Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Saling Tunggu Terkait Pengerjaan Normalisasi Sungai

Kompas.com - 05/03/2021, 09:35 WIB
Banjir melanda pemukiman warga di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (8/2/2021). Banjir setinggi 30-150 cm yang melanda tiga RW di Pejaten Timur itu disebabkan oleh luapan air Sungai Ciliwung. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGBanjir melanda pemukiman warga di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (8/2/2021). Banjir setinggi 30-150 cm yang melanda tiga RW di Pejaten Timur itu disebabkan oleh luapan air Sungai Ciliwung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Normalisasi sejumlah sungai yang melintasi Jakarta menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

Normalisasi sungai itu pertama kali diusulkan tahun 2007 setelah banjir besar melanda Jakarta di era kepemimpinan Gubernur Sutiyoso. Normalisasi kemudian mulai dikerjakan, dilanjutkan hingga lima kali pergantian kepemimpinan, mulai dari Fauzi Bowo 2007-2012, Joko Widodo 2012-2014, Basuki Tjahaja Purnama 2014-2017, Djarot Saiful Hidayat 2017 dan saat ini Anies Baswedan.

Namun di masa kepemimpinan Anies, muncul istilah naturalisasi sungai dengan konsep yang berbeda dengan normalisasi. Setelah istilah baru dikeluarkan Anies tahun 2018, progres normalisasi sungai Ciliwung yang ditargetkan rampung di tahun 2019 itu mandek.

Baca juga: Pemprov DKI Persilakan Kementerian PUPR Mulai Normalisasi Sungai di Lahan yang Sudah Dibebaskan

Rencana awal normalisasi sungai Ciliwung sepanjang 33,69 kilometer hanya terealisasi sepanjang 16 kilometer hingga tahun 2017. Tahun 2018 hingga saat ini belum ada progres pengerjaan normalisasi.

Kendalanya adalah pembebasan lahan di proyek normalisasi. Pembebasan lahan merupakan tugas Pemprov DKI Jakarta.

Penghentian pembebasan lahan dinilai fatal

Staf Ahli Kementerian PUPR Firdaus Ali menilai, keputusan Pemprov DKI Jakarta menghentikan pembebasan lahan untuk normalisasi dinilai fatal terhadap program pengendalian banjir di Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pasti fatal karena tidak mungkin banjir itu adalah teori antrean, apabila masuk ke badan air, apabila badan air kecil dia akan meluber," kata Firdaus dalam chanel YouTube Najwa Shihab, 25 Februari lalu.

Firdaus mengatakan, melakukan normalisasi sungai merupakan kewajiban pengendalian banjir yang harus dilaksanakan. Dengan memperlebar dan memperdalam sungai bisa menambah kapasitas angkut air dan bisa mengalirkan air secepat mungkin ke laut.

Namun kewajiban pembebasan lahan yang merupakan tugas Pemprov DKI tidak ditunaikan dalam kurun tiga tahun terakhir atau sejak masa Anies.

"(Tahun) 2018 tidak ada, 2019, 2020 tidak ada, akan dimulai kembali 2021," kata Firdaus.

Dia mengatakan, Pemprov DKI mungkin mulai sadar dengan pentingnya normalisasi sehingga kembali melirik program tersebut untuk dilanjutkan kembali.

Pemprov DKI klaim sudah lakukan pembebasan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria beberapa kali membantah bahwa program normalisasi sungai di DKI Jakarta terhenti. Dia mengatakan, beberapa bidang lahan untuk proyek normalisasi sudah dibebaskan di tahun-tahun sebelumnya.

Karena itu, kata Riza, tahun 2021 ini Kementerian PUPR bisa kembali melanjutkan proyek normalisasi yang tertunda itu.

"Normalisasi sudah kami bebaskan sebagian, mudah-mudahan tahun ini mulai dibangun sheet pile-nya oleh PUPR," kata Riza, Selasa (2/3/2021).

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Dudi Gurdesi membenarkan dan mempersilakan Kementerian PUPR memulai normalisasi sungai di wilayah yang sudah dibebaskan lahannnya.

Baca juga: Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Jakarta Mandek karena Dana Pinjaman Belum Cair

Dia mengatakan, beberapa bidang tanah yang sudah dibebaskan khususnya di Kali Ciliwung bisa dilakukan pemasangan sheet pile atau pengerjaan normalisasi.

"Kalau misalnya memang PUPR ada program di situ silakan turun (mengerjakan normalisasi)," kata Dudi, Kamis kemarin.

Dudi mengatakan, Pemprov DKI akan tetap melakukan tugas pembebasan lahan dari tahun ke tahun, sehingga Kementerian PUPR tidak perlu menahan normalisasi di lahan yang sudah dibebaskan.

"Sambil dia (PUPR) turun ya sambil kami bebaskan di lokasi lainnya," kata Dudi.

Mandek karena pinjaman dari pemerintah pusat belum cair

Namun tampaknya pembebasan lahan normalisasi untuk tahun 2021 masih belum berjalan, padahal tahun 2021 sudah memasuki bulan Maret.

Dudi mengatakan, alasan keterlambatan pembebasan lahan tahun ini arena masalah anggaran yang tidak kunjung cair.

Anggaran pembebasan lahan tahun ini bersumber dari dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat.

"Belum (ada pembebasan lahan) kan anggaran belum cair," tutur Dudi.

Dia mengatakan, anggaran senilai Rp 1 triliun tersebut masih terus diperjuangkan pencairannya. Pinjaman PEN mengharuskan debitur membuat argumentasi dan kelengkapan administrasi.

"Kami harus buat semacam argumentasi dulu, minta kelengkapan administrasi, setelah lengkap baru ACC, baru dicairin gitu," kata Dudi.

Karena anggaran belum cair, dia juga belum bisa menghitung berapa bidang yang akan dibebaskan dan lokasi pembebasan lahan.

Pada Desember 2020, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta saat itu Juaini Yusuf mengatakan sudah lokasi yang lahannya dibebaskan dan segera mendapat Surat Pengakuan Hak (SPH).

Khusus di Kali Ciliwung ditargetkan sebanyak 118 bidang lahan. Pembebasan terbesar akan dilakukan di empat kelurahan, yaitu Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bus Transjakarta Kembali Alami Kecelakaan, Anggota DPRD Desak Direksinya Dicopot

Bus Transjakarta Kembali Alami Kecelakaan, Anggota DPRD Desak Direksinya Dicopot

Megapolitan
Gedung Cyber I di Mampang Prapatan Sudah 3 Kali Dilanda Kebakaran

Gedung Cyber I di Mampang Prapatan Sudah 3 Kali Dilanda Kebakaran

Megapolitan
Seorang Teknisi Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber

Seorang Teknisi Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Tetap Bangun Sumur Resapan pada 2022 meski Anggaran Dihapus DPRD

Pemprov DKI Akan Tetap Bangun Sumur Resapan pada 2022 meski Anggaran Dihapus DPRD

Megapolitan
Kena Penyekatan di Tangerang, 7 Anak Dipaksa Pulang Saat Hendak Ikut Reuni 212

Kena Penyekatan di Tangerang, 7 Anak Dipaksa Pulang Saat Hendak Ikut Reuni 212

Megapolitan
Pengamat: Jalan di Jakarta Jadi Tak Rata karena Sumur Resapan

Pengamat: Jalan di Jakarta Jadi Tak Rata karena Sumur Resapan

Megapolitan
Sopir Bus Transjakarta yang Tabrak Pos Polisi di PGC Diperiksa Polda Metro Jaya

Sopir Bus Transjakarta yang Tabrak Pos Polisi di PGC Diperiksa Polda Metro Jaya

Megapolitan
Anggaran Sumur Resapan 2022 Dihapus Dewan, Pemprov DKI Angkat Bicara

Anggaran Sumur Resapan 2022 Dihapus Dewan, Pemprov DKI Angkat Bicara

Megapolitan
Transjakarta Tabrak Pos Polisi di PGC hingga Hancur, Saksi Dengar Bunyi Ledakan

Transjakarta Tabrak Pos Polisi di PGC hingga Hancur, Saksi Dengar Bunyi Ledakan

Megapolitan
Kebakaran di Gedung Cyber Jaksel, Damkar Sebut Api Muncul dari Lantai 3

Kebakaran di Gedung Cyber Jaksel, Damkar Sebut Api Muncul dari Lantai 3

Megapolitan
Seorang Pria Meninggal Saat Memangkas Pohon di Bekasi

Seorang Pria Meninggal Saat Memangkas Pohon di Bekasi

Megapolitan
Korban Tewas dalam Kebakaran di Gedung Cyber Diduga karena Hirup Asap

Korban Tewas dalam Kebakaran di Gedung Cyber Diduga karena Hirup Asap

Megapolitan
Sekat Dibuka, Lalu Lintas di Sekitar Patung Kuda Sudah Normal

Sekat Dibuka, Lalu Lintas di Sekitar Patung Kuda Sudah Normal

Megapolitan
Bus Transjakarta Tabrak Pos Polisi di PGC, Sopir Hilang Kendali akibat Dongkrak Timpa Pedal Gas

Bus Transjakarta Tabrak Pos Polisi di PGC, Sopir Hilang Kendali akibat Dongkrak Timpa Pedal Gas

Megapolitan
Harus Rawat Ibunya yang Sakit, Jerinx Ajukan Penangguhan Penahanan ke Kejari Jakpus

Harus Rawat Ibunya yang Sakit, Jerinx Ajukan Penangguhan Penahanan ke Kejari Jakpus

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.