Kompas.com - 03/03/2021, 09:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, tendensi politis di balik alasan PSI mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan hal yang wajar. Menurut Lucius, sikap yang diambil politisi memang selalu politis.

"Mau PSI yang mendukung interpelasi ataupun fraksi-fraksi lain yang menolaknya, semua sikap mereka itu politis," kata Lucius kepada Kompas.com, Selasa (2/3/2021).

Lucius menambahkan, jika PSI mengambil sikap mendorong hak interpelasi dan itu sesuai dengan keinginan warga, maka fraksi lain diharapkan tidak kaget jika elektabilitas partai ini kemungkinan meningkat. Lucius juga mengingatkan adanya kemungkinan masyarakat akan menarik dukungan akibat sikap fraksi yang menolak interpelasi yang diajukan PSI.

Baca juga: Formappi: Usul Hak Interpelasi soal Banjir Jakarta Jangan Dianggap Lelucon

"Sebaliknya mereka enggak boleh takut jika atas sikap mereka menolak hak interpelasi, warga menarik dukungan pada partai mereka di pemilu mendatang," ujar Lucius.

Akan tetapi, jika upaya tersebut dianggap pencitraan, Lucius menilai pernyataan tersebut tidak beralasan.

"Semua itu wajar. Yang tidak wajar jika menuduh sikap PSI yang ingin menggunakan hak DPRD berupa interpelasi sebagai langkap pencitraan semata," kata dia.

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait penanganan banjir di Jakarta yang dinilai tidak memiliki kejelasan. Interpelasi kali ini merupakan upaya kedua PSI setelah sebelumnya mengajukan hak serupa pada 17 November 2020 terkait kerumunan acara pernikahan putri Rizieq Shihab.

Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana mengemukakan, hak interpelasi digullirkan karena PSI menilai Anies sengaja menghambat kerja dinas-dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah banjir.

Rencana PSI itu  berbuah berbagai tanggapan dari berbagai fraksi lain di DPRD DKI Jakarta. Fraksi PKS misalnya menilai apa yang dilakukan oleh PSI hanyalah pencitraan belaka.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menilai hak interpelasi yang diajukan oleh PSI dilakukan agar partai tersebut tetap terlihat kritis terhadap kepemimpinan Anies.

PKS bahkan tidak menanggapi interpelasi itu sebagai hal yang serius. Arifin juga menilai sikap yang dilakukan oleh PKS akan dilakukan oleh fraksi lainnya.

Arifin meminta PSI untuk mengapresiasii kinerja Pemprov DKI Jakarta yang dinilai terbukti membawa kemajuan penanganan banjir di Ibu Kota.

Baca juga: Tanggapi Wacana Interpelasi F-PSI soal Banjir Jakarta, Wagub DKI: Kami Persilakan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Perajin Kecilkan Ukuran Tempe karena Harga Kedelai Naik, Diprotes Konsumen hingga Tak Laku

Cerita Perajin Kecilkan Ukuran Tempe karena Harga Kedelai Naik, Diprotes Konsumen hingga Tak Laku

Megapolitan
Protes Harga Kedelai Naik, Perajin Tempe: Saya Minta Tolong kepada Presiden...

Protes Harga Kedelai Naik, Perajin Tempe: Saya Minta Tolong kepada Presiden...

Megapolitan
Tawuran Geng Pelajar di Bekasi, Satu Orang Tewas Kena Bacok

Tawuran Geng Pelajar di Bekasi, Satu Orang Tewas Kena Bacok

Megapolitan
Curi Belasan Motor, Putri Pedangdut Imam S Arifin Ditangkap Polisi

Curi Belasan Motor, Putri Pedangdut Imam S Arifin Ditangkap Polisi

Megapolitan
Laporkan Rizky Billar atas Dugaan KDRT, Lesti Kejora Mengaku Dianiaya

Laporkan Rizky Billar atas Dugaan KDRT, Lesti Kejora Mengaku Dianiaya

Megapolitan
Pengamat: Siapapun Gubernurnya, Dianggap Gagal kalau Jakarta Banjir dan Macet

Pengamat: Siapapun Gubernurnya, Dianggap Gagal kalau Jakarta Banjir dan Macet

Megapolitan
Anies Baswedan akan Resmikan Kampung Gembira Gembrong Sebelum Lengser

Anies Baswedan akan Resmikan Kampung Gembira Gembrong Sebelum Lengser

Megapolitan
PT MRT Jakarta Hendak Akusisi PT KCI, Pemprov DKI Ungkap Dampak Positifnya

PT MRT Jakarta Hendak Akusisi PT KCI, Pemprov DKI Ungkap Dampak Positifnya

Megapolitan
Pembangunan Jalan Layang Citayam Temui Hambatan, Ridwan Kamil: Pembebasan Lahannya Rumit

Pembangunan Jalan Layang Citayam Temui Hambatan, Ridwan Kamil: Pembebasan Lahannya Rumit

Megapolitan
Pemprov DKI Cari Investor untuk Lanjutkan Proyek LRT Jakarta

Pemprov DKI Cari Investor untuk Lanjutkan Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
Pj Gubernur DKI Disebut Bakal Hadapi 4 Tugas Berat

Pj Gubernur DKI Disebut Bakal Hadapi 4 Tugas Berat

Megapolitan
Pengamat: Pj Gubernur DKI Jangan Politis

Pengamat: Pj Gubernur DKI Jangan Politis

Megapolitan
Saat SPBU Vivo Lebih Dipilih ketimbang Pertamina, Pembeli Tetap Ramai Meski Harga Naik...

Saat SPBU Vivo Lebih Dipilih ketimbang Pertamina, Pembeli Tetap Ramai Meski Harga Naik...

Megapolitan
Protes Harga Kedelai Naik, Perajin di Sunter Banting dan Hancurkan Tempe

Protes Harga Kedelai Naik, Perajin di Sunter Banting dan Hancurkan Tempe

Megapolitan
Pemprov DKI Ingin Akuisisi PT KCI Terealisasi, Sesuai Amanat Jokowi

Pemprov DKI Ingin Akuisisi PT KCI Terealisasi, Sesuai Amanat Jokowi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.