Pengamat: Apakah DPRD DKI Tidak Merasa Banjir Jakarta Masalah Serius?

Sehingga, tidak perlu sampai memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Tanggapi Wacana Interpelasi F-PSI soal Banjir Jakarta, Wagub DKI: Kami Persilakan

Komisi D DPRD DKI, kata Gembong, akan memeriksa secara lebih mendalam soal eksekusi program pengendalian banjir yang tidak berjalan sehingga terjadi banjir pada Sabtu (20/2/2021) lalu.

"Ujungnya soal eksekusi. Nanti kami dalami lebih detail, siapa sih yang tidak eksekusi ini. Saya khawatir misalkan penanganan banjir ini jangan-jangan kepala dinasnya enggak berani mengeksekusi," kata Gembong.

Dia juga tidak yakin bahwa Anies memahami setiap langkah dan teknis pelaksanaan program pengendalian banjir.

Sehingga, memanggil Anies untuk menjelaskan semua hal deteil menjadi percuma dan berujung kembali pada rapat kerja dengan SKPD terkait.

"Soal-soal banjir kan Pak Anies tidak begitu memahami juga, ujungnya rapat kerja," kata Gembong.

Sementara Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan menilai ajakan PSI untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui interpelasi terlalu mengada-ada.

"Kalau saya pribadi rasanya terlalu mengada-ada alasan interpelasi ini," kata Judistira saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (26/2/2021).

Judistira mengatakan, PSI menganggap Anies menghilangkan program penanggulangan banjir di Jakarta, termasuk normalisasi.

Menurut Judistira, alasan tersebut sangat tidak benar karena program penanggulangan banjir terus berjalan.

Bahkan, PSI mengetahui hal tersebut karena ikut membahas anggaran penanganan banjir.

"PSI kan ikut bahas anggaran, berapa untuk pembebasan lahan, berapa untuk revitalisasi waduk, dan sebagainya," tutur Judistira.

Judistira juga mengatakan, program penanganan banjir di dalam draf revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) pun sudah jelas terpampang.

"Penanggulangan banjir masih menjadi prioritas, coba dibaca lagi," kata dia.