Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usul Penggunaan Hak Interpelasi Terkait Penanganan Banjir di Jakarta Dinilai Wajar, Bukan Pencitraan

Kompas.com - 03/03/2021, 09:36 WIB
Rosiana Haryanti,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, tendensi politis di balik alasan PSI mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan hal yang wajar. Menurut Lucius, sikap yang diambil politisi memang selalu politis.

"Mau PSI yang mendukung interpelasi ataupun fraksi-fraksi lain yang menolaknya, semua sikap mereka itu politis," kata Lucius kepada Kompas.com, Selasa (2/3/2021).

Lucius menambahkan, jika PSI mengambil sikap mendorong hak interpelasi dan itu sesuai dengan keinginan warga, maka fraksi lain diharapkan tidak kaget jika elektabilitas partai ini kemungkinan meningkat. Lucius juga mengingatkan adanya kemungkinan masyarakat akan menarik dukungan akibat sikap fraksi yang menolak interpelasi yang diajukan PSI.

Baca juga: Formappi: Usul Hak Interpelasi soal Banjir Jakarta Jangan Dianggap Lelucon

"Sebaliknya mereka enggak boleh takut jika atas sikap mereka menolak hak interpelasi, warga menarik dukungan pada partai mereka di pemilu mendatang," ujar Lucius.

Akan tetapi, jika upaya tersebut dianggap pencitraan, Lucius menilai pernyataan tersebut tidak beralasan.

"Semua itu wajar. Yang tidak wajar jika menuduh sikap PSI yang ingin menggunakan hak DPRD berupa interpelasi sebagai langkap pencitraan semata," kata dia.

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait penanganan banjir di Jakarta yang dinilai tidak memiliki kejelasan. Interpelasi kali ini merupakan upaya kedua PSI setelah sebelumnya mengajukan hak serupa pada 17 November 2020 terkait kerumunan acara pernikahan putri Rizieq Shihab.

Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana mengemukakan, hak interpelasi digullirkan karena PSI menilai Anies sengaja menghambat kerja dinas-dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah banjir.

Rencana PSI itu  berbuah berbagai tanggapan dari berbagai fraksi lain di DPRD DKI Jakarta. Fraksi PKS misalnya menilai apa yang dilakukan oleh PSI hanyalah pencitraan belaka.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menilai hak interpelasi yang diajukan oleh PSI dilakukan agar partai tersebut tetap terlihat kritis terhadap kepemimpinan Anies.

PKS bahkan tidak menanggapi interpelasi itu sebagai hal yang serius. Arifin juga menilai sikap yang dilakukan oleh PKS akan dilakukan oleh fraksi lainnya.

Arifin meminta PSI untuk mengapresiasii kinerja Pemprov DKI Jakarta yang dinilai terbukti membawa kemajuan penanganan banjir di Ibu Kota.

Baca juga: Tanggapi Wacana Interpelasi F-PSI soal Banjir Jakarta, Wagub DKI: Kami Persilakan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Ini Liburan Saat Puncak Arus Balik: Supaya Enggak Bentrok Sama yang Mudik

Keluarga Ini Liburan Saat Puncak Arus Balik: Supaya Enggak Bentrok Sama yang Mudik

Megapolitan
Cerita Mereka yang Mudik ke Jakarta dan Kembali Merantau ke Luar Ibu Kota

Cerita Mereka yang Mudik ke Jakarta dan Kembali Merantau ke Luar Ibu Kota

Megapolitan
Enaknya jadi Alpin Sekeluarga, Mudik ke Kebumen dan Balik ke Jakarta Tak Keluar Uang Sepeser pun

Enaknya jadi Alpin Sekeluarga, Mudik ke Kebumen dan Balik ke Jakarta Tak Keluar Uang Sepeser pun

Megapolitan
Biaya Ramah di Kantong jadi Alasan Wisatawan Pilih Pulau Pari Sebagai Destinasi Libur Lebaran 2024

Biaya Ramah di Kantong jadi Alasan Wisatawan Pilih Pulau Pari Sebagai Destinasi Libur Lebaran 2024

Megapolitan
Keamanan Angkutan Wisatawan ke Kepulauan Seribu Diperketat Selama Libur Lebaran

Keamanan Angkutan Wisatawan ke Kepulauan Seribu Diperketat Selama Libur Lebaran

Megapolitan
Mudik Lebaran yang Terasa Singkat, Besok Harus Bekerja Lagi...

Mudik Lebaran yang Terasa Singkat, Besok Harus Bekerja Lagi...

Megapolitan
Kemenhub Jamin Wisatawan di Kepulauan Seribu Tak Kena Pungli Lagi

Kemenhub Jamin Wisatawan di Kepulauan Seribu Tak Kena Pungli Lagi

Megapolitan
Pertama Kalinya Mey Menginjakkan Kaki di Jakarta: Saya Mau Cari Uang

Pertama Kalinya Mey Menginjakkan Kaki di Jakarta: Saya Mau Cari Uang

Megapolitan
Tarif Kapal ke Kepulauan Seribu Dipastikan Tak Naik Meski Libur Lebaran

Tarif Kapal ke Kepulauan Seribu Dipastikan Tak Naik Meski Libur Lebaran

Megapolitan
Rekayasa Lalin Saat Arus Mudik Bikin Keberangkatan Bus di Terminal Kampung Rambutan Terlambat

Rekayasa Lalin Saat Arus Mudik Bikin Keberangkatan Bus di Terminal Kampung Rambutan Terlambat

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Kempiskan Puluhan Ban Kendaraan yang Parkir Liar di Monas

Dishub DKI Jakarta Kempiskan Puluhan Ban Kendaraan yang Parkir Liar di Monas

Megapolitan
Arus Balik Wisatawan di Pulau Pari Diprediksi Terjadi Sampai Esok Hari

Arus Balik Wisatawan di Pulau Pari Diprediksi Terjadi Sampai Esok Hari

Megapolitan
Tetap Olahraga Meski Tak Ada CFD, Warga: Sudah Sebulan Libur Olahraga karena Puasa

Tetap Olahraga Meski Tak Ada CFD, Warga: Sudah Sebulan Libur Olahraga karena Puasa

Megapolitan
Ancol Tambah Personel 'Lifeguard' dan Pengeras Suara Antisipasi Anak Terpisah dari Orangtua

Ancol Tambah Personel 'Lifeguard' dan Pengeras Suara Antisipasi Anak Terpisah dari Orangtua

Megapolitan
Kronologi Warga Makasar Diserang Gerombolan Pemuda Pakai Celurit Hingga Kabur Lewat Kali

Kronologi Warga Makasar Diserang Gerombolan Pemuda Pakai Celurit Hingga Kabur Lewat Kali

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com