Kompas.com - 03/03/2021, 06:15 WIB
Foto udara banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Sabtu (20/2/2021). Menurut warga Banjir diakibatkan luapan kali Sunter pada pukul 03.00 WIB dan sebanyak 300 Kepala Keluarga (KK) sudah dievakuasi ke pengungsian. ANTARA FOTO/FAKHRI HERMANSYAHFoto udara banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Sabtu (20/2/2021). Menurut warga Banjir diakibatkan luapan kali Sunter pada pukul 03.00 WIB dan sebanyak 300 Kepala Keluarga (KK) sudah dievakuasi ke pengungsian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir.

Hak interpelasi ini digulirkan sebab PSI menilai Anies sengaja menghambat kerja dinas-dinas di Pemprov DKI untuk mencegah banjir.

Namun, empat fraksi pemilik kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta sudah memberi sinyal penolakan atas hak interpelasi yang diwacanakan.

Menanggapi hal ini, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, persoalan kebijakan penanganan banjir yang dirasakan oleh PSI dan sebagian warga di Jakarta belum memuaskan.

Baca juga: Formappi Nilai Wajar PSI Ajukan Hak Interpelasi soal Banjir Jakarta

Dia menyebut, jika fraksi-fraksi di DPRD DKI juga merasakan banjir sebagai masalah yang krusial, namun kebijakan yang diambil kurang memadai dan tidak berdampak, maka semestinya mereka bisa sejalan.

"Maka mestinya mereka bisa sejalan dengan usulan penggunaan hak interpelasi yang diinisiasi PSI," tutur Lucius kepada Kompas.com, Selasa (2/3/2021).

Namun persoalannya, fraksi-fraksi di DPRD DKI, menurut Lucius, malah mencibir inisiatif tersebut.

Sehingga Lucius mempertanyakan apakah DPRD DKI merasa bahwa persoalan banjir merupakan masalah serius dan berdampak bagi warga.

"Tentu pertanyaannya, apakah DPRD tak merasa persoalan banjir itu merupakan sesuatu yang serius dan berdampak luas bagi warga," kata Lucius.

Kendati telah mendeklarasikan akan menginterpelasi Anies soal banjir Jakarta, PSI masih membutuhkan anggota fraksi lain untuk melancarkan rencana tersebut.

Baca juga: Langkah PSI Interpelasi Anies Kembali Dicueki Partai Lain

Sebab diperlukan 15 anggota DPRD DKI dan lebih dari satu fraksi agar hak interpelasi bisa dijalankan.

Sedangkan PSI hanya memiliki delapan kursi di DPRD, sehingga masih dibutuhkan tujuh kursi lagi untuk melakukan interpelasi.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono sebelumnya mengatakan, evaluasi penanganan banjir sebaiknya dilakukan melalui rapat kerja, bukan dengan interpelasi.

"Dalam konteks ini saya rasa kami fokus evaluasi dengan hal yang bersifat teknis bersama dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, Kamis (25/2/2021).

Menurut Gembong, masalah banjir Jakarta terletak pada eksekusi ide-ide yang sudah ada sebelumnya.

Sehingga, tidak perlu sampai memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Tanggapi Wacana Interpelasi F-PSI soal Banjir Jakarta, Wagub DKI: Kami Persilakan

Komisi D DPRD DKI, kata Gembong, akan memeriksa secara lebih mendalam soal eksekusi program pengendalian banjir yang tidak berjalan sehingga terjadi banjir pada Sabtu (20/2/2021) lalu.

"Ujungnya soal eksekusi. Nanti kami dalami lebih detail, siapa sih yang tidak eksekusi ini. Saya khawatir misalkan penanganan banjir ini jangan-jangan kepala dinasnya enggak berani mengeksekusi," kata Gembong.

Dia juga tidak yakin bahwa Anies memahami setiap langkah dan teknis pelaksanaan program pengendalian banjir.

Sehingga, memanggil Anies untuk menjelaskan semua hal deteil menjadi percuma dan berujung kembali pada rapat kerja dengan SKPD terkait.

"Soal-soal banjir kan Pak Anies tidak begitu memahami juga, ujungnya rapat kerja," kata Gembong.

Sementara Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan menilai ajakan PSI untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui interpelasi terlalu mengada-ada.

"Kalau saya pribadi rasanya terlalu mengada-ada alasan interpelasi ini," kata Judistira saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (26/2/2021).

Judistira mengatakan, PSI menganggap Anies menghilangkan program penanggulangan banjir di Jakarta, termasuk normalisasi.

Menurut Judistira, alasan tersebut sangat tidak benar karena program penanggulangan banjir terus berjalan.

Bahkan, PSI mengetahui hal tersebut karena ikut membahas anggaran penanganan banjir.

"PSI kan ikut bahas anggaran, berapa untuk pembebasan lahan, berapa untuk revitalisasi waduk, dan sebagainya," tutur Judistira.

Judistira juga mengatakan, program penanganan banjir di dalam draf revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) pun sudah jelas terpampang.

"Penanggulangan banjir masih menjadi prioritas, coba dibaca lagi," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies: Pemprov DKI Tidak Pernah Melarang Warga Masuk Jakarta

Anies: Pemprov DKI Tidak Pernah Melarang Warga Masuk Jakarta

Megapolitan
UPDATE: Tambah 11 Kasus di Kabupaten Bekasi, 214 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 11 Kasus di Kabupaten Bekasi, 214 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 81 Kasus di Depok, 1.011 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 81 Kasus di Depok, 1.011 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Anies Kembali Perpanjangan PPKM hingga 31 Mei

Anies Kembali Perpanjangan PPKM hingga 31 Mei

Megapolitan
Ada 9.291 Pergerakan Penumpang di Soekarno-Hatta pada Hari Terakhir Larangan Mudik

Ada 9.291 Pergerakan Penumpang di Soekarno-Hatta pada Hari Terakhir Larangan Mudik

Megapolitan
Berstatus Mantan Narapidana, Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Diperberat

Berstatus Mantan Narapidana, Tuntutan Hukuman Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Diperberat

Megapolitan
Fakta Pelaku Pencurian dan Pemerkosaan Anak di Bekasi: Positif Narkoba, Ada Residivis, Aktor Utama Buron

Fakta Pelaku Pencurian dan Pemerkosaan Anak di Bekasi: Positif Narkoba, Ada Residivis, Aktor Utama Buron

Megapolitan
Banjir Sempat Melanda Kampung Baru, Warga: Sudah Biasa

Banjir Sempat Melanda Kampung Baru, Warga: Sudah Biasa

Megapolitan
Warga Cimahpar Bogor Pasang Spanduk Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Bebas Covid-19

Warga Cimahpar Bogor Pasang Spanduk Tolak Pemudik yang Kembali Tanpa Surat Bebas Covid-19

Megapolitan
5 Terdakwa Kasus Kerumunan Petamburan Dituntut Penjara Selama 1 Tahun 6 Bulan

5 Terdakwa Kasus Kerumunan Petamburan Dituntut Penjara Selama 1 Tahun 6 Bulan

Megapolitan
Banjir di 6 RT di Pondok Pinang Sudah Surut Senin Sore

Banjir di 6 RT di Pondok Pinang Sudah Surut Senin Sore

Megapolitan
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Shihab Dituntut Penjara Selama 2 Tahun

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Shihab Dituntut Penjara Selama 2 Tahun

Megapolitan
10.000 Rapid Test Antigen Gratis Disiapkan Dinkes Kota Tangerang untuk Antisipasi Lonjakan Covid-19

10.000 Rapid Test Antigen Gratis Disiapkan Dinkes Kota Tangerang untuk Antisipasi Lonjakan Covid-19

Megapolitan
Dinkes DKI Lanjutkan Vaksinasi AstraZeneca Selain Batch CTMAV547

Dinkes DKI Lanjutkan Vaksinasi AstraZeneca Selain Batch CTMAV547

Megapolitan
UPDATE 17 Mei: 21 Kasus Covid-19 Baru di Tangsel, 1 Pasien Meninggal

UPDATE 17 Mei: 21 Kasus Covid-19 Baru di Tangsel, 1 Pasien Meninggal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X