Soal Saham Perusahaan Bir, F-PAN: Anies Harus Tegas seperti Jokowi Batalkan Perpres Investasi Miras

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin melepas kepemilikan saham perusahaan bir di PT Delta Djakarta.

Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang kusumanto mengatakan, pihaknya telah menerima banyak masukan agar fraksi PAN mendorong penjualan saham yang dimiliki oleh Pemprov DKI.

"Sejak tahun 2019, banyak masukan kepada kami agar Fraksi PAN ikut mendorong penjualan saham bir yang dimiliki Pemprov," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Selasa (2/3/2021).

Baca juga: Wagub DKI Sebut Penjualan Saham Perusahaan Bir Belum Direspons DPRD

Dia menjelaskan, selama ini Pemprov DKI Jakarta beralasan bahwa penjualan saham di perusahaan bir selalu terganjal restu dari DPRD DKI Jakarta.

Ketika Pemprov DKI berencana menjual saham yang telah dimiliki sejak era Gubernur Ali Sadikin tersebut, PAN mendukung.

"Pak Gubernur dan Pak Wagub, Fraksi PAN mendukung 100 persen keputusan untuk menjual saham Delta," tutur Bambang.

Menurut dia, Pemprov DKI harus berani tegas dengan mengalihkan investasi miras ke investasi lain agar tidak menimbulkan sentimen sosial.

Bambang bahkan memberikan contoh keputusan Presiden Joko Widodo yang berani membatalkan Perpres soal investasi miras karena mendengar masukan dari masyarakat.

"Pak Anies harus bisa tegas seperti Pak Jokowi yang membatalkan Perpres soal investasi miras," tutur Bambang.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sebelumnya menilai, tak ada alasan genting Pemprov DKI Jakarta mengajukan penjualan saham perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk.

Baca juga: Pemprov DKI Mengotot Jual Saham Perusahaan Bir, Ketua DPRD: Ada Apa Menggebu-gebu?

Dia mempertanyakan kepada Pemprov DKI Jakarta mengapa begitu mengotot menjual saham perusahaan bir tersebut.

"Ini ada apa? Ada apa orang yang menggebu-gebu untuk menjual (kepemilikan saham) PT Delta," kata Pras saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Menurut Pras, perusahaan bir tersebut tidak memiliki masalah yang merugikan Pemprov DKI Jakarta.

DKI Jakarta secara historis tidak pernah menyuntikan saham ke perusahaan tersebut.

Politikus PDI-P ini menjelaskan, kepemilikan saham Pemprov DKI dari PT Delta sudah ada di masa Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.

Saat itu pemerintah pusat hendak melakukan intervensi kepada perusahaan bir, yaitu Bir Bintang yang hampir kolaps.

Baca juga: Ini Alasan Presiden Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras

Sehingga dibuatlah PT Delta untuk mengatasi gonjang-ganjing kebangkrutan Bir Bintang.

"Itu kan ada persoalan di Bir Bintang pada saat itu, zaman pak Ali. Bagaimana pemerintah masuk kedalam? Nggak bisa ke Bir Bintang, maka kita (pemerintah saat itu) buatlah PT Delta," kata Pras.

Kemudian pemerintah pusat menyerahkan PT Delta ke pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov DKI untuk dikelola.

Namun saat ini justru Pemprov DKI hendak menjual saham yang dimiliki di PT Delta.

Pras meminta agar Pemprov DKI Jakarta tidak mengukur kebijakan penjualan kepemilikan saham PT Delta dengan tolok ukur agama.

"Jadi bukan masalah agama halal tidak halal. Jangan dimasukan ke ranah itu," kata Pras.

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI Jakarta kembali mengajukan penjualan saham kepemilikan ke DPRD DKI Jakarta tahun ini setelah tak mendapat respon di tahun-tahun sebelumnya.

"Prosesnya tidak seperti menjual barang sendiri, ada prosesnya, ada tahapannya, di antaranya harus mendapat persetujuan teman-teman di DPRD Provinsi DKI Jakarta," kata Riza dalam keterangan suara, Senin (3/1/2021).

Riza mengatakan, pada prinsipnya DKI Jakarta akan terus mengupayakan kepemilikan saham PT Delta untuk dijual.

Jajaran eksekutif di Pemprov DKI setuju jika seluruh saham dijual dan digunakan untuk kebutuhan lainnya.

"Prosesnya perlu waktu," ucap Riza.

Pelepasan kepemilikan sahan Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk merupakan janji kampanye dari Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan.

Pemprov DKI kemudian menggabungkan kepemilikan saham atas nama Pemprov DKI dan Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta mencari 26,25 persen.

Penggabungan yang sudah dilakukan di tahun 2019 itu merupakan salah satu proses untuk menjual saham Delta Djakarta.