus ke Pilpres, Perolehan Kursi Gerindra di DPRD DKI Merosot

Fokus ke Pilpres, Perolehan Kursi Gerindra di DPRD DKI Merosot

Megapolitan
Maling Brankas di Ciracas Sudah Pantau Situasi 3 Hari Sebelum Beraksi

Maling Brankas di Ciracas Sudah Pantau Situasi 3 Hari Sebelum Beraksi

Megapolitan
Adian Napitupulu Ajak Pedemo Audiensi Soal Hak Angket di Dalam Gedung DPR

Adian Napitupulu Ajak Pedemo Audiensi Soal Hak Angket di Dalam Gedung DPR

Megapolitan
Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Megapolitan
Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Megapolitan
Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Megapolitan
Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Megapolitan
Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Megapolitan
Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi 'Food Estate' Jakarta

Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi "Food Estate" Jakarta

Megapolitan
Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Megapolitan
Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Megapolitan
Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Megapolitan
Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com