Usul Penggunaan Hak Interpelasi Terkait Penanganan Banjir di Jakarta Dinilai Wajar, Bukan Pencitraan

Kompas.com - 03/03/2021, 09:36 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meninjau kawasan terdampak banjir di Jalan Taman Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Minggu (21/2/2021) siang. KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJOGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meninjau kawasan terdampak banjir di Jalan Taman Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Minggu (21/2/2021) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, tendensi politis di balik alasan PSI mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan hal yang wajar. Menurut Lucius, sikap yang diambil politisi memang selalu politis.

"Mau PSI yang mendukung interpelasi ataupun fraksi-fraksi lain yang menolaknya, semua sikap mereka itu politis," kata Lucius kepada Kompas.com, Selasa (2/3/2021).

Lucius menambahkan, jika PSI mengambil sikap mendorong hak interpelasi dan itu sesuai dengan keinginan warga, maka fraksi lain diharapkan tidak kaget jika elektabilitas partai ini kemungkinan meningkat. Lucius juga mengingatkan adanya kemungkinan masyarakat akan menarik dukungan akibat sikap fraksi yang menolak interpelasi yang diajukan PSI.

Baca juga: Formappi: Usul Hak Interpelasi soal Banjir Jakarta Jangan Dianggap Lelucon

"Sebaliknya mereka enggak boleh takut jika atas sikap mereka menolak hak interpelasi, warga menarik dukungan pada partai mereka di pemilu mendatang," ujar Lucius.

Akan tetapi, jika upaya tersebut dianggap pencitraan, Lucius menilai pernyataan tersebut tidak beralasan.

"Semua itu wajar. Yang tidak wajar jika menuduh sikap PSI yang ingin menggunakan hak DPRD berupa interpelasi sebagai langkap pencitraan semata," kata dia.

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait penanganan banjir di Jakarta yang dinilai tidak memiliki kejelasan. Interpelasi kali ini merupakan upaya kedua PSI setelah sebelumnya mengajukan hak serupa pada 17 November 2020 terkait kerumunan acara pernikahan putri Rizieq Shihab.

Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana mengemukakan, hak interpelasi digullirkan karena PSI menilai Anies sengaja menghambat kerja dinas-dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah banjir.

Rencana PSI itu  berbuah berbagai tanggapan dari berbagai fraksi lain di DPRD DKI Jakarta. Fraksi PKS misalnya menilai apa yang dilakukan oleh PSI hanyalah pencitraan belaka.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menilai hak interpelasi yang diajukan oleh PSI dilakukan agar partai tersebut tetap terlihat kritis terhadap kepemimpinan Anies.

PKS bahkan tidak menanggapi interpelasi itu sebagai hal yang serius. Arifin juga menilai sikap yang dilakukan oleh PKS akan dilakukan oleh fraksi lainnya.

Arifin meminta PSI untuk mengapresiasii kinerja Pemprov DKI Jakarta yang dinilai terbukti membawa kemajuan penanganan banjir di Ibu Kota.

Baca juga: Tanggapi Wacana Interpelasi F-PSI soal Banjir Jakarta, Wagub DKI: Kami Persilakan



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Budayawan Radhar Panca Dahana Meninggal Dunia akibat Serangan Jantung

Budayawan Radhar Panca Dahana Meninggal Dunia akibat Serangan Jantung

Megapolitan
UPDATE 22 April: Ada 615 Pasien Covid-19 di Tangsel

UPDATE 22 April: Ada 615 Pasien Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Obituari Radhar Panca Dahana: Berjuang untuk Seni dan Budaya Indonesia hingga Napas Terakhir

Obituari Radhar Panca Dahana: Berjuang untuk Seni dan Budaya Indonesia hingga Napas Terakhir

Megapolitan
Radhar Panca Dahana Bertahun-tahun Berjuang Lawan Gagal Ginjal, Seminggu 3 Kali Cuci Darah

Radhar Panca Dahana Bertahun-tahun Berjuang Lawan Gagal Ginjal, Seminggu 3 Kali Cuci Darah

Megapolitan
Budayawan Radhar Panca Dahana Meninggal Dunia

Budayawan Radhar Panca Dahana Meninggal Dunia

Megapolitan
Dimulai 2019, Penanaman 200.000 Pohon di Jakarta Ditargetkan Terpenuhi pada 2022

Dimulai 2019, Penanaman 200.000 Pohon di Jakarta Ditargetkan Terpenuhi pada 2022

Megapolitan
Saat Rizieq Shihab 'Ngamuk': Kesal karena Sidang Online, Cap Bima Arya Pembohong, Bentak Jaksa dan Satpol PP

Saat Rizieq Shihab "Ngamuk": Kesal karena Sidang Online, Cap Bima Arya Pembohong, Bentak Jaksa dan Satpol PP

Megapolitan
Tumpukan Ban Bekas di Kampung Boncos Terbakar, Api Merambat ke Rumah Warga

Tumpukan Ban Bekas di Kampung Boncos Terbakar, Api Merambat ke Rumah Warga

Megapolitan
Ini Kronologi Kasus Pencurian Motor di Joglo yang Pelakunya Terekam CCTV

Ini Kronologi Kasus Pencurian Motor di Joglo yang Pelakunya Terekam CCTV

Megapolitan
Kak Seto: Walau yang Perkosa dan Jual Remaja di Bekasi Anak Anggota DPRD, Polisi Harus Tegas

Kak Seto: Walau yang Perkosa dan Jual Remaja di Bekasi Anak Anggota DPRD, Polisi Harus Tegas

Megapolitan
Salah Gunakan Dana BOS dan BOP, Mantan Kepala SMKN 53 Ditetapkan Jadi Tersangka

Salah Gunakan Dana BOS dan BOP, Mantan Kepala SMKN 53 Ditetapkan Jadi Tersangka

Megapolitan
Pingsan Setelah Ditonjok Sopir Lain, Pengemudi Taksi Tabrak Gerbang Mapolres Jakbar

Pingsan Setelah Ditonjok Sopir Lain, Pengemudi Taksi Tabrak Gerbang Mapolres Jakbar

Megapolitan
Praktik Prostitusi Online Anak di Penginapan Tebet, Warga: Enggak Terpikir Jadi Tempat Open BO

Praktik Prostitusi Online Anak di Penginapan Tebet, Warga: Enggak Terpikir Jadi Tempat Open BO

Megapolitan
Bersikeras Dua Terdakwa Kasus 192 Kg Ganja Divonis Mati, PN Tangerang Resmi Ajukan Banding

Bersikeras Dua Terdakwa Kasus 192 Kg Ganja Divonis Mati, PN Tangerang Resmi Ajukan Banding

Megapolitan
Aturan Perjalanan Pakai Kendaraan Pribadi ke Luar Jakarta Selama Larangan Mudik

Aturan Perjalanan Pakai Kendaraan Pribadi ke Luar Jakarta Selama Larangan Mudik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X