Usul Penggunaan Hak Interpelasi Terkait Penanganan Banjir di Jakarta Dinilai Wajar, Bukan Pencitraan

Kompas.com - 03/03/2021, 09:36 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meninjau kawasan terdampak banjir di Jalan Taman Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Minggu (21/2/2021) siang. KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJOGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meninjau kawasan terdampak banjir di Jalan Taman Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Minggu (21/2/2021) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, tendensi politis di balik alasan PSI mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan hal yang wajar. Menurut Lucius, sikap yang diambil politisi memang selalu politis.

"Mau PSI yang mendukung interpelasi ataupun fraksi-fraksi lain yang menolaknya, semua sikap mereka itu politis," kata Lucius kepada Kompas.com, Selasa (2/3/2021).

Lucius menambahkan, jika PSI mengambil sikap mendorong hak interpelasi dan itu sesuai dengan keinginan warga, maka fraksi lain diharapkan tidak kaget jika elektabilitas partai ini kemungkinan meningkat. Lucius juga mengingatkan adanya kemungkinan masyarakat akan menarik dukungan akibat sikap fraksi yang menolak interpelasi yang diajukan PSI.

Baca juga: Formappi: Usul Hak Interpelasi soal Banjir Jakarta Jangan Dianggap Lelucon

"Sebaliknya mereka enggak boleh takut jika atas sikap mereka menolak hak interpelasi, warga menarik dukungan pada partai mereka di pemilu mendatang," ujar Lucius.

Akan tetapi, jika upaya tersebut dianggap pencitraan, Lucius menilai pernyataan tersebut tidak beralasan.

"Semua itu wajar. Yang tidak wajar jika menuduh sikap PSI yang ingin menggunakan hak DPRD berupa interpelasi sebagai langkap pencitraan semata," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait penanganan banjir di Jakarta yang dinilai tidak memiliki kejelasan. Interpelasi kali ini merupakan upaya kedua PSI setelah sebelumnya mengajukan hak serupa pada 17 November 2020 terkait kerumunan acara pernikahan putri Rizieq Shihab.

Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana mengemukakan, hak interpelasi digullirkan karena PSI menilai Anies sengaja menghambat kerja dinas-dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah banjir.

Rencana PSI itu  berbuah berbagai tanggapan dari berbagai fraksi lain di DPRD DKI Jakarta. Fraksi PKS misalnya menilai apa yang dilakukan oleh PSI hanyalah pencitraan belaka.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menilai hak interpelasi yang diajukan oleh PSI dilakukan agar partai tersebut tetap terlihat kritis terhadap kepemimpinan Anies.

PKS bahkan tidak menanggapi interpelasi itu sebagai hal yang serius. Arifin juga menilai sikap yang dilakukan oleh PKS akan dilakukan oleh fraksi lainnya.

Arifin meminta PSI untuk mengapresiasii kinerja Pemprov DKI Jakarta yang dinilai terbukti membawa kemajuan penanganan banjir di Ibu Kota.

Baca juga: Tanggapi Wacana Interpelasi F-PSI soal Banjir Jakarta, Wagub DKI: Kami Persilakan



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Megapolitan
Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Megapolitan
73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Megapolitan
Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Megapolitan
Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Megapolitan
Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Megapolitan
Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Megapolitan
Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Megapolitan
Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Megapolitan
Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Megapolitan
UPDATE 23 September: Tambah 23 Kasus Covid-19 di Tangsel, 22 Orang Sembuh

UPDATE 23 September: Tambah 23 Kasus Covid-19 di Tangsel, 22 Orang Sembuh

Megapolitan
Jenazah Lansia Ditemukan di Rumahnya di Bekasi, Diduga Sudah Sepekan Meninggal

Jenazah Lansia Ditemukan di Rumahnya di Bekasi, Diduga Sudah Sepekan Meninggal

Megapolitan
Olah TKP Kebakaran Cahaya Swalayan, Polisi Periksa Saksi dan Ambil Sampel

Olah TKP Kebakaran Cahaya Swalayan, Polisi Periksa Saksi dan Ambil Sampel

Megapolitan
Polisi Masih Buru Pelaku Pembegalan terhadap Ustaz di Bekasi

Polisi Masih Buru Pelaku Pembegalan terhadap Ustaz di Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.